Di era digital, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi kesehatan. Hanya dengan mengetik beberapa kata di mesin pencari, berbagai data mengenai prevalensi penyakit, angka kematian, cakupan imunisasi, hingga tren penyakit tertentu dapat ditemukan dalam hitungan detik.
Kemudahan ini membawa manfaat besar bagi dunia kesehatan, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru, yaitu bagaimana memastikan bahwa data yang digunakan benar, valid, dan tidak disalahgunakan.
Data statistik memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan. Pemerintah menggunakan data untuk menyusun kebijakan, tenaga kesehatan memanfaatkannya untuk merencanakan program, dan peneliti menggunakannya untuk menghasilkan bukti ilmiah.
Tanpa data yang akurat, kebijakan kesehatan berisiko tidak tepat sasaran dan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya maupun kerugian bagi masyarakat.
Dela Riadi, S.K.M., M.K.M., mengatakan, “Data statistik kesehatan bukan sekadar kumpulan angka, tetapi merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap data yang digunakan harus berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Baca Juga: Politik Hukum dalam Undang-Undang Kesehatan: Arah Baru Sistem Pelayanan Publik
Namun, derasnya arus informasi di internet juga memunculkan persoalan baru. Tidak sedikit masyarakat yang mengambil data dari media sosial atau situs yang tidak jelas sumbernya, kemudian menyebarkannya tanpa proses verifikasi.
Akibatnya, informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan memengaruhi keputusan individu maupun kebijakan publik.
Di sinilah hukum kesehatan memiliki peran penting. Hukum kesehatan tidak hanya mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap penggunaan data dan informasi kesehatan.
Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, negara menegaskan bahwa data kesehatan merupakan informasi yang harus dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan menghormati hak privasi setiap individu.
Perkembangan teknologi juga membuat hubungan antara bidang kesehatan dan hukum semakin erat. Meningkatnya penggunaan rekam medis elektronik, telemedicine, dan sistem kesehatan berbasis digital membuka peluang sekaligus risiko terjadinya sengketa terkait data kesehatan.
Dalam kondisi seperti ini, data statistik dapat menjadi alat penting dalam proses hukum, baik untuk menjelaskan suatu peristiwa kesehatan maupun sebagai dasar pengambilan keputusan di pengadilan.
Menurut Dela Riadi, S.K.M., M.K.M., “Masa depan pelayanan kesehatan membutuhkan kerjasama yang semakin kuat antara tenaga kesehatan dan praktisi hukum. Pemahaman terhadap data statistik dan hukum kesehatan akan menjadi modal penting untuk melindungi hak pasien, menjaga keamanan data, dan memastikan setiap kebijakan kesehatan disusun berdasarkan bukti yang kuat.”
Oleh karena itu, kemampuan mencari data di era digital tidak cukup hanya sebatas menemukan informasi. Masyarakat juga perlu memiliki literasi data, yaitu kemampuan untuk menilai kualitas sumber, memahami makna angka-angka statistik, serta menyadari konsekuensi hukum dari penggunaan dan penyebaran informasi kesehatan.
Literasi statistik dan pemahaman hukum kesehatan harus berjalan beriringan agar data dapat dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, data statistik kesehatan bukan hanya sekadar angka dalam tabel atau grafik, melainkan gambaran nyata kondisi kesehatan masyarakat yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Ketika data yang akurat dipadukan dengan pemahaman hukum yang baik, maka kebijakan kesehatan yang dihasilkan akan lebih efektif, perlindungan terhadap hak masyarakat semakin kuat, dan sistem kesehatan nasional dapat berkembang secara lebih adil, aman, dan berbasis bukti.
Penulis: Dela Riadi, S.K.M., M.K.M.
Dosen Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
