Pendahuluan: Urgensi Validasi Formal di Tengah Kompleksitas Regulasi
Dunia perpajakan saat ini membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan dasar yang didapat di bangku kuliah. Perubahan regulasi yang sangat cepat mengharuskan para profesional untuk memiliki keterampilan teknis yang handal. Di Indonesia, salah satu topik yang sering diperdebatkan di dunia akuntansi adalah: apakah pengalaman kerja yang bersih cukup untuk memastikan kredibilitas seorang konsultan pajak? Jawabannya adalah tidak. Di tengah persaingan bisnis yang ketat dan kebutuhan untuk mematuhi hukum, kompetensi tanpa pengakuan formal berupa sertifikasi profesi (seperti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/USKP) dapat disamakan dengan memiliki kendaraan cepat tetapi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Sertifikasi profesional bukan sekadar tambahan nama. Ini adalah bukti resmi bahwa seorang konsultan telah memenuhi standar kompetensi nasional yang ketat (Septiani et al., 2024). Sertifikasi berperan sebagai jaminan mutu untuk wajib pajak yang memanfaatkan layanan mereka, serta menjadi perlindungan hukum bagi konsultan dalam menjalankan perannya. Kebutuhan akan jaminan ini semakin penting karena kompleksitas sistem administrasi perpajakan yang kini berorientasi digital, yang memerlukan perpaduan antara keterampilan teknis, tanggung jawab etis, dan pengakuan resmi (Richardson et al., 2014; Zalsabilla et al., 2024).
Baca juga: Negara Dapat Pajak, Rakyat Dapat Asap: Potret Buram PMK 26/2026
Pembahasan Utama: Harmonisasi Tri-Nga dalam Membentuk Konsultan Pajak Paripurna
Kompetensi teknis yang tidak memiliki sertifikat layaknya pisau tajam tanpa pegangan. Meskipun dapat digunakan dengan baik dalam situasi tertentu, ia juga berpotensi berbahaya dan sulit untuk dipegang dengan aman di situasi yang memerlukan tanggung jawab yang tinggi. Penelitian oleh Made et al., (2025) yang diterbitkan dalam Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan secara nyata menunjukkan bahwa reputasi, profesionalisme, dan kualitas layanan secara bersamaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan klien dalam memanfaatkan layanan konsultasi pajak. Secara khusus, profesionalisme yang ditampilkan oleh konsultan pajak bersertifikat terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap kepuasan klien. Hasil studi ini mendukung pendapat bahwa sertifikasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan cerminan nyata dari tingkat profesionalisme yang dapat dirasakan langsung oleh klien.
Untuk mengerti bagaimana karakter profesional konsultan pajak terbentuk secara keseluruhan, kita bisa merencanakan pengajaran mulia Ki Hajar Dewantara, yaitu Tri-Nga: Ngerti (Memahami), Ngroso (Merasakan), dan Nglakoni (Menjalankan). Ide ini menyediakan suatu cara pandang yang menyeluruh yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam membangun etika serta keterampilan profesional (Erawati et al., 2024).
1. Dimensi Pemahaman (Kognitif)
Tahapan pertama disebut Pemahaman, yang berarti bahwa seorang calon konsultan pajak harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai undang-undang perpajakan, akuntansi keuangan, serta hukum bisnis (Wardani & Devi, 2023). Tanpa adanya pemahaman kognitif yang mendalam, seorang konsultan mungkin tidak dapat memberikan solusi yang optimal kepada kliennya (Joshi, 2023). Meskipun pada tahap Pemahaman ini kompetensi yang dimiliki masih bersifat teoritis dan terbatas, banyak lulusan akuntansi yang memiliki prestasi akademis yang baik, tetapi belum tentu siap menghadapi kenyataan industri tanpa adanya perbaikan pada standar profesional (Fekete et al., 2024).
2. Dimensi Ngroso (Afektif)
Hanya mengetahui peraturan tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan Ngroso—yaitu rasa, empati, intuisi moral, dan norma etika. Para konsultan pajak sering kali menghadapi situasi etis yang rumit, di mana mereka perlu menyeimbangkan antara kepentingan klien (yang berusaha mengurangi kewajiban pajak) dan kepentingan pemerintah (yang ingin memaksimalkan pendapatan) (Febriani & Setiyaningsih, 2025). Di sinilah Ngroso berfungsi sebagai penahan moral agar para konsultan tidak terjebak dalam praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum (Sutanto dan Tjondro, 2014). Penyelarasan etikalah yang membedakan antara konsultan yang hanya “pandai menemukan celah” dengan konsultan yang memiliki “integritas tinggi” (Balqis & Supratiwi, 2023; Yiadom & Tackie, 2021).
