Tanpa perlu memandang terlalu jauh, saya bisa menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat sekitar saya terdampak oleh lingkungan yang terabaikan.
Petani bergulat dengan cuaca yang tak menentu, sampah yang menyumbat selokan, hingga kekeringan yang seolah-olah menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.
Kondisi ini menjadi cermin dari urgensi pelestarian lingkungan yang selama ini kurang diperhatikan.
Tumbuh di sebuah desa di pinggiran Kediri, Jawa Timur, saya melihat bagaimana hamparan perkebunan hijau dan lahan pertanian begitu mudahnya terkikis di bawah justifikasi Indutrialisasi dan Pembangunan.
Sebagai gambaran, dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat lima belas perumahan baru dalam radius tiga kilometer dari tempat tinggal saya.
Program pemerintah ini gagal menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat desa saya yang mayoritas masih menggantungkan perekonomiannya di sektor agrikultur.
Program ini juga semakin memperparah permasalahan pengelolaan sampah yang ada. Selama ini, pengelolaan sampah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat tanpa adanya edukasi tentang bagaimana prosesnya seharusnya dilakukan.
Sebagai dampaknya, masyarakat hanya bisa bergantung pada pembakaran sampah tanpa pemilahan yang kita sama-sama tahu sangat tidak direkomendasikan.
Di samping itu, berbagai masalah lain seperti sampah berserakan dan selokan tersumbat seakan menjadi pemandangan yang wajar.
Meskipun pemerintah daerah telah mengerahkan program yang terkesan ambisius soal isu ini, upaya ini cenderung gagal dalam praktiknya.
Menurut saya, akar dari permasalahan ini adalah ketidakmampuan pemerintah menyesuaikan isu lingkungan dengan konteks lokal, karena kebijakan pemerintah sering disusun berdasarkan standar global yang kurang relevan dengan realita yang dihadapi oleh masyarakat setiap harinya.
Pemerintah cenderung fokus pada tindakan simbolik seperti mempromosikan gerakan zero waste, penanaman pohon massal, dan peringatan hari bumi, tanpa menjawab permasalahan yang menjadi dasar dari permasalahan ini.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kediri menargetkan untuk mendedikasikan 20% wilayah menjadi ruang terbuka hijau. Hal ini memang masuk akal untuk kota besar yang kekurangan vegetasi alami.
Namun nyatanya, daerah kecil seperti Kediri, mayoritas lahannya masih berupa perkebunan dan hutan yang secara fungsional memiliki peran yang sama atau bahkan lebih efektif dibandingkan dengan lahan terbuka hijau sintetis yang ditargetkan oleh pemerintah.
Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah justru kontradiktif dengan tujuan lingkungan hidup yang mereka usung.
Sudah saatnya gerakan dan kebijakan lingkungan bergerak dari konsep abstrak menuju tindakan nyata di lapangan demi mendukung jalannya SDG 11: Sustainable Cities and Comunities yang menekankan pentingnya menciptakan ruang hidup yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi semua orang.
Pendekatan edukatif, narasi yang tepat, dan kebijakan yang disesuaikan dengan konteks lokal menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga penggerak utama perubahan.
Dengan demikian, gerakan peduli lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup karena masa depan bergantung pada sejauh mana kemampuan kita menjembatani kesenjangan ini dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pelestarian lingkungan.
Penulis: Karunia Puteri Pertiwi
Mahasiswa Prodi Desain Grafis, Universitas Brawijaya
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
