Perubahan iklim sering dibicarakan sebagai persoalan global ataupun nasional. Namun, perubahan iklim benar-benar terasa dekat, bahkan terlalu dekat di Desa Tambakrejo yang berada di pesisir Kota Semarang. Ia hadir di dapur yang harus tetap mengepul, di utang yang terus menumpuk, dan di rumah yang harus berkali-kali ditinggikan agar tidak tenggelam. Perubahan iklim tidak lagi sekadar fenomena alam, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan dalam dampak dan perlindungan yang diterima masyarakat.
Kemiskinan di Tambakrejo tidak bisa hanya dijelaskan sebagai akibat dari kerusakan alam. Ada persoalan lain yang lebih dalam, yakni sistem sosial dan kebijakan yang belum benar-benar melindungi mereka yang paling rentan. Masyarakat bukan hanya berhadapan dengan banjir rob, tetapi juga dengan pilihan-pilihan sulit yang sering kali hadir tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah.
Relokasi pernah ditawarkan pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi persoalan ini. Secara logika, langkah ini terdengar masuk akal, yaitu memindahkan masyarakat dari wilayah rawan ke tempat yang lebih aman. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Bagi masyarakat Tambakrejo, pindah bukan hanya soal meninggalkan rumah mereka. Pindah berarti meninggalkan sumber penghidupan mereka.
Sebagian besar masyarakat Tambakrejo bekerja sebagai nelayan. Laut bukan sekadar tempat mereka bekerja, tetapi menjadi bagian dari hidup mereka. Ketika relokasi tidak menjamin keberlanjutan ekonomi, wajar jika masyarakat menolaknya. Kebijakan seperti ini akhirnya terasa jauh dari realitas sosial, seolah-olah hanya menyelesaikan masalah di atas kertas saja.
Baca juga: Tercekik Sampah Plastik: Potret Krisis Lingkungan di Kampung Nelayan Kota Jayapura
Kisah Mashuri menggambarkan situasi itu dengan jelas. Ia sudah tiga kali meninggikan rumahnya karena banjir rob. Setiap kali, ia harus mengeluarkan sekitar lima juta rupiah, jumlah yang tidak kecil bagi nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Bahkan, ia sempat berutang agar keluarganya tetap bisa tinggal di rumah yang aman dari banjir rob.
Di laut pun, keadaannya tidak lebih mudah. Sekali melaut, Mashuri membutuhkan sekitar 40 liter solar dengan biaya hingga Rp300.000. Namun, hasil tangkapan tidak selalu sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Musim ikan yang dulu bisa diprediksi kini menjadi tidak menentu. Laut yang dulu memberi kepastian, kini justru penuh ketidakpastian.
Belum lagi soal kebutuhan dasar, seperti air bersih yang harus dibeli dari sumur artesis (sumur air tanah bor dalam) dengan harga sekitar Rp5.000 per liter. Dalam seminggu, Mashuri perlu mengeluarkan sekitar Rp70.000 hingga Rp75.000 untuk kebutuhan air bersih saja. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan bukan hanya soal kecilnya penghasilan, tetapi juga besarnya biaya untuk sekadar bertahan hidup. Artinya, bahkan untuk hidup “biasa saja”, masyarakat harus membayar lebih mahal demi hidup yang sulit itu.
Dalam gambaran yang lebih luas, masyarakat pesisir Semarang paling merasakan dampak perubahan iklim, tetapi belum mendapatkan perlindungan yang sebanding. Mereka menanggung dampak yang paling besar, namun sering kali mendapatkan dukungan yang paling terbatas. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan sosial.
Pembangunan tanggul laut dalam beberapa tahun terakhir memang patut diapresiasi. Dampak banjir rob pun berkurang, dan masyarakat bisa sedikit bernapas lega. Namun, masih muncul satu pertanyaan sederhana, apakah hanya dengan membangun tanggul laut itu sudah cukup untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Tambakrejo? Jawabannya tidak. Tanggul laut hanya bisa menahan air, tetapi tidak bisa menahan kemiskinan. Tanggul laut hanya melindungi rumah-rumah, tetapi tidak menjamin kehidupan penghuninya.
Di sinilah masalah utamanya. Penanganan kemiskinan di wilayah pesisir sering berhenti pada pembangunan infrastruktur saja. Padahal, persoalan yang dihadapi masyarakat jauh lebih kompleks. Tanpa dukungan pada mata pencaharian masyarakat, akses terhadap kebutuhan dasar, dan perlindungan sosial, masyarakat akan terus berada dalam lingkaran yang sama.
Desa Tambakrejo seharusnya menjadi pengingat bahwa perubahan iklim tidak bisa dihadapi dengan solusi yang setengah-setengah. Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak, bukan hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan manusia di dalamnya. Misalnya, dengan membuka akses pekerjaan bagi keluarga para nelayan, memberikan subsidi kebutuhan dasar seperti air bersih, serta menghadirkan jaminan ekonomi ketika hasil laut tidak mencukupi.
Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Masyarakat bukan hanya pihak yang dipindahkan atau dilindungi, tetapi juga mereka yang paling memahami kondisi hidupnya sendiri. Tanpa mendengar suara mereka, kebijakan yang dibuat akan terus berjarak dari kenyataan di lapangan.
Negara tidak bisa hanya hadir lewat proyek pembangunan. Namun, negara harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Negara perlu memastikan bahwa masyarakat bisa hidup layak di tengah perubahan yang semakin tidak pasti, bukan sekadar bertahan dari hari ke hari.
Jika tidak, yang terjadi seperti sekarang, masyarakat dipaksa beradaptasi sendiri, dengan biaya sendiri, dan dengan risiko sendiri. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan bukan lagi sekadar dampak dari kerusakan alam, tetapi sesuatu yang terus terjadi karena tidak benar-benar ditangani dengan baik oleh negara.
Kisah Mashuri seorang masyarakat Tambakrejo bukan hanya tentang bertahan hidup dalam kondisi yang dipaksakan. Ini tentang ketidakpastian yang terus dihadapi setiap hari. Pertanyaannya bukan lagi apakah masyarakat kuat bertahan dalam situasi seperti ini, tetapi sampai kapan mereka harus melakukannya sendirian tanpa kehadiran negara yang sungguh berpihak pada kondisi mereka.
Penulis: Hiel Exou Clifford Rampala
Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta
Dosen Pengampu: Yonky Karman
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
