Kesehatan gigi adalah aspek krusial dalam kehidupan kita. Hal ini sejalan dengan bagaimana cara kita mengunyah makanan agar nyaman, mendukung estetika wajah kita, bahkan kepercayaan diri.
Status kesehatan gigi dan mulut mencakup jaringan keras, jaringan lunak, dan fungsi estetik yang mendukung kualitas hidup secara sosial dan ekonomi (Peraturan Menteri Kesehatan No. 89 Tahun 2015, 2015).
Menurut Federasi Kedokteran Gigi Internasional (FDI), aspek psikososial juga menjadi bagian integral, termasuk kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi tanpa hambatan.
Sehingga perlu adanya kesadaran diri sendiri yang didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat kita.
Namun, rupanya fakta di lapangan tidak berkata demikian. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 mencatat bahwa 56,9 % penduduk usia ≥ 3 tahun mengalami gangguan gigi dan mulut, menunjukkan beban penyakit yang masif.
Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2018 juga melaporkan perbandingan karies gigi nasional mencapai 88,8%. Serta proporsi masalah gigi berlubang sebesar 45,3% pada berbagai kelompok umur.
Ini berarti 8 dari 10 orang di Indonesia mengalami karies gigi dan 4 dari 10 orang juga memiliki masalah gigi berlubang.
Baca Juga: Batas Kompetensi Dokter Gigi Umum: Perlindungan Pasien atau Pembatasan Praktik?
Maka, pemerintah perlu hadir dan memberikan akuntabilitas sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia saat ini.
Akuntabilitas sosial sendiri merujuk pada sistem formal dan informal yang dibuat oleh lembaga ataupun pemangku kebijakan pada masyarakat dan komunitas untuk meningkatkan taraf hidup, dalam hal ini adalah kebijakan kesehatan.
Mudahnya adalah program program dari Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan memecahkan masalah nyata pada masyarakat kita.
Salah satu akuntabilitas sosial yang hadir untuk kesehatan gigi dan mulut adalah Program Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) tahun 2025 oleh PT. Unilever Indonesia bekerjasama dengan beberapa asosiasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan.
Program ini hadir dalam bentuk pemeriksaan gigi dan mulut gratis, kemudian perawatan gigi dan mulut gratis, hingga edukasi kesehatan gigi dan mulut. Jenis perawatannya sendiri ternyata meliputi pencabutan gigi sederhana, penambalan gigi sederhana, dan pembersihan karang gigi.
Baca Juga: Paradigma baru Dunia Kedokteran Gigi: Dari “Bor dan Tambal” ke “Cegah dan Rawat”
Untuk anak-anak sendiri ada perawatan pencabutan gigi sederhana, penambalan gigi sederhana, fissure sealant atau pewarnaan fisur yang merupakan lapisan pelindung yang dioleskan pada permukaan kunyah gigi khususnya pada fisur dan gerigi gigi untuk mencegah masuknya bakteri dan sisa makanan yang dapat menyebabkan karies, serta aplikasi fluoride topical atau perawatan untuk memperkuat email gigi dan mencegah karies dengan mengoleskan zat fluoride langsung ke permukaan gigi.
Syarat yang mudah berupa pendaftaran offline atau luar jaringan dengan mengunjungi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) terdekat yang bekerjasama, KTP dan KK atau KIA bagi anak di bawah umur 17 tahun membuat animo masyarakat bertambah akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.
Jikalau diperhatikan mungkin masyarakat akan menyambut hal baik tentang Bulan Kesehatan Gigi Nasional berkonsep pemeriksaan gratis. Namun siapa sangka apabila ini justru menjadi ajang mencari ‘gratisan’.
Hal ini akan menjadi masalah apabila masyarakat hanya mengambil momentum BKGN sebagai pemeriksaan gigi dan mulut aja. Padahal diperlukan pemeriksaan gigi dan mulut sebanyak 6 bulan sekali pada dokter gigi.
Kemudian ditambah faktor lain berupa konsumsi gula tinggi dari jajanan dan minuman manis, memperparah risiko karies pada anak sekolah serta karang gigi bagi orang dewasa.
Selain itu, akses layanan kesehatan yang timpang antara kawasan urban dan rural, serta pengetahuan keluarga yang masih minim tentang perawatan gigi memperparah keadaan masyarakat saat ini.
Baca Juga: Perbandingan Sistem Pendidikan Kedokteran Gigi: Antara Kesiapan Teori dan Pengalaman Klinis
Sehingga momentum BKGN berpotensi hanya menjadi ajang untuk memperbaiki tanpa menjaga keberlanjutan kesehatan gigi dan mulut individu.
Faktor faktor ini secara berkepanjangan menciptakan ketergantungan masyarakat tanpa kemandirian yang jelas dan terarah.
Maka perlu adanya kemandirian dan tindakan lanjutan agar BKGN dapat efektif menggapai pasien berbeda tiap tahunnya dan masyarakat sadar serta terhindar dari keluhan penyakit berulang bahkan ketergantungan ‘gratisan’, atau setidaknya tidak sampai pada perawatan sederhana BKGN untuk kedua kalinya.
Saran penulis pada tindakan ini adalah edukasi penanaman kesadaran membersihkan gigi dan mulut secara teratur dengan sumber daya manusia untuk edukasi ini bisa melalui mahasiswa kedokteran gigi yang telah dilatih dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
Kemudian adanya petugas ataupun karang taruna yang terlibat dalam pemeriksaan penunjang tiap desa, serta memberikan peluang UMKM sehat untuk bersaing selama mendukung kesehatan tubuh utamanya kesehatan gigi dan mulut.
Serta monitoring kesehatan gigi hingga di tingkat RT melalui Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) tiap bulannya.
Harapannya, pemantauan menyeluruh dan menjangkau hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dapat menciptakan keseimbangan dalam pemeriksaan gigi dan mulut gratis.
Keterlibatan pemerintah dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat penting untuk menciptakan harmonisasi sosial dan menurunkan kesenjangan sosial yang ada.
Penulis: Wahyu Budi Utama (121251039)
Mahasiswa Prodi Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga
Dosen Pengampu: Siti Nuraini, S.E., M.E.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
- Thania, L., Fatimah, N., Marniati, M., Kesehatan, F. I., & Umar, U. T. (2025). Lyra Thania, Nur Fatimah, Marniati Marniati. Dinamika Masalah Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia. Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi. 2025; 3(3): 156–66. Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Teuku Umar, Indonesia, 3(1), 155–156.
- Wahyuni, S., Nurhayati, M., Septiana, R., Kesehatan, P., Palembang, K., & Gigi, K. (2023). Korelasi Status Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Karies Gigi Anak Tk Bina Putra Ii Sukarame Palembang Correlation of Social Economic Status To the Incidence of Dental Caries in Kindergarten Bina Putra Ii Sukarame Palembang. JKGM: Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut, 20, 5(1), 14–22. https://doi.org/10.36086/jkgm.v5i1
- Laporan Nasional Riskesdas. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf. In Lembaga Penerbit Balitbangkes (p. 156).
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
