Antara Pemerintah atau Masyarakat yang Disalahkan ketika Banjir

penyebab banjir
Antara Pemerintah atau Masyarakat yang Disalahkan ketika Banjir. Gambar: MMI.

Banjir menurut KBBI yaitu berair banyak dan deras yang kadang-kadang meluap. Banjir juga berarti peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat.

Salah satu penyebab bencana ini yaitu meluapnya sungai dikarenakan curah hujan yang tinggi sehingga sungai tidak dapat menampung volume air yang terlalu besar.

Ingin publikasi Artikel, Opini, Berita dan Essay di Media Mahasiswa Indonesia?
Atau di Media Online Nasional, Hubungi Redaksi MMI

Peristiwa banjir sudah menjadi hal lumrah bagi masyarakat di perkotaan. Curah hujan tinggi yang diperburuk oleh drainase yang buruk dan tersumbat oleh sampah, serta kurangnya lahan resapan akibat pembangunan, disebut BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai penyebab utama banjir di kawasan urban.

Hal yang lumrah terdengar saat banjir melanda yaitu nada menyalahkan pemerintah yang dianggap tidak becus dalam menangani banjir.

Pemerintah dianggap gagal dalam menjaga, merencanakan, dan menanggulangi banjir secara efektif. Namun, apakah ini memang sepenuhnya salah pemerintah? Ataukah masyarakat juga memiliki kontribusi yang sama dalam penyebab terjadinya banjir?

Kabupaten Bogor mengalami 13 banjir sepanjang 2024. Banjir besar kembali terjadi di Gunung Mas (2021) dan Puncak (2 Maret 2025), memaksa ratusan orang mengungsi. Sebagai contoh, 432 jiwa dari 119 keluarga terdampak di Puncak. Data ini mempertegas bahwa mitigasi banjir masih belum maksimal dan risiko tetap tinggi.

Baca Juga: Banjar dan Bali Dilanda Banjir Bandang & Longsor: Kronologi, Penyebab, dan Dampaknya

Terjadinya bencana banjir di Bogor menjadi bukti bahwa pemerintah belum memperhatikan tata ruang yang baik dan hanya fokus investasi dari sektor pariwisata serta properti dibandingkan dengan kelestarian lingkungan.

Pemerintah sejatinya memegang kendali strategis dalam tata kelola wilayah serta kebijakan penanggulangan bencana.

Kesalahan zonasi tata ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, dan terbatasnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan memperbesar risiko banjir. Di sisi lain, abainya reboisasi dan konservasi tanah justru memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.

Di Surabaya, sampah yang menyumbat saluran menjadi persoalan utama dari bencana ini. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menyiagakan satgas serta petugas pompa 24 jam nonstop untuk membersihkan saluran dan menjaga kelancaran air. Upaya ini menjadi strategi utama mengantisipasi genangan di kota.

Dengan melihat kondisi tergenangnya Kota Surabaya yang disebabkan karena sampah yang menyumbat, maka kontribusi masyarakat terhadap banjir juga tak bisa dikesampingkan.

Kebiasaan membuang sampah ke sungai, penebangan pohon liar, dan minimnya keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan, semuanya memperburuk situasi.

Baca Juga: Banjir Pontianak Disebabkan Kurangnya Area Resapan?

Banyak penghuni daerah hanya menitikberatkan tuntutan pada pemerintah, padahal perubahan pola hidup kolektif memiliki pengaruh jauh lebih besar untuk menekan frekuensi banjir.

Indonesia dapat belajar dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang dalam mengatasi banjir. Dengan inovasi tanggul, taman penampung air, dan terowongan bawah tanah raksasa, kolaborasi multisektor dan pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan mereka.

Sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan warga harus menjadi prioritas agar mitigasi banjir di tanah air benar-benar efektif.

Setiap unsur pemerintahan, dari individu hingga instansi, harus tanggap menghadapi bencana. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan wajib menjalankan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat secara aktif. Akan berdampak besar apabila rancangan dari pemerintah didukung dengan partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Sosialisasi program penanggulangan banjir mesti jadi prioritas agar kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat meningkat. Jika hanya mengandalkan reaksi saat bencana, risiko banjir tetap akan berulang.

Peran aktif pemerintah dan kolaborasi dari masyarakat menjadi syarat untuk mencegah terjadinya banjir dan  meminimalkan dampak banjir.

Penulis: Desi Patmawati
Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga

Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi

⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI Logo WhatsApp Channel

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses