Tingginya ekspektasi publik, persoalan anggaran, dan berulangnya masalah implementasi membuat masa depan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perdebatan besar dalam dunia kebijakan public
Harapan Besar di Balik Program Ambisius
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas sebagai terobosan nasional untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Di tengah tingginya angka stunting, ketimpangan ekonomi, dan akses pangan yang tidak merata, MBG hadir dengan janji memberikan pemerataan gizi tanpa memandang status sosial keluarga.
Penelitian menunjukkan bahwa intervensi gizi terbukti meningkatkan konsentrasi belajar, memperbaiki kehadiran siswa, serta mendongkrak capaian akademik (Qomarrullah et al., 2025). Dengan temuan tersebut, MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Anggaran Membengkak: Kebijakan Besar, Risiko Besar
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, muncul pertanyaan fundamental: berapa biaya yang sebenarnya harus ditanggung negara untuk kebijakan sebesar ini? Perhitungan resmi menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan dana sekitar Rp800 miliar per hari, sebuah angka yang mencengangkan untuk program yang harus berjalan secara konsisten selama lima tahun ke depan. Beban fiskal ini diperkirakan tidak akan berhenti di situ; analisis anggaran bahkan memproyeksikan bahwa kebutuhan pembiayaan MBG dapat meningkat hingga Rp298 triliun pada tahun 2029 (Aji, 2025).
Besarnya biaya tersebut mendorong munculnya serangkaian pertanyaan kritis mengenai keberlanjutan program. Dari mana negara akan mengambil dana sebesar itu? Sektor pelayanan publik apa yang berpotensi mengalami pemotongan anggaran agar MBG tetap berjalan? Dan yang tak kalah penting, apakah struktur APBN saat ini memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menampung program sebesar ini tanpa menciptakan tekanan jangka panjang? Tanpa perencanaan yang matang dan strategi pendanaan yang jelas, kebijakan yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan justru berisiko menimbulkan ketegangan fiskal yang berkepanjangan dan mengganggu prioritas pembangunan lainnya.
Baca Juga: Pentingnya Pengawasan terhadap Kualitas Bahan Pangan dalam Pengolahan Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Keracunan Massal dan Pengawasan yang Rapat tapi Bocor
Harapan masyarakat kembali terguncang ketika sejumlah daerah mulai melaporkan kasus keracunan massal pada fase awal pelaksanaan. Kejadian ini menjadi sinyal keras terhadap lemahnya rantai pengawasan mulai dari pengadaan, distribusi, hingga penyajian makanan.
Studi yang dilakukan oleh Vivano Emmanulle et al. (2025) mengungkap bahwa ketiadaan instrumen hukum yang mengikat, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta peluang moral hazard membuat program ini sangat rentan terhadap penyimpangan dan kecelakaan pangan.
Dengan kata lain, program yang diciptakan untuk menyehatkan anak-anak justru dapat membahayakan mereka jika sistemnya tidak diperbaiki.
Ketika MBG Berhasil: Pelajaran dari Lapangan
Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa MBG dapat memberikan dampak yang sangat positif ketika dijalankan dengan standar yang memadai. Studi yang dilakukan oleh Nurin Eyes & Erwin (2025) menemukan bahwa program ini mampu meningkatkan status gizi, motivasi belajar, serta interaksi sosial siswa di sekolah-sekolah yang mengelola pelaksanaannya dengan baik. Peningkatan ini tidak hanya terlihat pada aspek kesehatan, tetapi juga pada dinamika kelas dan kualitas hubungan antar-siswa. Selaras dengan itu, Tambunan et al. (2025) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki manajemen internal yang kuat, didukung oleh keterlibatan guru dan orang tua, mampu memanfaatkan kegiatan makan bersama untuk mendorong produktivitas belajar secara signifikan. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa MBG bukanlah program yang mustahil untuk berhasil selama pelaksanaannya didukung oleh perencanaan yang matang, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi publik yang efektif.
Ketiadaan Payung Hukum: Celah Struktural yang Membahayakan
Salah satu persoalan mendasar yang jarang dibahas secara terbuka adalah masih belum adanya payung hukum yang jelas untuk program sebesar ini. Tanpa regulasi yang kuat, pembagian kewenangan menjadi kabur dan menimbulkan beragam pertanyaan mendasar: siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi keracunan, bagaimana standar pengadaan makanan ditetapkan, dan siapa yang memiliki mandat untuk mengaudit kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa? Studi-studi hukum menegaskan bahwa program sosial berskala nasional membutuhkan kerangka regulasi dan SOP yang rinci untuk mencegah penyimpangan serta memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai penerima manfaat. Minimnya regulasi membuat pelaksanaan di lapangan berjalan dengan risiko yang tidak semestinya, karena setiap aktor bergerak dengan interpretasi masing-masing tanpa pedoman operasional yang seragam.
