Di negeri yang sejak lama menyebut dirinya sebagai bangsa agraris, paradoks sering kali hadir dalam bentuk yang sederhana. Petani menanam, peternak memelihara ternaknya, nelayan melaut sejak dini hari, dan pelaku usaha pangan bekerja tanpa mengenal musim. Namun, di balik kerja keras itu, satu persoalan mendasar terus menghantui: ketidakpastian pasar.
Bagi sebagian besar pelaku usaha pangan, tantangan terbesar bukanlah bagaimana memproduksi, melainkan bagaimana menjual. Hasil panen melimpah tidak selalu diikuti harga yang baik. Produksi meningkat tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Dalam banyak kasus, mereka yang menghasilkan pangan justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gejolak pasar.
Di tengah kondisi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir membawa harapan baru. Selama ini, MBG lebih banyak dipahami sebagai program pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Cara pandang tersebut tentu tidak salah. Namun, melihat MBG semata sebagai program sosial berarti mengabaikan dimensi ekonomi yang jauh lebih besar.
Sesungguhnya, di balik jutaan porsi makanan yang disiapkan setiap hari, negara sedang menciptakan sebuah pasar baru dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Untuk pertama kalinya, negara tidak hanya berperan sebagai regulator atau penyedia bantuan sosial. Negara hadir sebagai pencipta permintaan (demand creator) yang mampu menggerakkan rantai ekonomi dari hulu hingga hilir. Beras harus tersedia, telur harus diproduksi, sayuran harus dipanen, ikan harus didistribusikan, dan seluruh rantai pasok pangan harus bekerja secara berkelanjutan.
Per 1 Juni 2026, berdasarkan data Kemendikdasmen pada Dashboard MBG (2026), program MBG telah menjangkau 22.762 satuan pendidikan dengan 4.522.378 penerima manfaat. Angka tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan lagi sekadar program percontohan, melainkan sebuah kebijakan nasional yang mulai membentuk pola konsumsi dan rantai pasok pangan dalam skala besar. Di titik inilah MBG tidak lagi sekadar program makan. Ia berpotensi menjadi instrumen transformasi ekonomi yang menghubungkan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penguatan ekonomi rakyat.
Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang akan menikmati manfaat ekonomi dari pasar raksasa yang sedang dibangun tersebut?
Pertanyaan ini layak diajukan karena sejarah pembangunan mengajarkan bahwa pasar yang besar tidak selalu menghasilkan kesejahteraan yang merata. Tidak sedikit kebijakan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal menghadirkan pemerataan manfaat. Peluang ekonomi sering kali lebih dahulu ditangkap oleh mereka yang memiliki modal, jaringan, teknologi, dan akses informasi yang lebih kuat.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau banyaknya porsi makanan yang tersalurkan setiap hari. Ukuran keberhasilan yang lebih strategis adalah apakah program ini mampu memperkuat UMKM pangan lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan.
Pada konteks inilah UMKM memegang peran yang sangat penting.
Selama ini UMKM bukan sekadar pelengkap perekonomian nasional. Mereka adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurut Kementerian UMKM (2026), dengan jumlah sekitar 66 juta unit usaha atau lebih dari 99 persen total pelaku usaha nasional, UMKM menyumbang lebih dari 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia. Dalam sektor pangan, peran tersebut bahkan lebih nyata. Mulai dari pengolahan hasil pertanian, perdagangan bahan pangan, usaha katering, hingga distribusi produk lokal, sebagian besar digerakkan oleh usaha-usaha berskala kecil dan menengah.
Kabar baiknya, UMKM mulai mengambil peran penting dalam ekosistem MBG. Data Badan Gizi Nasional (BGN) yang disampaikan Kementerian UMKM menunjukkan bahwa hingga tahun 2026 terdapat 38.938 UMKM yang telah terlibat dalam program MBG. Bahkan sekitar 80 persen kebutuhan bahan baku program ini dipasok oleh UMKM.
Angka tersebut patut diapresiasi. Ia menunjukkan bahwa MBG tidak hanya menggerakkan konsumsi, tetapi juga mulai menggerakkan ekonomi rakyat. Namun sebagai bangsa yang sedang membangun, kita tidak boleh berhenti pada rasa puas.
Jika dibandingkan dengan sekitar 66 juta UMKM yang ada di Indonesia, jumlah 38.938 UMKM yang terlibat baru setara dengan sekitar 0,06 persen dari total UMKM nasional. Artinya, dari setiap 10.000 UMKM di Indonesia, baru sekitar enam UMKM yang terhubung langsung dengan rantai pasok MBG.
Perspektif lain yang tidak kalah menarik dapat dilihat dari aspek kewilayahan. Indonesia memiliki sekitar 83.762 desa dan kelurahan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang saat ini terlibat dalam MBG, maka jumlah tersebut baru setara dengan sekitar 46,5 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia. Dengan kata lain, lebih dari separuh wilayah desa dan kelurahan Indonesia belum memiliki representasi UMKM dalam rantai pasok MBG.