3. Dimensi Nglakoni (Psikomotorik dan Validasi Aksi)
Puncak dari konsep Tri-Nga adalah Nglakoni tindakan nyata dan pembuktian di lapangan yang bersifat empiris. Namun, bagaimana cara dunia kerja menilai bahwa seseorang benar-benar dapat Nglakoni pekerjaannya dengan standar etika dan teknis yang konsisten? Solusinya terletak pada sertifikasi profesi (Ayem & Wahida, 2024; Nisa et al., 2019). Sertifikasi berfungsi sebagai alat formal yang mengevaluasi apakah dimensi Ngerti dan Ngroso seseorang telah terwujud dalam tindakan nyata (Nglakoni) yang dapat dipercaya. Sertifikasi menunjukkan bahwa konsultan tidak hanya “mengetahui” aturan dari segi normatif, tetapi juga “mampu” menerapkannya secara sah di hadapan hukum dan lembaga perpajakan (Elo et al., 2024; Gupta, 2025).
Baca juga: Penghindaran Pajak: Pelanggaran Hukum atau Pengkhianatan terhadap Pancasila?
Implikasi untuk Sektor Pekerjaan Akuntansi: Standar Baru dan Pembaruan Pendidikan
Penerapan konsep Tri-Nga yang diakhiri dengan sertifikasi membawa dampak yang signifikan terhadap medan kerja di bidang akuntansi.
Pertama, ada perubahan dalam harapan industri. Perusahaan serta wajib pajak kini tidak hanya mengutamakan lulusan akuntansi dengan IPK yang tinggi, tetapi juga mencari individu yang siap untuk bekerja dan memiliki sertifikasi profesi yang diakui oleh pemerintah (Tran et al., 2026). Kepemilikan sertifikat sebagai konsultan pajak meningkatkan daya tawar lulusan di pasar kerja yang semakin ketat (Septiani et al., 2024).
Kedua, adanya kewajiban untuk memelihara integritas profesi. Konsultan pajak bersertifikasi terikat pada kode etik dari asosiasi profesi mereka (misalnya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia – IKPI). Kepatuhan terhadap etika ini sangat penting dalam membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan antara konsultan, wajib pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak (Darusallam, 2024). Hal ini berdampak positif pada peningkatan kepatuhan nasional di antara wajib pajak (Ratnawati, 2024; Tan & Sawyer, 2021).
Ketiga, perlunya pembaharuan kurikulum pendidikan tinggi. Perguruan tinggi seharusnya tidak hanya mengedepankan metode pengajaran tradisional yang terbatas pada pemahaman dasar. Kurikulum akuntansi perlu dirancang untuk mencakup pembelajaran etika yang berfokus pada studi kasus dilema etis (Ngroso) dan memberikan pelatihan sertifikasi di awal kepada mahasiswa (Nglakoni). Pendidikan tinggi harus berperan sebagai tempat pengembangan yang menghasilkan lulusan dengan keseimbangan karakter spiritual, emosional, dan intelektual yang siap untuk menjalani sertifikasi kompetensi (Rahmania, 2022).
Baca juga: Masalah Pajak Daerah Bukan Potensi, Tapi Administrasi
Penutup: Kesimpulan
Menjadi seorang konsultan pajak yang handal memerlukan keterpaduan antara pengetahuan intelektual, etika moral, dan pembuktian kemampuan secara resmi. Dengan mengacu pada prinsip Tri-Nga, sertifikasi pajak berfungsi sebagai penghubung penting yang mengubah pemahaman kognitif (Ngerti) dan kepekaan moral (Ngroso) menjadi tindakan yang konkret (Nglakoni) yang diakui oleh sektor industri dan hukum di tanah air. Dalam konteks perpajakan global yang berubah-ubah saat ini, kompetensi yang tidak disertifikasi hanyalah potensi yang terpendam tanpa pengakuan hukum yang sah.
Rekomendasi
Untuk Mahasiswa dan Lulusan Akuntansi: Sangat dianjurkan untuk segera melakukan sertifikasi setelah menyelesaikan studi. Persiapan awal untuk mengikuti USKP sebaiknya dijadikan prioritas dalam karir demi memperkuat pengakuan terhadap keahlian di lapangan.
Untuk Institusi Pendidikan Tinggi: Diperlukan peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi konsultan pajak untuk mendukung pelaksanaan kelas persiapan sertifikasi (program pra-sertifikasi) serta memperkuat kurikulum yang berfokus pada etika terapan (Tri-Nga).
