Sejak awal, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan sebagai salah satu upaya dalam mendukung percepatan lahirnya Generasi Emas 2045. Konsep ini sebenarnya sangat sejalan dengan keadaan di Indonesia.
Mengingat, masih banyak sumber daya manusia di Indonesia masih berada dalam lingkup ketertinggalan dibanding negara lain yang berhasil memutus lingkaran kemiskinan melalui pengawasan gizi sejak dini.
Namun, persoalan baru yang muncul sejak kebijakan ini dilaksanakan adalah seberapa efektif program ini diterapkan di Indonesia, dan apakah mampu memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.
Ada ketakutan atau tantangan yang timbul sejak dijalankannya program ini. Ditakutkan program ini hanya menjadi proyek besar yang hanya menghabiskan anggaran besar milik warga negara.
Program MBG menargetkan sekitar 82 juta lebih penerima manfaat, mulai dari balita, anak sekolah, hingga ibu hamil dan menyusui. Besarnya jumlah target penerima seharusnya menjadi kekuatan utama program ini. Namun, secara bersamaan, kelemahan timbul akibat tidak sejalannya ambisi dan infrastruktur yang ada.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak daerah yang memiliki dapur produksi tidak sesuai standar, terutama untuk wilayah daerah atau pedalaman. Tidak siapnya kondisi ini menjadi penyebab terhambatnya proses distribusi makanan dan timbul ketidakmerataan pelaksanaan program.
Jika masalah mendasar seperti ini tidak segera diatasi, maka tujuan awal untuk membentuk generasi sehat pada program ini tidak akan berjalan optimal.
Selain itu, keamanan bahan pangan menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Beberapa kasus keracunan hingga ompreng MBG yang mengandung minyak babi menjadi pertanyaan tentang standar pengawasan dan higienitas program ini.
Ketika sebuah program bertujuan meningkatkan kesehatan, tetapi malah menimbulkan risiko kesehatan baru, maka ada masalah dalam pengelolaannya. Pemerintah memang merespons kejadian itu untuk dievaluasi, namun kejadian tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengawasan belum matang.
Hal seperti ini sangat berbahaya, karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program dan membuat orangtua atau pihak sekolah ragu menerima makanan dari program pemerintah.
Jika dilihat dari segi pendanaan, program MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pertanyaannya bukan hanya tentang apakah dana itu tersedia, tapi apakah dana tersebut benar-benar digunakan secara efisien.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah dana yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak nyata pada perbaikan gizi dan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga menimbulkan dampak jangka panjang.
Jika tidak, program ini akan menjadi beban keuangan baru bagi negara, apabila hasilnya tidak berkontribusi maksimal terhadap pembangunan. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, ketidakefisienan anggaran bukan cuma masalah teknis, namun ancaman bagi keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo di Persimpangan: Visi Besar, Langkah Membingungkan
Meskipun begitu, program MBG mempunyai beberapa dampak positif yang tidak dapat diabaikan. Banyak siswa yang juga merasa terbantu atas adanya MBG. Kehadiran siswa di sekolah meningkat, terutama di daerah-daerah di mana program berjalan dengan lancar.
Hal ini menunjukkan bahwa makanan bergizi tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi faktor pendorong psikologis bagi anak untuk bersekolah. Jika kehadiran meningkat, kualitas pembelajaran juga berpotensi meningkat.
Namun dampak positif ini harus dilihat secara hati-hati, karena indikator seperti kehadiran saja tidak cukup untuk menilai keberhasilan program dalam jangka panjang. Yang lebih penting adalah apakah anak-anak benar-benar mengalami peningkatan kualitas kesehatan dan kemampuan belajar yang terbukti secara data.
Implementasi program perlu diawasi saat ini untuk benar-benar memastikan bahwa tujuan utamanya dapat terwujud.
Pemerintah harus semaksimal mungkin meningkatkan standar mutu MBG dan memastikan bahwa menu yang sampai pada target benar-benar memiliki gizi baik, bukan hanya sekadar makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Selain itu, ketimpangan hasil di berbagai daerah menunjukkan bahwa program ini memang perlu dikritisi.
Penurunan stunting yang tidak merata, bahkan naik di beberapa provinsi, membuktikan bahwa satu jenis pendekatan tidak bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia. Daerah yang sulit akses pangan atau yang kondisi geografisnya berat membutuhkan cara distribusi yang berbeda dari daerah perkotaan.
Jika pemerintah tidak menyesuaikan kebijakan dengan kondisi tiap wilayah, program yang terlihat baik dalam perencanaan bisa saja tidak efektif di lapangan. Hal ini penting diperhatikan, karena Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika semua daerah berkembang, bukan hanya sebagian.
Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi lebih baik untuk terus-menerus melakukan perbaikan dalam setiap pelaksanaan MBG. Program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah, UMKM, petani, sampai lembaga pengawas gizi.
Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi yang luas seperti ini sering terkendala oleh proses birokrasi yang rumit, kemampuan SDM yang tidak merata, dan data yang tidak selalu sesuai satu sama lain.
Sudah semestinya, orang yang benar-benar ahli di bidang gizi disertakan dalam setiap dapur MBG untuk memastikan kualitas pangan yang diberikan. Jika koordinasi lemah, kualitas makanan tidak terjaga, dan laporan pengeluaran tidak akurat, maka berarti MBG masih menghadapi persoalan serius dalam penerapannya.
Baca Juga: MBG (Makan Bergizi Gratis): Program Mencerdaskan Bangsa, Bukan Meracuni Bangsa
Namun, apabila semua tantangan tersebut dapat dihadapi, program MBG bisa menjadi salah satu pegangan kuat menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, setiap orang perlu untuk bersikap kritis dan mengawasi progam ini.
Bukan berarti menolak, namun ikut memastikan bahwa investasi besar negara benar-benar membawa perubahan nyata. Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk itu, program MBG harus dijalankan dengan kualitas terbaik.
Penulis: Rizqiyatul Maysuroh (2410843005)
Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Andalas
Aktif juga di organisasi KOPMA, Kabid Administrasi
Dosen Pengampu: Dr. Edi Hasymi, M.Si.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