Fakta ini bukan menunjukkan kegagalan, melainkan besarnya ruang perumbuhan yang masih dapat dimanfaatkan.
Bayangkan jika setiap desa memiliki sedikitnya satu UMKM yang terhubung dengan rantai pasok MBG. Bayangkan jika setiap sentra produksi telur, sayuran, ikan, beras, dan produk pangan lokal memperoleh kepastian pasar melalui program ini. Yang tercipta bukan sekadar distribusi makanan, melainkan ekosistem ekonomi baru yang berputar di desa-desa Indonesia.
Di titik itulah MBG berubah dari program sosial menjadi mesin pertumbuhan ekonomi lokal.
Yang dibangun bukan hanya konsumsi, melainkan ekosistem. Yang tumbuh bukan hanya angka penerima manfaat, melainkan harapan baru bagi desa-desa Indonesia.
Baca Juga: Evaluasi Keamanan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Anak Sekolah
Namun optimisme tersebut tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap berbagai tantangan yang ada. Terlalu naif jika kita menganggap UMKM akan otomatis menikmati manfaat MBG hanya karena mereka berada di sekitar lokasi program. Kedekatan geografis tidak selalu berarti kedekatan akses ekonomi.
Banyak pelaku usaha kecil masih menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan modal, legalitas usaha, kapasitas produksi, standar mutu, hingga akses terhadap jaringan distribusi. Jika hambatan-hambatan tersebut tidak diatasi, maka peluang ekonomi yang diciptakan MBG berisiko terkonsentrasi pada kelompok usaha yang lebih besar dan lebih siap.
Akibatnya, UMKM hanya menjadi pemasok pelengkap dalam rantai pasok yang nilai tambah terbesarnya dinikmati oleh pihak lain.
Di sinilah negara harus mengambil peran yang lebih strategis. Menciptakan pasar saja tidak cukup. Negara juga harus memastikan bahwa manfaat dari pasar tersebut dapat diakses secara adil oleh pelaku usaha lokal. Pemerintah perlu mendorong skema kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan UMKM lokal, memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pemasok MBG, serta menyediakan pendampingan sertifikasi pangan dan legalitas usaha agar lebih banyak UMKM memenuhi standa pengadaan progra.
Karena pada hakikatnya, program sebesar MBG bukan hanya soal menyediakan makanan. Program ini adalah tentang bagaimana kebijakan publik dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi.
Keberhasilan MBG semestinya tidak hanya dihitung dari jumlah makanan yang tersaji di atas meja. Yang lebih penting adalah berapa banyak UMKM yang naik kelas, berapa banyak tenaga kerja desa yang terserap, berapa besar peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal, dan berapa banyak wirausaha pangan baru yang lahir karena adanya kepastian pasar yang diciptakan negara.
Sebab program sosial yang baik memang mampu mengurangi kerentanan. Namun program pembangunan yang besar seharusnya mampu menciptakan kesempatan.
Pada akhirnya, bangsa yang besar tidak hanya diukur dari kemampuannya memberi makan rakyatnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengubah setiap kebijakan publik menjadi sumber kemajuan bersama. Sepiring makanan mungkin dapat mengenyangkan hari ini, tetapi kewirausahaan mampu menghidupi generasi berikutnya.
Karena itu, ketika negara menjadi pasar, tantangan terbesarnya bukan menciptakan permintaan, melainkan memastikan bahwa manfaat dari permintaan itu mengalir hingga ke akar rumput. Jika hampir 39 ribu UMKM telah terlibat hari ini, maka tantangan berikutnya bukan sekadar menambah jumlahnya, melainkan memastikan bahwa setiap UMKM tersebut tumbuh, naik kelas, dan menjadi bagian dari fondasi kedaulatan pangan Indonesia.
Pengalaman berbagai program pengadaan pangan pemerintah di berbagai negara menunjukkan bahwa kepastian permintaan dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan pendapatan produsen lokal. Studi FAO (2023) menunjukkan bahwa program pengadaan pangan berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha petani dan UMKM melalui terciptanya pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Baca Juga: MBG Bermanfaat atau Tidak?: Ujian Komunikasi Kebijakan di Tengah Massa Buruh
Sejarah kelak tidak akan mencatat MBG hanya dari berapa juta porsi yang dibagikan, tetapi dari berapa banyak kehidupan yang berhasil diangkat, berapa banyak UMKM yang berhasil tumbuh, dan berapa banyak harapan yang kembali menyala di desa-desa Indonesia.
Penulis:
1. Gregorius Hartatinus Lase, S.P
2. Said M Arif Assagaf, S.P
3. Olivia Sahfitri, S.P
4. Naifa Hernik, S.P
5. Dr. Burhanuddin
Mahasiswa Magister Sains Agribisnis IPB University
Dosen Pengampu: Dr. Burhanuddin
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
