Transformasi digital pemerintah Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.
Layanan publik yang beragam kini terintegrasi melalui platform digital seperti e-budgeting, e-planning, aplikasi administrasi pelayanan, hingga sistem informasi kepegawaian yang terpusat.
Pemerintah sering menekankan bahwa digitalisasi dalam birokrasi merupakan solusi untuk tuntutan efisiensi, transparansi, dan percepatan layanan publik.
Namun, di balik kemajuan itu, ada pertanyaan mendasar yang perlu diajukan: seberapa terukur kinerja e-government di Indonesia?
Modernisasi berlangsung dengan cepat, tetapi tolok ukur keberhasilannya belum sepenuhnya jelas dan berdampak bagi masyarakat.
E-government tidak seharusnya hanya terlihat sebagai aplikasi dan portal layanan yang terlihat modern.
Pada intinya terletak pada kemampuannya memperbaiki efektivitas kinerja pemerintahan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Di sinilah kritik masyarakat harus difokuskan, sejumlah program digital pemerintah yang dibuat dengan investasi besar, namun belum sepenuhnya dapat menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja birokrasi.
Berbagai aplikasi pemerintah beroperasi secara tumpang tindih, jarang dimanfaatkan, atau hanya sekadar menjadi formalitas untuk memenuhi target digitalisasi.
Tanpa adanya pengukuran kinerja yang tegas, inovasi digital memiliki risiko hanya menjadi tampilan modernitas, bukan alat untuk perubahan yang signifikan.
Permasalahan selanjutnya adalah ketidakseimbangan dalam kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.
Banyak pegawai di lembaga pemerintah yang masih menyesuaikan diri dengan sistem digital, sehingga pelaksanaan e-government tidak konsisten di berbagai wilayah maupun lembaga.
Sebaliknya, masyarakat yang menggunakan layanan juga menghadapi masalah terkait akses, keterampilan digital, dan kepercayaan terhadap sistem dalam jaringan (daring).
Apabila digitalisasi dilaksanakan terlalu cepat tanpa pendekatan pengembangan kapasitas dan budaya kerja yang baru, maka yang terjadi adalah kesenjangan kinerja. Teknologi sudah canggih, tetapi orientasi kerja masih tradisional.
Selain itu, indikator keberhasilan e-government saat ini lebih banyak diukur dari output, bukan outcome.
Contoh paling nyata adalah keberhasilan yang didefinisikan melalui jumlah aplikasi yang diluncurkan, bukan melalui perubahan signifikan dalam efisiensi pelayanan, penurunan waktu birokrasi, atau peningkatan kepuasan publik.
Pemerintah perlu menetapkan tolok ukur yang lebih akuntabel, seperti key performance indicators (KPI) berbasis dampak, audit teknologi publik, hingga keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja.
Tanpa itu, sulit memastikan apakah digitalisasi benar-benar memberikan nilai tambah atau justru menyerap anggaran tanpa hasil maksimal.
Pada tahap ini, e-government Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Yang perlu dikritisi adalah manajemen kinerja di baliknya.
Transformasi digital tidak boleh berhenti pada penciptaan platform, tetapi harus dibarengi mekanisme evaluasi yang ketat, integrasi antar instansi, dan peningkatan literasi digital bagi aparatur maupun masyarakat.
Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat memberikan penilaian langsung terhadap kualitas layanan digital yang mereka terima.
Transparansi data kinerja dan pelaporan hasil implementasi e-government menjadi fondasi penting agar digitalisasi benar-benar terukur, bukan hanya terlihat modern.
Akhirnya, modernisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi soal perubahan pola pikir dan manajemen kinerja yang objektif.
Digitalisasi birokrasi Indonesia akan menjadi lompatan besar jika pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan implementasi, tetapi juga pada pengukuran efektivitasnya secara nyata.
Kritik ini bukan untuk menghambat kemajuan, melainkan untuk memastikan bahwa proses modernisasi benar-benar memberi manfaat dan tidak sekadar menjadi slogan inovasi.
E-government harus menjadi instrumen perbaikan kinerja birokrasi, bukan hanya simbol era digital.
Tanpa itu, modernisasi yang cepat tetap berisiko tidak menghasilkan peningkatan kinerja yang sepadan dengan investasi dan harapan publik.
Penulis: Rosadita Ayu Restanti
Mahasiswa Magister Prodi Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
