PENDAHULUAN
Transparansi publik kini menjadi salah satu tuntutan utama dalam pemerintahan modern. Sebagai bagian dari tata kelola publik yang baik (good governance), publik menuntut agar lembaga pemerintahan tidak hanya menjalankan kebijakan dan program secara efektif, tetapi juga terbuka dalam menyampaikan informasi (Darmawan, 2025).
Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yaitu humas pemerintah tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan informasi kepada public serta agar badan publik membuka akses informasi kepada masyarakat (Pandiangan et al, 2023).
Peran media massa dalam mekanisme demokrasi sangat penting: media tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Sebagai contoh, media massa berfungsi sebagai “pengawas kekuasaan” dengan mempublikasikan informasi tentang kebijakan pemerintah, media membantu menjaga akuntabilitas dan agar pemimpin bertanggung jawab terhadap tindakan mereka (Prastowo, 2020).
Sementara itu, humas pemerintah (hubungan masyarakat pemerintah ) memegang peran sebagai penghubung antara institusi pemerintah dan publik/media. Dalam fungsionalnya, humas bertugas mengumpulkan, mengelola, menyampaikan, dan mendistribusikan informasi dari pemerintah kepada publik dan media (Ndraha et al., 2024).
Jurnalis dan humas pemerintah pada dasarnya memiliki peran yang berbeda, namun harus saling bersinergi agar informasi yang sampai ke publik yaitu valid, tepat waktu, dapat dipercaya, dan memadai. Jurnalis membutuhkan akses ke narasumber, data, dokumen.
Humas pemerintah membutuhkan media sebagai kanal penyampaian program dan kebijakan. Bila hubungan ini berjalan baik, maka transparansi publik dapat meningkatkan sebuah informasi tersebar luas dan masyarakat mendapat akses ke informasi yang relevan (Ulumiyah, 2024).
Namun kenyataannya, terdapat hambatan seperti birokrasi, kurangnya informasi, kurangnya fasilitas untuk wartawan serta hubungan yang belum sepenuhnya setara atau professional.
Lebih jauh, perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi memperluas ruang publik dan memunculkan tuntutan baru terhadap kecepatan dan kualitas informasi.
Humas pemerintah kini dituntut tidak hanya memberi informasi, tetapi memastikan bahwa aksesnya mudah, cepat dan biaya ringan. Media massa, dalam konteks ini, menghadapi tantangan berupa kecepatan penyebaran informasi, kompetisi konten, dan kebutuhan untuk tetap menjaga independensi serta kualitas verifikasi (Pranata, 2025).
Di tingkat daerah, khususnya kota Padang, fenomena ini juga dirasakan oleh beberapa jurnalis lokal mengeluhkan sulitnya mengakses data, dan konfirmasi dari instansi pemerintah daerah ketika meliput isu publik seperti pengelolaan anggaran, proyek infrastruktur atau kebijakan lingkungan dan lainnya.
Hal ini menunjukkan masih adanya jarak komunikasi antara humas pemerintah daerah dan media lokal yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam penyampaian informasi ke masyarakat.
Perkembangan teknologi komunikasi, dan digitalisasi memperluas ruang publik dengan akses kecepatan informasi, dan kualitas informasi (Saputri et al, 2022). Humas pemerintah kini tidak cukup dengan hanya memberikan informasi, tetapi juga memastikan aksesnya cepat, mudah (Humas Indonesia, 2024).
Di Kota Padang, upaya ke arah ini mulai terlihat melalui pemanfaatan website resmi Pemerintah Kota Padang serta kanal media sosial seperti Instagram, dan Youtube yang dikelola oleh Diskominfo Kota Padang sebagai sarana komunikasi publik dan penyebaran informasi kegiatan pemerintah.
Meski demikian, media massa di Padang menghadapi tantangan berupa kecepatan penyebaran berita di media sosial, kebutuhan konten aktual, serta tuntutan untuk tetap menjaga kualitas verifikasi berita (Melkygilbert, 2024). sementara itu, humas pemerintah daerah masih beradaptasi dengan perubahan pola komunikasi publik yang semakin interaktif, dan digital.
Berdasarkan penelitian (Pandiangan et al., 2023) menunjukkan bahwa humas pemerintah yang aktif memanfaatkan media digital, dan media sosial dapat memperkuat transparansi publik, dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Namun, kendala yang muncul di beberapa daerah, termasuk di Padang, yakni rendahnya literasi media publik, dan belum adanya protokol komunikasi yang baku antara humas, dan jurnalis (Rohimah et al, 2025).
Karena itu, penting untuk dilakukan analisis yang mendalam guna menggambarkan secara lebih sistematis bagaimana hubungan antara jurnalis (media massa) dan pejabat humas pemerintah di Kota Padang bekerja dalam praktik, bagaimana kedua pihak saling berinteraksi dalam membuka akses informasi, serta bagaimana hubungan tersebut berimplikasi terhadap tingkat transparansi publik di lingkungan pemerintah Kota Padang.
PEMBAHASAN
A. Hubungan Humas Pemerintah dan Media Massa dalam Konteks Transparansi Publik
Humas pemerintah dan media massa memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Humas bertugas menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada publik, sedangkan media bertugas menyebarkan informasi dan melakukan kontrol sosial terhadap jalannya kebijakan tersebut (Pandiangan, 2023).
Dalam konteks Kota Padang, kerja sama keduanya menjadi kunci dalam membangun transparansi publik, terutama karena masyarakat kini mengakses informasi melalui berbagai kanal digital.
Dalam konteks komunikasi publik, hubungan antara media massa, dan pemerintah menurut (McQuali, 2010), hubungan antara media, dan pemerintah bersifat saling bergantung, dimana media memerlukan akses, dan legitimasi dari pemerintah, sementara pemerintah memanfaatkan media untuk membentuk opini public. Hubungan ini dapat dipahami sebagai bentuk relasi simbolik antara pemerintah, dan media.
