Perkembangan zaman yang semakin cepat dan serba digital menuntut dunia pendidikan di Indonesia untuk terus berubah dan menyesuaikan diri. Sebagai langkah nyata untuk mengatasi penurunan kualitas belajar (learning crisis) yang sudah lama terjadi dan semakin parah akibat pandemi COVID-19, kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kebijakan baru bernama kurikulum Merdeka (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Kebijakan ini membawa semangat merdeka belajar yang bertujuan memperbaiki kemampuan literasi dan numerasi siswa dengan memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah, guru, dan murid. Kurikulum baru ini fokus pada pengurangan materi yang terlalu padat menjadi materi yang penting saja, fleksibilitas dalam proses mengajar, serta pembentukan karakter siswa melalui kegiatan yang nyata. Namun, keberhasilan sebuah kebijakan berskala nasional tidak bisa hanya dilihat dari indahnya teori di dalam dokumen, melainkan harus dinilai dari bagaimana kurikulum ini di praktikkan secara nyata di dalam kelas.
Secara teori, kurikulum merdeka menawarkan perubahan yang sangat baik karena memangkas materi pelajaran yang sebelumnya terlalu banyak dan membuat guru terburu-buru menghabiskan materi. Pengurangan materi ini penting agar guru memiliki waktu lebih untuk memastikan siswa benar-benar paham melalui metode pembelajaran terdiferensiasi (Almaris & Hadi, 2023). Metode ini mewajibkan guru untuk memetakan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa sebelum membuat rencana pembelajaran. Namun, pada kenyataannya di lapangan, strategi yang bagus ini langsung menghadapi masalah besar berupa ketimpangan fasilitas sekolah dan kesiapan sumber daya manusia di berbagai daerah Indonesia. Guru tidak hanya menghadapi masalah teknis cara mengajar, tetapi juga harus mengubah cara berpikir lama yang sudah bertahun-tahun mereka jalani.
Baca Juga: Nasib Tepian Negeri Terengah-engah di Tengah Pacuan Kurikulum Merdeka
Masalah utama di lapangan adalah banyak guru, terutama di daerah pelosok atau pinggiran kota, yang masih nyaman dengan cara mengajar lama dari kurikulum 2013 yang sifatnya satu arah. Hal ini memicu terjadinya fenomena “ganti baju saja”, di mana sekolah dan guru menggunakan istilah -istilah baru kurikulum merdeka dalam dokumen administrasi mereka, tetapi cara mengajar di kelas tetap menggunakan metode ceramah biasa tanpa ada perbedaan perlakuan bagi siswa yang lambat maupun yang cepat belajar. Mengubah kebiasaan guru dari yang semula menjadi pusat utama di kelas menjadi seorang fasilitator yang kreatif dan merangkul semua murid bukanlah perkara mudah dan butuh waktu yang cukup lama.
Tantangan dari sisi guru ini diperparah oleh masalah klasik pendidikan Indonesia, yaitu ketimpangan fasilitas fisik dan akses internet antardaerah. Sejak awal, penerapan kurikulum merdeka sangat bergantung pada teknologi komputer dan internet, salah satunya melalui aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang di gunakan sebagai tempat pelatihan mandiri bagi guru (Rahayu et al., 2022). Sayangnya, bagi sekolah-sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sinyal internet yang tidak stabil, listrik yang sering padam, dan kurangnya perangkat laptop menjadi hambatan utama. Akibatnya, kurikulum yang mengandalkan teknologi ini justru berisiko membuat kualitas pendidikan di kota besar dan daerah pelosok semakin timpang, padahal tujuan awal kurikulum ini adalah untuk menciptakan keadilan bagi semua siswa.
Meski menghadapi banyak hambatan, kurikulum merdeka tetap sangat penting untuk di lanjutkan dan di sempurnakan. Cara belajar lama yang hanya menyuruh siswa menghafal teks tanpa paham maknanya sudah tidak cocok untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja abad ke-21. Dunia kerja saat ini membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir kritis, mampu bekerja sama tim, kreatif, dan pintar menyelesaikan masalah yang rumit. Kebutuhan keterampilan inilah yang dijawab oleh kurikulum merdeka melalui program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yaitu kegiatan khusus berbasis proyek yang melatih siswa untuk peduli dan mencari solusi terhadap masalah di lingkungan sekitar mereka, seperti masalah sampah atau wirausaha lokal.
