Dalam beberapa tahun terakhir, Kepulauan Solomon menjadi sorotan geopolitik Pasifik. Negara kecil di Melanesia ini memegang kekayaan laut yang sangat besar, terutama sektor tuna, yang menjadi sumber ekonomi nasional sekaligus penopang ketahanan pangan masyarakatnya.
Namun ironisnya, keberlanjutan sumber daya laut ini terancam dan ancaman tersebut datang bukan hanya dari luar, tetapi justru dari negara yang kini menjadi mitra terbesar Solomon: Republik Rakyat Tiongkok.
Sejak menjalin hubungan diplomatik pada 2019, gelombang investasi Tiongkok mengalir deras. Pelabuhan baru, fasilitas pengolahan ikan, hingga kerja sama keamanan telah menjadi bagian dari hubungan yang digadang-gadang sebagai “win-win cooperation.” Namun, di balik janji pembangunan itu, muncul dilema serius: bagaimana mungkin memberantas IUU Fishing jika salah satu pelaku terbesarnya justru adalah mitra terdekat pemerintah?
Investasi yang Menjanjikan, Tetapi Juga Mengikat
Tidak dapat dipungkiri, Tiongkok memberikan peluang ekonomi besar. Investasi pada pelabuhan dan fasilitas pengolahan ikan sejak 2021 memberikan harapan nilai tambah yang selama ini hilang ketika tuna Solomon hanya dijual dalam bentuk lisensi penangkapan. Infrastruktur baru berpotensi membawa manfaat besar bagi ekonomi nasional.
Namun, besarnya investasi itu juga membuat Solomon semakin bergantung pada Tiongkok. Ketergantungan ini bukan sekadar soal ekonomi ia berdampak langsung pada kemampuan negara menjaga kedaulatan lautnya. Ketika sebuah negara terlalu mengandalkan satu kekuatan besar, ruang politiknya untuk bersikap tegas menjadi menyempit.
Pakta Keamanan yang Menimbulkan Tanda Tanya
Pakta keamanan Solomon, Tiongkok pada April 2022 menjadi pemicu kekhawatiran regional. Di atas kertas, kerangka ini bertujuan memperkuat ketertiban dan keamanan maritim. Namun, ada kontradiksi fundamental: bagaimana mungkin negara yang armada perikanannya sering dituduh melakukan IUU Fishing justru membantu menjaga laut Solomon?
Inilah inti dilema yang sulit dihindari. Jika Kepulauan Solomon ingin menegakkan hukum maritim secara tegas, mereka harus siap untuk menindak pelaku IUU Fishing termasuk armada Tiongkok. Tetapi apabila hubungan ekonomi dan keamanan begitu erat, keberanian politik untuk bertindak akan melemah.
Hasilnya adalah apa yang kini terjadi: zona ekonomi eksklusif (ZEE) Solomon menjadi arena operasi kapal Tiongkok yang mematikan AIS, melakukan transshipment ilegal, dan mengincar stok ikan yang seharusnya menjadi hak rakyat Solomon sendiri.
Baca juga: Laut Cina Selatan: Diplomasi ASEAN diuji di Tengah Bayang-Bayang Dominasi Tiongkok
IUU Fishing: Ancaman Langsung terhadap Ketahanan Pangan
Ketergantungan masyarakat Solomon pada ikan sebagai sumber protein membuat masalah ini lebih dari sekadar isu kedaulatan. Ia adalah persoalan hidup dan masa depan generasi.
Ketika armada jarak jauh Tiongkok menangkap ikan secara berlebihan, yang hilang bukan hanya potensi pendapatan negara, melainkan makanan sehari-hari masyarakat pesisir.
Para nelayan subsisten kesulitan memperoleh tangkapan, sementara harga produk ikan meningkat. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa fasilitas pengolahan ikan yang dibangun melalui investasi Tiongkok justru berpotensi kekurangan pasokan ikan legal jika praktik IUU Fishing terus merajalela.
Apa gunanya infrastruktur megah jika sumber daya yang menjadi inti industrinya hilang?
Dilema yang Tidak Bisa diabaikan
Kepulauan Solomon kini berada pada persimpangan penting. Mereka bisa terus menikmati arus investasi Tiongkok tanpa keberanian menegakkan kedaulatan maritim, tetapi konsekuensinya adalah hilangnya sumber daya laut yang menjadi fondasi ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Atau, Solomon dapat mengambil sikap tegas: memastikan bahwa kerja sama dengan Tiongkok tunduk pada standar transparansi, akuntabilitas, dan anti-IUU Fishing yang dapat diaudit secara independen. Tanpa langkah ini, hubungan yang tampak simbiosis justru akan menjadi hubungan yang merugikan satu pihak dalam jangka panjang.
Kedaulatan Tidak Boleh ditukar
Kerja sama internasional adalah kebutuhan setiap negara kecil. Namun, kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar demi investasi jangka pendek. Kepulauan Solomon perlu menyadari bahwa laut mereka adalah aset paling berharga dan hilangnya aset ini akan jauh lebih merugikan daripada kehilangan investasi sekalipun.
Pada akhirnya, keputusan ada pada pemerintah Honiara: apakah mereka akan memilih pembangunan yang berkelanjutan atau membiarkan tekanan geopolitik mengikis kedaulatan dan masa depan negaranya.
Penulis: Sony Liston Abraham Olua (2023031054051)
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih
Dosen Pengampu: Ibu Melpayanty Sinaga, S.IP,MA
Referensi:
- https://www.tavulinews.com.sb/pacific-fisheries-digital-surveillance/
- https://www.fao.org/iuu-fishing/en/
- https://www.fao.org/publications/fao-flagship-publications/the-state-of-world-fisheries-and-aquaculture/en
- https://www.vifindia.org/article/2024/april/11/China-and-IUU-Fishing-in-IOR-Need-for-India-to-Lead-Mitigation-Efforts
- https://www.lowyinstitute.org/publications/geopolitics-pacific-islands-playing-advantage
- https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/book/908
- https://m.jpnn.com/news/kegigihan-pulau-kecil-di-solomon-menolak-investasi-tiongkok?page=14
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
