Program makan gratis bagi siswa sekolah yang tengah dijalankan pemerintah menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Gagasan dasarnya sederhana dan sulit ditolak: memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang layak agar dapat belajar dengan optimal.
Namun dalam praktiknya, sejumlah laporan gangguan kesehatan di beberapa daerah menimbulkan pertanyaan baru tentang kesiapan sistem dan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan publik.
Sebagai mahasiswa yang mempelajari komunikasi, saya melihat polemik ini bukan hanya persoalan teknis distribusi makanan atau standar higienitas semata. Isu ini juga merupakan persoalan komunikasi kebijakan publik.
Bagaimana pemerintah membingkai program tersebut, bagaimana media memberitakannya, serta bagaimana masyarakat menafsirkan informasi yang beredar, semuanya berpengaruh terhadap legitimasi kebijakan itu sendiri.
Secara konseptual, program makan gratis dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi simbolik negara. Kebijakan ini menyampaikan pesan bahwa negara hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Dalam perspektif komunikasi politik, kebijakan sosial sering kali tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga sebagai representasi komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, makna yang dibangun di ruang publik menjadi sama pentingnya dengan pelaksanaan teknisnya.
Namun di sisi lain, teori framing dalam komunikasi massa menjelaskan bahwa cara media membingkai suatu peristiwa sangat memengaruhi persepsi khalayak.
Ketika pemberitaan lebih menonjolkan insiden gangguan kesehatan tanpa penjelasan mendalam mengenai konteks atau langkah evaluasi, maka publik cenderung melihat program tersebut sebagai kebijakan yang gagal.
Sebaliknya, apabila yang ditampilkan adalah data capaian dan manfaat jangka panjang tanpa ruang bagi kritik, maka yang muncul adalah narasi sepihak. Di titik inilah pentingnya keseimbangan informasi.
Selain framing, teori agenda setting juga relevan untuk membaca dinamika ini. Isu makan gratis menjadi topik utama karena media dan percakapan publik terus mengangkatnya. Ketika perhatian masyarakat terpusat pada aspek risiko kesehatan, maka isu tersebut otomatis menjadi prioritas dalam pikiran publik.
Pemerintah, mau tidak mau, harus merespons sesuai dengan agenda yang telah terbentuk. Artinya, pengelolaan komunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan kebijakan itu sendiri.
Baca Juga: Advokasi Penguatan Program MBG: Evaluasi Pelaksanaan dan Rekomendasi Dapur di Sekolah
Dalam konteks kebijakan yang menyentuh kesehatan publik, komunikasi risiko (risk communication) menjadi aspek krusial. Teori ini menekankan bahwa dalam situasi yang mengandung potensi bahaya, transparansi dan kejelasan informasi merupakan fondasi utama kepercayaan.
Publik perlu mengetahui standar keamanan apa yang diterapkan, bagaimana pengawasan dilakukan, serta bagaimana mekanisme evaluasi dijalankan ketika terjadi insiden. Ketika komunikasi berjalan tertutup atau lamban, ruang spekulasi akan tumbuh dengan sendirinya.
Lebih jauh lagi, komunikasi dua arah juga perlu diperhatikan. Model komunikasi linear yang hanya mengandalkan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat tidak lagi memadai di era digital. Media sosial memungkinkan publik menyuarakan pengalaman, kritik, bahkan kecurigaan secara langsung dan masif.
Jika tidak ada ruang dialog atau klarifikasi yang cepat dan berbasis data, opini negatif dapat berkembang tanpa kendali. Dalam kerangka teori komunikasi partisipatif, kebijakan publik seharusnya memberi ruang umpan balik yang nyata bagi masyarakat.
Dari sisi substansi, program makan gratis tetap memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gizi yang baik berpengaruh terhadap konsentrasi belajar, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas generasi mendatang.
Namun nilai strategis tersebut harus diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat dan komunikasi yang terbuka. Kesejahteraan dan keamanan bukanlah dua hal yang saling bertentangan; keduanya harus berjalan beriringan.
Sebagai mahasiswa, saya melihat polemik ini sebagai momentum evaluasi, bukan sekadar perdebatan pro dan kontra. Kritik publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokratis untuk memperbaiki kebijakan.
Pemerintah dapat memperkuat transparansi melalui publikasi standar keamanan pangan, audit berkala, serta pelibatan sekolah dan orang tua dalam pengawasan. Langkah-langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas program, tetapi juga membangun kembali kepercayaan.
Pada akhirnya, kebijakan publik bukan hanya soal niat baik, melainkan juga soal bagaimana niat tersebut dikomunikasikan dan dijalankan secara bertanggung jawab.
Program makan gratis dapat menjadi langkah maju dalam pembangunan sosial Indonesia apabila disertai tata kelola yang akuntabel dan komunikasi yang responsif. Tanpa itu, kebijakan yang dirancang untuk kesejahteraan justru berisiko kehilangan dukungan publik.
Melalui telaah komunikasi, kita belajar bahwa persepsi publik dibentuk oleh pesan, media, dan proses interaksi sosial yang kompleks.
Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga pada kualitas komunikasi yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat. Di situlah letak tantangan sekaligus peluangnya.
Penulis: Qonita Haura Kamila
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional
Dosen Pengampu: Yayu Sriwartini, S.Sos., M.Si.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