Selain melatih karakter, keunggulan lain dari kurikulum ini adalah adanya kebebasan yang akan diberikan kepada sekolah. Setiap sekolah berhak menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) mereka sendiri agar sesuai dengan kondisi alam, budaya lokal, dan kemampuan keuangan masing-masing sekolah. Langkah berani juga terlihat dari di hapusnya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa ditingkat SMA. Kebijakan ini menghilangkan anggapan bahwa ada jurusan yang lebih hebat dari jurusan yang lainnya, sekaligus memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan rencana kuliah atau karier masa depan mereka. Oleh karena itu, kekurangan yang terjadi pada masa penerapan saat ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan kurikulum ini, melainkan harus dianggap sebagai proses adaptasi yang wajar dalam sebuah perubahan besar.
Agar kurikulum yang baik ini tidak hanya menjadi formalitas atau slogan politik belaka, pemerintah harus mengambil langkah-langkah nyata. Pertama, pemerintah harus mengubah strategi pelatihan guru, jangan hanya mengandalkan pelatihan mandiri lewat aplikasi PMM, tetapi juga harus memperbanyak pelatihan langsung (tatap muka) melalui kelompok guru seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Guru-guru hebat yang terpilih sebagai guru penggerak harus ditugaskan langsung untuk mendampingi sekolah-sekolah di pelosok yang masih kebingungan (Sibagariang et al., 2023). Bersamaan dengan itu, Kementerian Pendidikan harus bekerja sama dengan Kementerian terkait untuk memprioritaskan bantuan listrik dan internet di daerah 3T. Selama internet belum merata, pemerintah wajib menyediakan buku panduan cetak yang berkualitas agar siswa di pelosok tidak tertinggal.
Baca Juga: Mengukur Kesiapan Sekolah Implementasi Kurikulum Merdeka
Kedua, tugas administrasi guru harus disederhanakan melalui aturan yang tegas. Pengawas sekolah tidak boleh lagi menuntut dokumen rencana belajar yang terlalu tebal dan sangat rumit, agar waktu guru tidak habis mengetik di komputer hanya demi formalitas nilai, melainkan fokus untuk menyiapkan materi mengajar yang menarik di kelas. Terakhir, pihak sekolah harus didorong kerja sama dengan lingkungan luar, seperti industri lokal, pelaku UMKM, atau tokoh adat, kerja sama ini akan menjadi tempat belajar yang nyata bagi siswa untuk mempraktikkan proyek sekolah mereka sehingga hasilnya bisa di rasakan oleh masyarakat sekitar.
Kesimpulannya, Kurikulum Merdeka adalah sebuah rencana besar yang sangat baik untuk membebaskan sistem pendidikan Indonesia dari cara-cara lama yang kaku (Sari & Asmendri, 2020). Fokus pada materi yang penting, cara mengajar yang berpihak pada siswa, dan pembentukan karakter yang menjadi modal utama untuk mencetak generasi muda yang siap bersaing. Namun, keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada kerja keras semua pihak dalam menyelesaikan masalah di lapangan, mulai dari melatih guru sampai dengan meratakan fasilitas internet. dengan kerja sama yang konsisten antara pemerintah, sekolah, guru dan masyarakat, kurikulum merdeka akan menjadi gerakan perubahan yang membawa masa depan pendidikan Indonesia menjadi lebih maju dan adil untuk anak bangsa.
Penulis: Anisa
Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
Dosen Pengampu: Yorenza Meifinda, M.Pd.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
Almaris, D., & Hadi, S. (2023). Tantangan dan pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka di tingkat pendidikan dasar. Jurnal Elemen, 9(2), 345-358.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Kajian Akademik Kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hermawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. Jurnal Basicedu, 6(4), 6313-6319.
Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41–53.
Sibagariang, D., Karlsson, H., & Situmorang, M. (2023). Peran guru penggerak dalam struktur Kurikulum Merdeka Belajar. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(1), 2251–2258.
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
