Ada yang salah ketika pemerintah bilang bantuan sudah disalurkan, tapi rakyat di lapangan bilang belum menerima. Ada yang salah ketika menteri bilang sedang bekerja keras, tapi warga sudah tiga pekan kelaparan. Dan ada yang sangat salah ketika pejabat bilang situasi terkendali, tapi rakyat angkat bendera putih tanda menyerah.
Bendera putih yang berkibar di Aceh, Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Utara, dan sepanjang jalan lintas Sumatra bukan sekadar simbol. Ini jeritan. Jeritan yang sudah tidak terdengar lagi karena diabaikan terlalu lama. Jeritan yang akhirnya harus diwujudkan dalam kain putih yang berkibar, karena kata-kata sudah tidak cukup.
Tiga pekan sejak banjir bandang dan longsor melanda, 1.072 orang meninggal, 7.000 terluka, 192 hilang, 147.256 rumah rusak. Dan pemerintah masih bicara soal kedaulatan dan kemandirian nasional, menolak status bencana nasional dan bantuan internasional.
Sementara video-video di TikTok dan Instagram menunjukkan warga yang kelaparan, anak-anak menangis tanpa makanan, relawan yang frustrasi karena bantuan tidak sampai.
Komunikasi Krisis: Ketika Pemerintah Bicara tapi Tidak Mendengar
Timothy W. Coombs mengajarkan bahwa komunikasi krisis harus dimulai dengan mendengar korban, bukan berbicara untuk mempertahankan image. Tapi pemerintah kita kebalikannya. Berbicara dulu, mendengar belakangan—atau bahkan tidak sama sekali.
Gubernur Aceh Mualem bingung melihat bendera putih. “Saya tidak terkopi itu, apa maksud mereka?” Mendagri Tito Karnavian bilang belum tahu soal bendera putih. Mensos Gus Ipul bilang, “lagi bekerja keras”. Semua bicara dari kantor yang nyaman, sementara di lapangan rakyat menderita.
Komunikasi krisis itu bukan soal press release. Komunikasi krisis soal empati, transparansi, dan tindakan cepat. Tapi apa yang dilakukan pemerintah? Defensif. Bilang sudah bekerja keras, bantuan sudah disalurkan, situasi terkendali. Padahal video dari relawan menunjukkan kondisi sebaliknya.
Warga Irwansyah yang viral di media sosial bilang tegas, “Sebenarnya ungkapan bendera putih ini adalah tanda menyerah kami. Menyerah dalam artian dari segi ekonomi, bantuan, dan infrastruktur. Kami butuh semua itu.” Jelas, kan? Tapi apa respons pemerintah? Malah bingung apa maksud bendera putih.
Inilah masalahnya. Pemerintah tidak mendengar suara rakyat. Pemerintah mendengar laporan birokrasi yang sudah disaring berkali-kali sampai halus. Laporan yang bilang semuanya terkendali, bantuan sudah disalurkan, tidak ada masalah berarti. Tapi rakyat di lapangan bilang lain.
Media sosial sebenarnya alat yang powerful untuk komunikasi darurat. Video real-time dari warga dan relawan lebih akurat dari laporan birokrasi yang terlambat. Tapi pemerintah tidak memanfaatkan ini. Malah sibuk bicara di depan kamera, membela diri, bilang sudah berbuat maksimal.
Baca Juga: Penyebab Banjir di Sumatra dan Aceh
Ketahanan Nasional: Jangan Korbankan Rakyat demi Gengsi
Ermaya Suradinata dan Lemhannas mengajarkan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi rakyatnya dari segala ancaman. Bencana alam termasuk ancaman yang harus dihadapi dengan ketahanan yang kuat. Tapi ketahanan nasional bukan soal gengsi. Bukan soal tidak mau terlihat lemah di mata dunia.
Presiden Prabowo menolak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Menolak bantuan internasional. Alasannya, Indonesia masih bisa menangani sendiri. Kedengarannya bagus untuk kedaulatan dan kemandirian.
Tapi praktiknya? Rakyat kelaparan, warga angkat bendera putih, dan Wali Kota Medan sampai mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab karena pemerintah pusat belum buka akses bantuan asing.
Ada yang mau bantu, tapi kita tolak. Sementara warga di pengungsian makan sehari sekali pun tidak pasti. Dicky, warga Aceh Tengah, bilang, “Kami sudah dua minggu tinggal di tenda pengungsian. Makan sehari sekali pun tidak pasti. Kami sudah pasrah.” Ini bukan ketahanan nasional. Ini pengorbanan rakyat demi gengsi pemerintah.
Ketahanan nasional yang sebenarnya adalah ketika negara mampu melindungi rakyatnya dengan cara apapun—termasuk menerima bantuan internasional kalau diperlukan.
Yang memalukan bukan menerima bantuan, tapi membiarkan rakyat menderita demi menjaga image. Kedaulatan tanpa kepedulian pada rakyat adalah kedaulatan kosong.
Aceh pernah mengalami tsunami 2004. Dunia datang membantu, tidak ada yang mempersoalkan kedaulatan Indonesia. Yang penting adalah menyelamatkan nyawa. Tapi 21 tahun kemudian, kita malah menolak bantuan dengan alasan kemandirian. Kita tidak belajar apa-apa.
Pelajaran yang Harus Dipetik
Bendera putih Aceh adalah pelajaran mahal. Pelajaran bahwa sistem penanggulangan bencana kita rapuh. Pelajaran bahwa komunikasi pemerintah tidak berfungsi.
Pelajaran bahwa gengsi politik tidak boleh lebih penting dari nyawa rakyat. Dan pelajaran bahwa kalau hal ini tidak diperbaiki sekarang, bendera putih akan terus berkibar di bencana-bencana berikutnya.
