Siklon tropis Senyar mengguyur Sumatra dengan curah hujan ekstrem pada akhir November 2025, tapi bukan angin kencang atau awan hitam yang membunuh 961 nyawa, merampas 293 jiwa hilang, dan mengungsi lebih dari 1 juta orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bukan alam yang kejam, tapi tangan manusia yang rakus, deforestasi liar, urbanisasi sembrono, dan manajemen risiko yang lumpuh total.
Ini bukan bencana langit, ini dosa ekologis kolektif kita yang sudah menumpuk bertahun-tahun, dan saatnya kita berhenti berpura-pura bahwa “takdir” bertanggung jawab.
Banjir bandang dan longsor dahsyat ini adalah jeritan bumi yang kita abaikan demi keuntungan sesaat.
Opini saya tegas: Pemerintah, korporasi, dan masyarakat harus sadar. Ini kegagalan sistemik yang bisa dicegah dan pengulangan akan jadi aib nasional jika tidak ada perubahan radikal sekarang juga.
Pakar UGM sudah blak-blakan menyatakan kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah biang kerok utama.
Baca Juga: Sumatera Darurat: Perspektif Mahasiswa atas Banjir Bandang dan Longsor yang Mengguncang Indonesia
Tutupan hutan di lereng pegunungan Sumatra menyusut drastis hingga 30% dalam satu dekade terakhir, digantikan sawit monopoli dan tambang ilegal yang haus lahan.
Akibatnya? Air hujan tak lagi meresap ke tanah, malah mengalir deras seperti air terjun mematikan, memicu longsor yang menyapu desa-desa utuh.
Di Kabupaten Aceh Barat Daya, misalnya, ribuan hektar hutan lindung berubah jadi lahan gersang, dan hasilnya 157.600 rumah rusak berat, infrastruktur lumpuh, dan ekonomi lokal ambruk.
Ini bukan opini subjektif, ini data BNPB per 8 Desember 2025 yang tak bisa dibantah. Alam memberi peringatan via BMKG berminggu-minggu sebelumnya, tapi apa yang dilakukan? Nol besar.
Kita biarkan “frontier kapitalisme” merajalela, di mana setiap pohon ditebang demi target ekspor, sementara keselamatan rakyat jadi korban kolateral.
Agresif? Ya, karena diam-diam menyaksikan anak-anak Sumatra tenggelam dalam lumpur adalah pengkhianatan moral kolektif.
Lebih parah lagi, urbanisasi tanpa kendali di hilir sungai mempercepat malapetaka. Pemukiman liar menjamur di bantaran sungai tanpa drainase memadai, mengubah sungai kecil jadi kolam raksasa saat banjir datang.
Baca Juga: Ilegal Logging di Sumatera Bencana Alam dan Panggilan Moral bagi Penegakan Hukum
Di Medan dan Padang, pembangunan apartemen dan mall dibangun di zona rawan banjir, mengabaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang seharusnya jadi tameng.
Ini kegagalan manajemen kota yang klasik perencanaan spasial yang korup dan birokratis, di mana izin bangunan dikeluarkan demi suap, bukan keberlanjutan.
Opini saya? Ini bukan kecelakaan, ini kelalaian yang disengaja. Pemerintah daerah sibuk berkampanye politik, sementara warga miskin jadi tameng hidup dari keserakahan elite.
Bayangkan 1 juta pengungsi bergelimpangan di pengungsian sementara, tanpa air bersih atau makanan layak bukti nyata bahwa prioritas kita salah urusan.
Jika manajemen risiko benar-benar diterapkan, peta zona rawan banjir harusnya jadi “zona merah” mutlak, bukan ladang bisnis.
Siklus reaktif BNPB dan BPBD juga patut dipertanyakan keras. Mereka unggul dalam evakuasi heroik, salut untuk TNI dan relawan yang nyaris tanpa lelah, tapi di mana mitigasi preventifnya?
Dashboard Satu Data Bencana Sumbar dan Jitu Pasna BNPB terbukti canggih untuk koordinasi real-time, tapi kenapa baru diluncurkan pascatragedi?
Ini pola “firefighting” murahan, di mana kita tunggu mayat numpuk baru bergerak, alih-alih investasi miliaran untuk reboisasi dan sistem peringatan dini AI.
Bandingkan dengan Jepang atau Belanda, mereka pakai teknologi bendungan pintar dan hutan mangrove untuk nol korban banjir besar.
Kita? Masih bergantung donasi sementara dan bantuan asing yang malu-malu diterima. Ini bukan soal anggaran, Indonesia punya dana iklim triliunan dari pajak karbon tapi kemauan politik.
Presiden Prabowo sudah instruksikan restorasi, bagus, tapi tanpa moratorium ketat alih fungsi hutan, itu cuma omong kosong.
Jangan salah paham, Saya tak menyalahkan alam atau Tuhan. Cuaca ekstrem memang tren global akibat perubahan iklim, tapi Sumatra 2025 adalah pelajaran mahal bahwa manusia bisa dan harus bertanggung jawab.
Ini dosa ekologis karena kita prioritaskan GDP atas nyawa manusia. Sawit dan tambang beri devisa, tapi biaya kemanusiaannya? Triliunan untuk rekonstruksi, trauma generasi, dan ekonomi lumpuh.
Data Mongabay tunjukkan jejak panjang “frontier kapitalisme” ini sudah bunuh ribuan di bencana sebelumnya dan kita ulangi lagi!
Saran saya jelas, yang pertama, moratorium nasional alih fungsi hutan lereng kritis, dengan sanksi pidana bagi pelanggar.
Kedua, wajibkan dashboard bencana digital di semua provinsi, terintegrasi AI untuk prediksi 72 jam.
Ketiga, alokasikan 5% APBN untuk reboisasi DAS prioritas, libatkan swasta via CSR wajib.
Keempat, reformasi RTRW yang terdapat di zona rawan banjir jadi taman kota, bukan beton.
Kelima, edukasi massal literasi bencana di sekolah, agar masyarakat tak lagi jadi korban pasif.
Ini bukan mimpi utopia, ini manajemen ekologis dasar yang negara maju lakukan puluhan tahun lalu.
Sumatra 2025 bukan akhir, tapi panggilan darurat. Jika kita biarkan dosa ini berulang, Jawa atau Sulawesi bisa jadi korban berikutnya.
Pemerintah, bangunlah! Korban tak mati sia-sia jika kita ubah opini jadi aksi. Waktunya tinggalkan era reaktif, sambut manajemen proaktif demi generasi aman. Sumatra menangis dengarlah, sebelum terlambat total.
Penulis: Muhammad Rizki Ramadhany
Mahasiswa Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
