Taiwan menjalankan sistem politik demokratis dengan rezim republik parlementer–presidensial, namun status internasionalnya masih diperdebatkan karena sengketa dengan Tiongkok (RRC).
Wilayah ini berpemerintahan sendiri di bawah nama resmi “Republik Tiongkok (ROC)” tetapi tidak diakui secara luas sebagai negara berdaulat dalam organisasi internasional.
Sistem Pemerintahan
Taiwan menganut sistem pemerintahan ROC yang menggabungkan unsur presidensial dan parlementer, dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan berperan sebagai kepala negara sekaligus pemimpin kebijakan luar negeri dan pertahanan.
Kepala pemerintahan disebut Perdana Menteri, yang diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab menjalankan birokrasi dan administrasi negeri.
Parlemen Taiwan disebut Yuan Legislatif (Legislative Yuan), badan legislatif yang terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung dan berperan menyusun undang‑undang, mengawasi eksekutif, serta mengesahkan anggaran.
Secara struktur, sistem ROC juga masih mempertahankan Yuan‑Yuan lain turunan konstitusi lama (Yuan Eksekutif, Yuan Kehakiman, Yuan Pengawas, dst.), meski sebagian peran praktisnya telah terserap ke dalam lembaga modern.
Kehidupan Politik dan Partai
Taiwan telah mengalami transisi dari pemerintahan otoriter KMT pada masa lalu menjadi demokrasi kompetitif dengan pemilu rutin dan pergantian pemerintahan melalui kotak suara.
Pemilu presiden dan parlemen digelar secara teratur dan dianggap cukup bebas dan adil oleh banyak pengamat internasional, sehingga Taiwan kerap disebut sebagai “simbol demokrasi Asia Timur”.
Beberapa Partai Utama
- Partai Progresif Demokratik (DPP): Umumnya lebih menekankan identitas Taiwan dan lebih berhati‑hati terhadap pengaruh Tiongkok, serta mendukung kebijakan yang mengurangi ketergantungan ekonomi dan politik dari Beijing.
- Kuomintang (KMT): Partai lama yang berasal dari pemerintahan nasionalis Tiongkok, lebih mendorong pendekatan damai dan dialog lintas Selat, meski tetap menolak aneksasi Taiwan oleh RRC.
- Partai Rakyat Taiwan (TPP) dan partai kecil lain: Mewakili spektrum menengah atau baru, kerap bersikap pragmatis dan kadang mengkritik polarisasi antara DPP dan KMT.
Status Internasional dan Hubungan dengan Tiongkok
Secara de facto, Taiwan memiliki pemerintahan sendiri, angkatan bersenjata, mata uang, dan sistem pajak, tetapi kedaulatan formilnya tidak diakui secara luas karena klaim Tiongkok bahwa Taiwan adalah “provinsi ke‑23‑nya”.
Saat ini hanya puluhan negara yang masih mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan Taipei, sementara mayoritas negara lain mengakui “Kebijakan Satu Tiongkok” dan menjalin hubungan dengan Beijing.
Kebijakan luar negeri Taiwan lebih banyak bergerak di jalur “hubungan tanpa kemitraan diplomatik penuh” (misalnya lewat kantor ekonomi‑budaya, konsulat, dan kerja sama ekonomi), didukung terutama oleh negara‑negara seperti Amerika Serikat dan beberapa sekutunya.
Kebijakan dalam negeri Taiwan juga banyak dipengaruhi oleh isu lintas‑selat, sehingga salah satu narasi politik utama adalah mempertahankan “status quo” antara kedekatan dengan Tiongkok dan perlindungan otonomi politik Taiwan.
Jika Anda ingin, saya bisa jelaskan lebih lanjut tentang sistem pemilu Taiwan, konflik Taiwan–Tiongkok, atau perbandingan sistem politik Taiwan dengan Indonesia.
Penulis: Monalisa Arfa
Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih
Dosen Pengampu: Melpayanti Sinaga, S.IP., M.A.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