1. Transparansi adalah kunci
Jangan bilang bantuan sudah disalurkan kalau faktanya belum sampai ke tangan korban. Buat sistem tracking bantuan yang bisa diakses publik real-time. Bantuan apa yang dikirim, kapan dikirim, lewat jalur mana, diterima oleh siapa, berapa jumlahnya—semua harus transparan. Dengan teknologi blockchain dan GPS, ini sangat mungkin dilakukan. Transparansi akan mencegah bantuan mengendap di gudang atau diselewengkan.
2. Dengarkan suara lapangan, bukan cuma laporan birokrasi
Video-video dari relawan dan warga di media sosial lebih akurat dari laporan yang sudah disaring berkali-kali. Bentuk tim monitoring yang aktif memantau media sosial untuk tahu kondisi real di lapangan. Koordinasikan langsung dengan relawan yang sudah di lokasi. Mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan.
Baca Juga: Analisis Ekonomi Manajerial: Dampak Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Aceh terhadap Struktur Pasar
3. Prioritaskan nyawa di atas ego
Kalau bantuan internasional diperlukan, terima saja. Jangan korbankan rakyat demi gengsi. Kedaulatan bukan soal menolak bantuan, tapi soal kemampuan negara melindungi rakyatnya. Kalau kita tidak mampu sendirian, tidak ada yang salah dengan menerima bantuan. Yang salah adalah membiarkan ribuan orang mati demi menjaga image.
4. Libatkan relawan sejak awal
Relawan seringkali lebih cepat sampai ke lokasi bencana. Mereka lebih fleksibel, lebih tahu kondisi lapangan. Pemerintah harus berkoordinasi dengan mereka, bukan menyingkirkan atau mengabaikan. Buat sistem koordinasi yang jelas: relawan di lapangan melaporkan kebutuhan, pemerintah menyediakan logistik dan dukungan.
5. Reformasi sistem distribusi bantuan
Sering kali bantuan sudah dikirim dari Jakarta, tapi mengendap di provinsi atau kabupaten. Atau sampai ke desa tapi tidak merata. Harus ada mekanisme verifikasi dan distribusi yang ketat. Setiap korban harus punya ID untuk menerima bantuan, sehingga tidak ada yang terlewat atau ada yang menerima dua kali.
6. Pendidikan mitigasi bencana harus masif
Anak-anak di sekolah harus tahu apa yang harus dilakukan saat bencana. Jalur evakuasi harus jelas dan terawat. Setiap desa harus punya tim relawan terlatih. Simulasi evakuasi harus rutin, bukan seremonial. Pemberdayaan masyarakat untuk tanggap bencana adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan.
Pesan untuk Pemerintah: Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama
Amnesty International Indonesia menyebut bendera putih Aceh sebagai “tamparan keras bagi narasi pemerintah yang selama ini mengklaim situasi masih terkendali.” Usman Hamid, Direktur Eksekutifnya, bilang ini “kegagalan negara bertindak sigap dan cepat.”
Media asing seperti Channel News Asia Singapura memberitakan dengan headline yang menyayat: “Sumatra floods: Aceh residents raise white flags in desperation as hunger, shortages bite.”
Dunia tahu kondisi Aceh. Tapi pemerintah Indonesia masih bilang tidak butuh bantuan. Koalisi Masyarakat Sipil Aceh turun ke jalan, kibarkan puluhan bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, menuntut status bencana nasional dan akses bantuan internasional. Suara mereka harus didengar, bukan diabaikan.
Ini bukan pertama kalinya Indonesia menghadapi bencana besar. Tsunami 2004, gempa Jogja 2006, gempa Padang 2009, tsunami Palu 2018—daftarnya panjang. Tapi setiap kali bencana datang, masalahnya sama: respons lambat, koordinasi kacau, bantuan tidak merata, komunikasi gagal. Kapan kita belajar?
Baca Juga: Banjir Sumatra 2025: Bukan Alam, tapi Dosa Ekologis Manusia
Bendera putih Aceh adalah kesempatan terakhir untuk belajar. Kalau kali ini masih tidak belajar, bencana berikutnya akan menghasilkan lebih banyak bendera putih. Lebih banyak korban. Lebih banyak kepercayaan yang hilang. Dan lebih banyak bukti bahwa pemerintah lebih peduli pada gengsi daripada nyawa rakyat.
Pemerintah harus membuktikan bahwa bendera putih Aceh bukan diabaikan. Tunjukkan bahwa pemerintah mendengar. Tunjukkan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan korban.
Tunjukkan bahwa nyawa rakyat lebih penting dari ego politik. Dan yang paling penting, tunjukkan bahwa Indonesia mampu belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi.
Rakyat sudah angkat bendera putih. Sekarang giliran pemerintah membuktikan apakah mereka layak dipercaya. Atau bendera putih akan terus berkibar di setiap bencana berikutnya, sebagai pengingat abadi bahwa pemerintah gagal melindungi rakyatnya.
Jangan bilang “sudah disalurkan” kalau rakyat belum menerima. Jangan bilang “sedang bekerja keras” kalau hasilnya rakyat masih kelaparan. Dan jangan pernah lagi bilang “situasi terkendali” kalau faktanya rakyat sudah angkat bendera putih.
Ini pelajaran dari Aceh. Pelajaran yang dibayar dengan 1.072 nyawa. Pelajaran yang harus dipetik, bukan diabaikan.
Penulis: Zerdiansyah
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI)
Dosen Pengampu: Drs. Didin Sabarudin, M.Si.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
