Etika jabatan tidak hanya menjadi bagian administrasi yang bertujuan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas pekerjaan seseorang sebagai pejabat, tetapi lebih pada aspek kontrak moral yang mengharuskan seseorang sebagai pemimpin memiliki sifat-sifat seperti kesederhanaan dan empati, baik itu kepada masyarakat maupun kepada anggota keluarganya sendiri.
Berdasarkan asas sila kelima dalam Pancasila, setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan kepatuhan sosial sebagai bentuk penghargaan terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.
Namun, hal ini tampaknya telah bertabrakan dengan realitas yang berbeda di Kalimantan Timur.
Rakyat baru-baru ini dikagetkan dengan isu tentang gaya hidup hedonis yang ditunjukkan oleh istri Gubernur Kaltim.
Dalam kondisi kesulitan ekonomi rakyat di wilayah tersebut, hal tersebut tidak hanya menjadi isu personal, tetapi menjadi suatu tanda alarm terkait hilangnya etika publik di lingkaran kekuasaan.
Baca Juga: Teori Antikorupsi di Tengah Realitas Integritas Pejabat Publik
Dengan cara kita menganalisis peristiwa ini berdasarkan sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tentunya perilaku hedonis yang dilakukan oleh istrinya yang merupakan gubernur Kalimantan Timur telah menyalahi norma ini, terutama karena dia adalah seorang pejabat.
Berdasarkan sila kelima berarti “nilai pemerataan,” yang berarti bahwa tantangan ekonomi yang berupa infrastruktur dan volatilitas harga komoditi masih menjadi beban yang ditanggung oleh masyarakat sehari-hari.
Dalam kondisi itu, menggagahkan barang branded atau berpergian ke luar negeri merupakan salah satu etika yang telah hilang dari Syarifah Suraidah Abidien Harum (istri gubernur kaltim) yang menjabat sebagai anggota DPR RI 2024–2029 (Komisi VI) dari Kalimantan Timur.
Dalam hal ini, gaya hidup mewah yang ditampilkan oleh keluarga petinggi merupakan bukan hanya persoalan pilihan pribadi saja, tetapi juga merupakan suatu bentuk ujian integritas dalam konteks ruang publik.
Tindakan pelanggaran etika yang disorot dalam bentuk hedonis dari istri Gubernur Kalimantan Timur ini menjadi evaluasi atas jauhnya jarak antara kekuasaan dan realitas penderitaan rakyat.
Baca Juga: Fenomena Pejabat Viral: Antara Gimmick dan Kinerja
Untuk menjaga agar sila kelima Pancasila terus menjadi jiwa dalam bernegara, maka kesederhanaan harus dikembalikan sebagai moralitas primer bagi para pengelola negara beserta keluarganya.
Sudah seharusnya para pejabat negeri ini mulai memahami bahwa ukuran kemewahan seseorang sebagai pemimpin bukanlah tentang seberapa banyak dia menggambarkan dirinya, tetapi lebih pada seberapa luas kemampuannya menunjukkan empati dan keadilan bagi warga yang dipimpinnya.
Penulis: Nailah Leani Utami
Mahasiswa Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta
Dosen Pengampu: Cucu Sutrisno, S.Pd., M.Pd.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
