Birokrasi pada dasarnya dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat, namun dalam praktiknya, fungsi tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya ketika integritas tidak menjadi landasan utama dalam setiap proses pelayanan. Dalam konteks ini, administrator publik berperan sebagai aktor sentral dalam mengelola berbagai urusan masyarakat melalui lembaga pemerintah dan aparatur publik, sehingga mereka tidak hanya dituntut memahami aspek teknis, prosedur, serta mekanisme birokrasi, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menjunjung tinggi prinsip etika dalam setiap tindakan. Hal ini penting karena setiap tindakan dan pelayanan yang dihasilkan akan berimplikasi langsung terhadap kepercayaan publik.
Dengan demikian, kapasitas teknis semata tidaklah cukup untuk membentuk administrator publik yang ideal, melainkan harus diimbangi dengan landasan moral yang kuat. Prinsip ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pentingnya keadilan dan persamaan dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga administrator publik harus memiliki integritas dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Pembentukan karakter melalui pendidikan nilai menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mengajarkan pengetahuan mengenai negara dan konstitusi, melainkan juga sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Di dalamnya terkandung prinsip kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap kepentingan umum.
Dari prinsip-prinsip tersebut terlihat, bahwa nilai kewarganegaraan merupakan dasar etika yang sangat dibutuhkan dalam dunia birokrasi. Tanpa pemahaman nilai kewarganegaraan yang kuat, seorang aparatur negara akan cenderung menjalankan tugasnya secara mekanis tanpa mempertimbangkan dimensi moral yang seharusnya menyertai setiap keputusan publik.
Pentingnya dimensi etika tersebut dapat dibuktikan dari berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat dalam pelayanan publik. Masyarakat masih sering mengalami prosedur yang berbelit-belit, informasi yang kurang jelas, serta ketidakpastian waktu dalam pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa masalah pelayanan publik tidak hanya terletak pada sistem yang belum optimal, tetapi juga dari perilaku aparatur yang menjalankannya. Persoalan birokrasi tidak lagi semata bersifat teknis, melainkan telah berkembang menjadi krisis integritas yang lebih mendasar. Padahal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menegaskan, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.
Contoh konkret dapat dilihat dalam layanan perizinan usaha di beberapa daerah. Dalam praktiknya, pelaku usaha kecil masih kerap menghadapi proses yang tidak konsisten, mulai dari persyaratan yang berubah-ubah hingga waktu penyelesaian yang tidak pasti. Meskipun sistem perizinan berbasis digital telah diperkenalkan, seperti melalui Online Single Submission (OSS), pada implementasinya masih ditemukan kendala dalam koordinasi antar-instansi dan responsivitas petugas di lapangan.
Kondisi ini tidak hanya menunjukkan persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya etika pelayanan dalam birokrasi. Hal ini turut diperkuat oleh laporan Ombudsman Republik Indonesia yang masih mencatat berbagai bentuk mal-administrasi dalam sektor perizinan.
Permasalahan tersebut menunjukkan, bahwa salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pelayanan publik adalah lemahnya kesadaran moral aparatur negara itu sendiri. Ketika jabatan dipahami hanya sebagai jabatan fungsional semata, maka pelayanan publik berpotensi kehilangan orientasi pada kepentingan masyarakat. Padahal, substansi birokrasi adalah untuk melayani, bukan sekadar untuk menjalankan prosedur. Di sini, etika menjadi elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari proses administrasi publik.
Pada titik ini, hubungan antara pembentukan nilai kewarganegaraan dan praktik birokrasi menjadi sangat erat satu sama lain. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran moral seseorang sebagai warga negara, sementara administrasi publik menjadi wadah aktualisasi nilai tersebut dalam bentuk pelayanan dan kebijakan. Penguatan nilai kewarganegaraan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam mempersiapkan aparatur negara yang berintegritas.
Baca juga: Administrasi Publik yang Peduli: Menerapkan Nilai-nilai Pancasila untuk Pelayanan Publik yang Merata
Pada akhirnya, kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem dan regulasi, tetapi juga oleh kualitas moral para pelaksananya. Memperkuat pendidikan berbasis nilai merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa aparatur negara tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen etis yang kuat. Dengan landasan ini, diharapkan pelayanan publik ke depan dapat berkembang menjadi lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas. Tanpa integritas, birokrasi hanya akan menjadi sistem yang berjalan secara prosedural, tetapi gagal menghadirkan keadilan dan kepercayaan publik.
Penulis: Fayyaza Tasawufi
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta
Editor: Nilam Indahsari
Editor Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
