Jika Kurikulum Merdeka dirancang untuk memerdekakan potensi siswa, apakah adil bagi sekolah di pelosok jika syarat kemerdekaan tersebut adalah sinyal internet yang stabil? Kurikulum Merdeka lahir sebagai solusi atas krisis pembelajaran yang diperparah oleh masa pandemi. Perubahan menuju Kurikulum Merdeka merupakan respons terhadap dinamika global dan percepatan teknologi digital. Kurikulum ini bertumpu pada digitalisasi, di mana kebijakan kurikulum memerlukan platform teknologi yang memadai untuk kelancaran proses pembelajaran. Transformasi pendidikan ini ditandai dengan integrasi teknologi informasi dalam proses pedagogis, mulai dari pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) hingga penggunaan sumber belajar berbasis multimedia.
Baca juga: Peran Digitalisasi dalam Pendidikan: Transformasi Sekolah, Guru, dan Siswa
Ingin publikasi Artikel, Opini, Berita dan Essay di Media Mahasiswa Indonesia?Atau di Media Online Nasional, Hubungi Redaksi MMI
Namun, terdapat realitas pahit berupa kesenjangan infrastruktur yang lebar antara Pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa. Transisi menuju kurikulum berbasis digital ini menghadirkan tantangan bagi wilayah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet, padahal Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kecanggihan perangkat digital dan jaringan internet yang kuat. Hal tersebut menyebabkan sekolah-sekolah di daerah pelosok yang belum memiliki akses internet stabil atau perangkat memadai akan sangat sulit menerapkan konten kurikulum secara maksimal.
Masalah digital divide atau sekat digital menjadi penghambat utama yang membuat implementasi kurikulum di daerah pelosok—khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)—tertatih-tatih dibandingkan dengan sekolah di pusat kota. Menurut data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Pulau Jawa mencapai lebih dari 80%, sementara di wilayah seperti Maluku dan Papua masih berada di kisaran 60-70% dengan stabilitas sinyal yang jauh berbeda.
Baca juga: Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
Kurikulum Merdeka menerapkan pembelajaran berbasis digital melalui berbagai platform pendidikan yang mencakup modul materi maupun soal. Akibatnya, berjalannya proses pembelajaran sangat bergantung pada sinyal internet agar modul tersebut dapat diakses oleh guru. Namun, alih-alih memberikan fleksibilitas, ketergantungan pada ekosistem digital justru menciptakan hambatan di tepian negeri.
Saat sekolah di pusat kota mulai akrab dengan kecanggihan teknologi, mereka di pelosok masih harus bergelut dengan pasokan listrik yang tidak menentu. Akibat susahnya mencari sinyal, pemanfaatan media mengajar yang dicanangkan Pemerintah sulit dijangkau guru-guru di pelosok. Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik), masih ada sekolah yang belum memiliki akses listrik PLN 24 jam atau bahkan belum teraliri listrik sama sekali. Kesenjangan infrastruktur ini berdampak pada sulitnya tenaga pendidik di daerah pelosok beradaptasi dengan metode pengajaran baru.
Di balik tujuan kurikulum untuk memeratakan kualitas pembelajaran, terdapat tuntutan besar bagi guru di sekolah pelosok untuk mencari celah di tengah keterbatasan. Sekitar 62% guru di wilayah tertinggal dilaporkan memiliki kualifikasi di bawah standar D4/S1, dan mereka sering kali harus merangkap mengajar banyak mata pelajaran. Ada guru di Papua yang harus mendaki bukit dan menempuh perjalanan jauh ke pusat kecamatan hanya demi mendapatkan sinyal internet untuk mengunggah “Aksi Nyata” di PMM. Hal ini mengubah fokus guru dari mendidik menjadi sekadar memenuhi administrasi digital, sehingga kehilangan waktu berharga bersama siswa.
Baca juga: Membangun Konektivitas Inklusif: Menuju Peradaban Digital Indonesia yang Tangguh
Saat Kurikulum Merdeka membawa semangat kemerdekaan, realitasnya siswa di tepian negeri justru merasa “terjajah” oleh teknologi. Skor literasi digital Indonesia secara nasional berada di angka 3,54 (skala 1-5), namun terdapat jurang lebar antara perkotaan dan perdesaan. Di banyak daerah tertinggal, siswa bahkan belum pernah mendapatkan akses internet mandiri di sekolah. Memegang laptop dan mendapatkan sinyal stabil adalah sebuah kemewahan bagi mereka. Hal ini menciptakan beban psikologis berupa rasa rendah diri karena mereka menyadari ketertinggalan dibandingkan siswa di kota besar yang fasih menggunakan teknologi.
Solusi dari tantangan ini adalah mengoptimalkan inovasi lokal dan teknologi pembelajaran luring (offline) agar materi tetap bisa diakses tanpa syarat sinyal internet. Pemerintah dan sekolah bisa memprioritaskan penyediaan modul cetak interaktif atau penggunaan media penyimpanan eksternal (hard drive) yang berisi video pembelajaran. Selain itu, Kurikulum Merdeka harus benar-benar memberikan keleluasaan bagi guru di pelosok untuk menyusun materi berbasis kearifan lokal. Jika siswa di kota belajar ekonomi melalui aplikasi saham, maka siswa di tepian negeri dapat belajar melalui manajemen hasil tani atau laut. Dengan menyesuaikan kurikulum pada kondisi geografis dan realitas sosial, pendidikan tidak lagi terasa seperti beban, melainkan sarana yang benar-benar memerdekakan potensi siswa.
Kesuksesan yang sebenarnya adalah seberapa mampu kurikulum ini menyentuh dan mengangkat kualitas pendidikan di sekolah-sekolah paling ujung Nusantara. Jika siswa di pelosok masih harus berjuang sendirian melawan sinyal yang hilang, maka makna “Merdeka” masih menjadi angan-angan yang jauh. Harapannya, pemerintah tidak hanya memberikan kebebasan administrasi, tetapi juga memerdekakan daerah pinggiran dari belenggu keterbatasan akses. Semoga ke depannya tidak ada lagi anak negeri yang merasa tertinggal, karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, di mana pun mereka berada.
Penulis: Ajeng Widiyastuti
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dosen Pengampu: Main Sufanti, Dr. M.Hum.
Editor: Nilam Indahsari
Editor Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