Baca juga: Pengaruh Media Massa terhadap Persepsi Publik dan Kebijakan Luar Negeri
Di Kota Padang, hubungan ini terlihat pada kerja sama antara Dinas Kominfo dan berbagai media lokal seperti Padang ekspres, Haluan, dan Minangkabau News. Ini menunjukkan bentuk hubungan yang meskipun belum sepenuhnya transparan, karena tidak semua informasi terbuka untuk publik.
B. Peran Humas Pemerintah dalam Mendorong Akses Informasi Publik
Humas pemerintah memiliki tiga peran utama dalam transparansi publik. Diantaranya sebagai berikut :
- Sebagai komunikator, humas menyampaikan informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah yang mudah dipahami.
- Sebagai fasilitator media, humas menjadi penghubung antara pejabat pemerintah, dan jurnalis dengan menyediakan siaran pers, data, dan klarifikasi berita.
Di Kota Padang, peran ini tampak dengan adanya program baru “Padang Smart City / Information”, dimana pemerintah menyediakan kanal digital untuk publikasi kegiatan, dan kebijakan daerah. Upaya ini membantu menekan jarak antara pemerintah, dan masyarakat.
C. Peran Media Massa dalam Meningkatkan Transparansi Pemerintahan
Media massa di Kota Padang berperan penting dalam mengawasi jalannya kebijakan publik. Melalui liputan berita, media membantu memastikan bahwa keputusan pemerintah dikritisi, dan diawasi oleh masyarakat.
Berdasarkan teori Agenda Setting oleh (McCombs & Shaw, 1872), bahwa media memiliki kekuatan untuk memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik. Jurnalis berperan penting dalam menyoroti isu pelayanan publik, bencana, dan kebijakan pemerintah daerah.
Beberapa media lokal seperti Langgam.id dan MonangkabauNews.com, sering mempublikasikan laporan terkait pelayanan publik, proyek infrastruktur, dan kebijakan sosial pemerintah daerah.
Selain itu, media digital memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang diberitakan. Ini memperluas ruang dialog publik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga fungsi pengawasan publik menjadi lebih aktif.
D. Implikasi terhadap Transparansi Publik
Era digital humas pemerintah dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa melalui filter media. Kolaborasi humas pemerintah dan media massa di Kota Padang memiliki pengaruh nyata terhadap keterbukaan informasi publik.
Ketika humas proaktif menyebarkan data, dan menjalin hubungan baik dengan media, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Sebaliknya jika komunikasi bersifat tertutup, publik akan mencari informasi dari sumber alternatif yang belum tentu akurat sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap berita.
Simpulan
Hubungan antara media massa, dan pemerintah berperan penting dalam mewujudkan transparansi publik di Kota Padang. Melalui kerjasama yang sehat, jurnalis, dan humas pemerintah dapat memastikan bahwa informasi publik yang disampaikan tersebut tersampaikan secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses.
Meskipun pemerintah Kota Padang telah memanfaatkan berbagai kanal komunikasi seperti dari website resmi, media sosial, dan siaran pers transparansi masih sering terbatas.
Dari sisi media, jurnalis lokal sudah berperan sebagai pengawas publik dengan menyoroti isi pelayanan dan kebijakan, tetapi masih menghadapi kendala akses informasi akibat birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pola hubungan yang lebih terbuka antara humas pemerintah, dan jurnalis.
Dengan memperkuat sinergi, dan tingkat profesionalitas komunikasi publik, pemerintah Kota Padang dapat membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang transparan.
Penulis: Fadhil Muhammad Husain
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas
Dosen Pengampu: Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si
Referensi
Darmawan, M. I. (2025). TRANPARANSI KOMUNIKASI HUMAS KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI DALAM PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK SECARA DIGITAL. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis, 9(1), 73-88.
Humas Indonesia. (2023, November 2). Peran Humas Mendorong Partisipasi Publik Melalui Keterbukaan Informasi. www.humasindonesia.id
McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quartely, 36(2), 176-187.
McQuail, D. (2010). McQuails’s Mass Communication Theory. London: Sage Publication
Melkygilbert, M. (2025). Peran Media dalam Mendorong Keterbukaan dan Akuntabilitas Terhadap Pemerintahan Baru Prabowo dan Gibran. Kompasiana.com
Ndraha, A. B., Waruwu, E., Zebua, D., & Zega, A. (2024). Kebijakan kelembagaan kehumasan dan jurnalistik untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik, 1(2), 23-31.
Ndraha, A. B., Waruwu, E., Zebua, D., & Zega, A. (2024). Kebijakan kelembagaan kehumasan dan jurnalistik untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik, 1(2), 23-31.
Pandiangan, C. U. A., & Ratnasari, E. (2023). Humas pemerintah dan transparansi informasi untuk membangun kepercayaan publik. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis, 7(2), 155-168.
Pranata, Surya. (2025). Dampak Pemberitaan Media Massa pada Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah: Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 10357-10361
Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. PRofesi Humas, 5(1), 17-37.
Saputri, R. A., Pratiwi, L. A., & Setianingrum, E. (2022). Peran Media Massa dalam Mempengaruhi Public Trust di Masyarakat. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 5(1), 13-22.
Ulumiyah, P. R. U. R., & Gati, R. A. (2024). Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik, 41-58.
Zahro’Rohimah, H., Basith, A., & Nur, M. A. (2025). Strategi Humas dalam Muwujudkan Transparansi Publik Menuju Madrasah Zona Integritas. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(7), 7301-7307.
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
