Sengketa ini berakar pada klaim kepemilikan saham yang berbeda antara pihak Nany Wijaya sebagai eks direktur yang mengaku pemilik PT Dharma Nyata Pers (pemilik Tabloid Nyata) dan PT Jawa Pos yang mengklaim sebagai pembeli sah saham tersebut sejak 1998 disertai bukti transaksi pembayaran saham senilai Rp 648 juta.
Dahlan Iskan terlibat dalam gugatan sebagai tergugat bersama Jawa Pos, dengan posisi hukum menjadi saksi dan pelapor karena keterlibatan dalam surat-akta dan mekanisme kepemilikan saham Tabloid Nyata kemudian memunculkan sengketa dokumentasi autentik/akta otentik yang menjadi objek pembatalan dan gugatan.
Dalam hukum acara perdata, penyitaan sebagai langkah jaminan pelaksanaan putusan atau conservatoir beslag harus dilakukan terhadap objek yang berharga dan terkait langsung dengan perkara sengketa kepemilikan saham agar putusan bisa efektif dilaksanakan.
Sebaliknya, dalam sengketa ini menunjukkan kompleksitas karena kepemilikan saham masih diperdebatkan, sementara antara pihak penggugat dan tergugat dipertukarkan surat-surat penawaran, tanda terima uang, akta autentik, dan dokumen lainnya.
Maka penyitaan jelas harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak yang dibuktikan sebagai pemilik sah, mengingat adanya berbagai versi bukti fakta yang saling bertentangan dan adanya permohonan pembatalan akta autentik yang masih dalam proses persidangan.
Bahkan proses pembuktian di persidangan sangat menentukan apakah penyitaan terhadap saham tersebut dapat berdasar hukum karena penyitaan yang terlalu prematur atau tidak jelas atas kepastian kepemilikannya dapat mengganggu hak milik yang sah dan bertentangan dengan asas itikad baik dalam hukum perdata.
Baca juga: Instrumen Saham Syariah: Pengertian, Jenis, Dasar Hukum, dan Perkembangannya di Indonesia
Oleh karena itu, menurut penulis pengadilan seyogianya mengedepankan asas kehati-hatian dan pemeriksaan yang komprehensif terhadap bukti kepemilikan saham di PT Dharma Nyata Pers, serta memperhatikan ketentuan hukum acara perdata tentang penyitaan (perintah sita, eksekusi, dan jaminan debitur), agar sengketa ini tidak hanya menyelesaikan klaim materiil tapi juga melindungi kepentingan hukum para pihak sesuai asas keadilan.
Sengketa, khususnya yang melibatkan pihak penting seperti Dahlan Iskan dan Jawa Pos, haruslah terbuka dan sesuai prosedur hukum secara ketat, sehingga tidak mengundang kecurigaan publik pada manipulasi kepemilikan saham merugikan kepentingan para pemegang saham minoritas atau pihak lain.
Secara hukum acara perdata, penyitaan harus sejalan dengan jaminan putusan yang akan datang, sehingga eksekusi terhadap saham tanpa kepastian kepemilikan bukan hanya rawan gugatan balik, tetapi juga menghambat proses penyelesaian sengketa secara elegan dan adil.
Kritikannya adalah pada sengketa ini, hukum memberikan sorotan agar kehati-hatian diterapkan dalam penyitaan sebagai jaminan mengenai suatu perkara kepemilikan saham yang tengah dipersengketakan, agar tidak merusak kepastian hukum dan perlindungan hak-hak kepemilikan yang sah.
Penulis: Angelina Netta Sembiring
Mahasiswa Hukum, Universitas Bangka Belitung
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
