Program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada dasarnya lahir dari gagasan yang sulit ditolak: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Di atas kertas, tujuan ini mulia. Negara yang ingin membangun generasi sehat tentu perlu hadir dalam persoalan gizi, terutama bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, pembicaraan publik tentang MBG tidak lagi hanya berkisar pada manfaat gizi. Isunya melebar ke persoalan tata kelola, keamanan makanan, efisiensi anggaran, respons pejabat, sorotan media, hingga kebingungan masyarakat dalam membaca prioritas negara.
Di sinilah MBG tidak lagi hanya menjadi program sosial, tetapi juga menjadi ujian komunikasi politik dan kepercayaan publik. Dalam kebijakan sebesar MBG, media seharusnya tidak diposisikan sebagai gangguan. Pertanyaan media adalah bagian dari mekanisme pengawasan publik. Ketika pejabat berhadapan dengan pertanyaan wartawan, yang diuji bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi juga kesiapan lembaga untuk membuka data, menjelaskan masalah, dan menunjukkan langkah perbaikan.
Kebutuhan Publik akan Transparansi yang Konkret
Masalahnya, publik sering kali tidak hanya membutuhkan jawaban normatif seperti “program tetap berjalan” atau “semua sedang dievaluasi”. Publik membutuhkan penjelasan yang lebih konkret: bagaimana standar keamanan makanan dijaga, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah, bagaimana dapur-dapur diawasi, dan bagaimana anggaran sebesar itu dipastikan tepat sasaran.
Sikap Presiden yang tetap menegaskan pentingnya MBG dapat dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap janji politik dan agenda pembangunan sumber daya manusia. Apalagi, gizi anak memang bukan isu kecil. Namun, pembelaan terhadap sebuah program tidak otomatis menghapus pertanyaan publik.
Baca juga: Anggaran Besar untuk Program MBG Kurang Efektif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Semakin besar skala program, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk menjawab keraguan dengan transparansi. Di titik inilah publik berada dalam posisi gamang. Di satu sisi, masyarakat memahami bahwa gizi anak adalah investasi penting bagi masa depan. Di sisi lain, masyarakat juga melihat masih banyak kebutuhan mendesak lain: pendidikan, layanan kesehatan, harga pangan, lapangan kerja, dan kualitas layanan dasar.
Maka pertanyaannya bukan apakah gizi anak penting, melainkan apakah cara negara mengelola program ini sudah menjadi pilihan yang paling tepat, aman, dan efisien.
Peran Media sebagai Alarm Demokrasi
Media berperan penting dalam menjaga agar program besar tidak hanya hidup dari narasi keberhasilan. Pemberitaan tentang keluhan, kasus keracunan, dugaan penyimpangan, atau kebingungan teknis di lapangan bukan semata-mata bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Dalam demokrasi, media bekerja sebagai alarm.
Alarm memang tidak selalu nyaman didengar, tetapi justru dari bunyi itulah pemerintah dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Karena itu, respons terbaik terhadap sorotan media bukanlah defensif, melainkan terbuka.
Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kritik tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan evaluasi. Jika ada kekurangan, akui. Jika ada perbaikan, jelaskan. Jika ada data, buka. Dengan begitu, publik tidak terus berada dalam ruang abu-abu antara percaya dan ragu.
Kesimpulan
Mengkritik MBG bukan berarti menolak anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Kritik justru diperlukan agar tujuan baik tidak rusak oleh pelaksanaan yang terburu-buru, komunikasi yang tidak jernih, atau pengawasan yang lemah. Program sebesar MBG membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia membutuhkan tata kelola yang kuat, komunikasi yang terbuka, media yang bebas bertanya, dan publik yang diberi ruang untuk memahami.
Pada akhirnya, MBG bukan hanya soal sepiring makanan. Ia adalah soal bagaimana negara mengelola harapan, anggaran, dan kepercayaan rakyat. Dan dalam hal itu, yang paling dibutuhkan publik bukan sekadar pembelaan, melainkan kepastian bahwa program baik benar-benar dijalankan dengan cara yang baik.
Penulis: Afifah Azzahra
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila
Dosen Pengampu: Dirga Maulana, S.Kom.I, MPA
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