Untuk Pemerintah dan Otoritas Pajak: Penting untuk terus menerapkan secara konsisten regulasi yang mewajibkan penggunaan konsultan pajak bersertifikat dalam mendampingi wajib pajak, demi menjaga standar kepatuhan dan kepastian hukum dalam perpajakan di Indonesia.
Penulis:
1. Fitra Abdusi Syakur
2. Nurul Fitratun
3. Cindy Cahyati br Panjaitan
4. Dara Ayu Melinda
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST)
Dosen Pengampu: Fuadhillah Kirana Putri, S.Ak., M.Sc.
Editor: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
Ayem, S., & Wahida, U. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi FE UST Mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 28(2), 160-175.
Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. Riset & Jurnal Akuntansi, 7, 3591–3600. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1728
Darusallam. (2024). Hubungan Kemitraan Strategis Konsultan Pajak dan Otoritas Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 21(1), 45–62.
Elo, T., Pätäri, S., Sjögrén, H., & Mättö, M. (2024). Transformation of skills in the accounting field: the expectation–performance gap perceived by accounting students. Accounting Education, 33(3), 29,224. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09639284.2023.2191289
Erawati, T., Kusuma, H., & Yanto, A. (2024). Hubungan Tri Nga, Ekspektasi Pendapatan, Pemahaman Akuntansi Dan Minat Berwirausaha. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 221–234.
Febriani, L. E., & Setiyaningsih, T. A. (2025). Ethical Dilemma Consultant in Perspective of Tax Husserl ’ s. 9(2). https://doi.org/10.21070/jas.v9i2.1994
Fekete, S., Vladu, A. B., Boţa-Avram, C., & Cuzdriorean, D. (2024). Charting the future of accounting certification: Standardizing ethics and data analytical skills. Review of Accounting and Finance, 24(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1108/RAF-02-2024-0075
Gupta, R. (2025). Technical competence and performance evaluation of tax consultants: Mediating role of authority relationships. Tax Practitioner Quarterly, 22(4), 210–229.
Joshi, P. L. (2023). A Survey of the Influence of Skill Sets on the Performance of Professional Accountants. Jurnal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 162–196. https://doi.org/10.32602/jafas.2023.029
Made, N., Utami, S., Sapta, I. K. S., Luh, N., Mahayu, G., & Verawati, Y. (2025). Use of E-Filing System : Antecedents and Consequences to MSME Tax Compliance. 13(03), 8537–8552. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v13i03.em03
Nisa, A. F., Prasetyo, Z. K., & Istiningsih, I. (2019). Tri N (Niteni, Niroake, Nambahake) Dalam Mengembangkan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar. In El Midad (Vol. 11, Issue 2). https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i2.1897
Rahmania, Q. A. (2022). Pengaruh Kecerdasan Intelektual , Kecerdasan Spiritual , Kecerdasan Emosional dan Integritas terhadap Kualitas Kinerja Konsultan Pajak. Jurnal Akuntansi, 3(September), 41–49. https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.319
Ratnawati, V. (2024). Peran Konsultan Pajak dalam Memitigasi Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Pajak Indonesia, 2(8), 112-125.
Richardson, G., Taylor, G., & Wright, C. (2014). eJournal of Tax. 12(2).
Septiani, D., Hambani, S., & Aziz, A. J. (2024). Pengaruh Pengetahuan Sertifikasi Pajak , Penghargaan Finansial , Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa Sebagai Konsultan Pajak. Journal Of Social Science Research, 4, 6451–6464.
Tan, L. M., & Sawyer, A. (2021). The role of tax practitioners in shaping taxpayer compliance behavior. Journal of Tax Research, 19(2), 145-168.
Tran, Y. T., Hong, D. T. T., & Hoang, T. C. (2026). Accounting service quality and firm performance: the full mediating role of accounting information quality in small and medium enterprises Available to Purchase. Pacific Accounting Review, 38(2), 405–425. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/PAR-12-2024-0339
Wardani, D. K., & Devi, S. (2023). Penerapan Ajaran Tri Nga dan Pertimbangan Pasar Kerja pada Minat Berkarir di Bidang Perpajakan. Journal of Economics and Business Volume, 7, 354–360. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.753
Yiadom, P. E. M., & Tackie, D. G. (2021). Professional Accountiancy and Ethics Failure.
Zalsabilla, V., Tjaraka, H., & Rahmiati, A. (2024). Upaya Penegakan Integritas dan Profesionalisme Pada Konsultan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak. Jurnal Administrasi Bisnis, 13(2), 141–150. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jab.v13i2.64133
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
