Pemerintahan daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kembali menjadi sorotan akibat berulangnya kasus ketidaktransparanan anggaran yang memunculkan pertanyaan serius tentang integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Meskipun pemerintah telah berupaya membangun sistem keterbukaan melalui berbagai portal informasi dan regulasi, kenyataannya banyak anggaran yang disusun dan digunakan tanpa penjelasan yang jelas, tidak mudah diakses, dan bahkan tidak dapat dipahami oleh masyarakat sebagai pemilik sah sumber daya tersebut.
Kondisi ini terlihat dari sejumlah kasus yang muncul dari berbagai daerah, mulai dari pembengkakan anggaran perjalanan dinas, pengadaan barang dengan nilai yang melampaui harga pasar, hibah yang tidak jelas sasaran penerimanya, hingga kegiatan yang tidak memiliki urgensi tetapi tetap memperoleh alokasi anggaran besar.
Meskipun tidak semua kasus berujung pada proses hukum, pola yang berulang menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah.
Kasus-kasus tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa transparansi yang diberlakukan pemerintah lebih banyak bersifat formalitas daripada komitmen substantif. Dokumen anggaran memang dipublikasikan, tetapi disusun dalam format yang tidak mudah dibaca dan dipahami oleh publik.
Istilah teknis, tabel panjang, dan struktur dokumen yang rumit membuat masyarakat awam kesulitan memahami alokasi belanja, justifikasi program, serta efektivitas penggunaan anggaran. Di satu sisi, pemerintah beranggapan telah memenuhi kewajiban transparansi hanya dengan menyediakan dokumen tersebut secara daring.
Namun di sisi lain, masyarakat justru merasa semakin jauh dari proses pengawasan yang seharusnya menjadi hak mereka. Transparansi yang tidak dapat dipahami pada akhirnya tidak memiliki makna demokratis, karena tidak memberikan ruang bagi warga untuk melakukan pengawasan yang kritis.
Selain itu, partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi elemen penting dalam proses penyusunan anggaran, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), seringkali hanya dijadikan agenda seremonial.
Warga mengajukan berbagai usulan pembangunan, tetapi tidak mengetahui bagaimana usulan mereka diproses, dipilih, atau bahkan diabaikan. Tidak sedikit warga yang kemudian merasa bahwa Musrenbang hanyalah formalitas tahunan tanpa dampak konkret terhadap kebijakan anggaran pemerintah.
Sementara itu, prioritas anggaran justru banyak dipengaruhi oleh agenda internal birokrasi, kepentingan politik, atau pertimbangan yang tidak transparan.
Ini menggambarkan bahwa pelibatan publik belum benar-benar diwujudkan sebagai mekanisme demokrasi substantif, melainkan hanya diperlakukan sebagai kewajiban administratif.
Baca Juga: Value for Money: Cara Baru Menilai Kinerja Pemerintah di Tengah Tuntutan Transparansi Publik
Situasi tersebut diperparah dengan fungsi pengawasan DPRD yang belum berjalan optimal. Secara normatif, DPRD memiliki kewenangan besar dalam mengawasi dan menyetujui anggaran. Namun dalam praktiknya, berbagai keterbatasan muncul.
Mulai dari kapasitas teknis anggota DPRD yang tidak memadai, relasi politik antara eksekutif dan legislatif yang sering diwarnai kompromi kepentingan, hingga kultur politik patronase yang lebih mengutamakan hubungan personal daripada prinsip good governance.
Ketika lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pengawas justru tidak menjalankan fungsi kontrol secara kritis, maka penyimpangan anggaran dapat terjadi tanpa hambatan berarti. Hal inilah yang kemudian membuka ruang bagi praktik pemborosan, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, dan potensi korupsi.
Ketidaktransparanan anggaran tidak hanya berdampak pada buruknya kualitas belanja publik, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketika masyarakat merasa bahwa anggaran dikelola tanpa integritas, mereka menjadi skeptis terhadap setiap program pemerintah, meskipun program tersebut sebenarnya memiliki manfaat. Akibatnya, partisipasi masyarakat menurun, dukungan terhadap kebijakan publik melemah, dan hubungan antara pemerintah dan warga menjadi renggang.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam fondasi demokrasi lokal, karena pemerintahan yang kehilangan legitimasi akan kesulitan menjalankan fungsi pelayanan publik yang efektif.
Untuk memperbaiki keadaan ini, pemerintah perlu membangun sistem transparansi anggaran yang bersifat substantif, bukan sekadar formalitas. Transparansi harus diwujudkan melalui penyajian data yang mudah diakses, ringkas, dan dilengkapi penjelasan kontekstual agar masyarakat dapat memahami alasan setiap alokasi anggaran.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dengan memastikan bahwa hasil Musrenbang benar-benar dipertimbangkan dan setiap keputusan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, kapasitas DPRD harus ditingkatkan agar mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara profesional dan independen.
Dibutuhkan pula sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat, termasuk penguatan inspektorat daerah dan keterlibatan lembaga independen dalam memantau proses pengadaan barang dan jasa.
Pada akhirnya, reformasi transparansi anggaran bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan etika dan komitmen moral dari pemerintah daerah.
Pemerintah tidak hanya dituntut mengelola anggaran dengan benar, tetapi juga harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi kesejahteraan publik.
Baca Juga: Ketimpangan Pendidikan dan Tanggung Jawab Pemerintah yang Belum Tuntas
Jika pemerintah ingin memulihkan kepercayaan masyarakat, maka langkah pertama adalah membuka seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat kini semakin kritis, dan di era digital, penyimpangan sekecil apa pun dapat terungkap dengan cepat.
Karena itu, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar pemerintah dapat menjalankan tata kelola yang bersih, efektif, dan dipercayai oleh publik.
Penulis: Reflesia Kairene Chanty (2402026018)
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman (Unmul)
Dosen Pengampu: Dr. Paisal Akbar, S.I.P., M.I.P.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