Dilema Kebijakan Publik: Populisme atau Investasi Jangka Panjang?
Pada titik ini, dilema utama MBG semakin tampak jelas. Kebijakan ini berada di antara dua kemungkinan ekstrem: apakah ia benar-benar merupakan investasi strategis untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak Indonesia, atau justru proyek populis yang dikebut demi kepentingan politik tanpa kesiapan teknis yang memadai. Realitas di lapangan menunjukkan kedua sisi tersebut berjalan beriringan. Di satu sisi, MBG membawa tujuan mulia dan memiliki potensi dampak positif yang besar terhadap gizi dan pendidikan anak. Namun di sisi lain, pelaksanaannya dibayangi oleh pengawasan yang rapuh, kebutuhan anggaran yang terus membengkak, serta risiko keselamatan siswa akibat standar operasional yang belum jelas. Ketika kebijakan berskala besar dijalankan tanpa fondasi yang matang, solusi yang diharapkan justru berpotensi berubah menjadi masalah baru yang lebih kompleks dan sulit ditangani.
Menuju MBG yang Berkelanjutan: Apa yang Harus Dilakukan Negara?
Agar MBG tidak berakhir sebagai proyek sesaat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang tidak hanya reaktif terhadap masalah yang muncul di permukaan, tetapi benar-benar membangun fondasi kebijakan yang kokoh. Langkah pertama yang harus diwujudkan adalah memperkuat payung hukum dan standar operasional nasional. Regulasi yang jelas dan terukur mulai dari mekanisme pengadaan bahan pangan, alur distribusi, penentuan penyedia jasa, hingga protokol penanganan insiden akan memberikan kepastian bagi seluruh pelaksana di lapangan. Tanpa dasar hukum yang tegas, kebijakan berskala nasional seperti MBG akan terus dihadapkan pada tumpang tindih kewenangan dan kesulitan menegakkan akuntabilitas ketika terjadi masalah.
Selain landasan hukum, transparansi anggaran dan pengawasan publik menjadi aspek krusial untuk menjamin integritas program ini. Pengawasan internal pemerintah saja tidak cukup untuk mengendalikan potensi penyimpangan dalam rantai pengadaan dan distribusi makanan. Keterlibatan sekolah, orang tua, komunitas lokal, serta lembaga pengawas independen harus diposisikan sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang bekerja sejalan dengan aparat negara. Semakin banyak pihak yang dapat memantau, semakin kecil peluang terjadinya moral hazard yang selama ini menjadi masalah kronis dalam berbagai program bantuan sosial.
Upaya memperkuat keamanan pangan juga tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai inti dari keberhasilan MBG. Makanan yang disajikan kepada jutaan anak setiap hari harus melalui standar keamanan yang ketat, audit berkala, serta sistem pengawasan mutu yang beroperasi secara profesional. Keracunan massal yang pernah terjadi menjadi pelajaran bahwa setiap celah teknis dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan kualitas penyedia makanan melalui seleksi yang fair, pelatihan rutin, dan inspeksi mendadak yang tidak dapat diatur sebelumnya oleh pihak manapun.
Dari sisi pendanaan, keberlanjutan MBG sangat bergantung pada kejelasan skema pembiayaan jangka panjang. Program ini tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBN yang memiliki keterbatasan ruang fiskal dan banyak prioritas lain. Pemerintah perlu merancang strategi pendanaan yang realistis, termasuk pembagian beban anggaran antara pusat dan daerah, penyesuaian bertahap terhadap inflasi pangan, serta kemungkinan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan alternatif yang tetap akuntabel. Tanpa strategi finansial yang matang, MBG berpotensi menciptakan tekanan fiskal yang justru mengganggu stabilitas kebijakan sosial lainnya.
Akhirnya, implementasi MBG harus dilaksanakan secara bertahap dan berbasis evaluasi yang komprehensif. Kebijakan sebesar ini tidak seharusnya dikebut hanya demi memenuhi target politik. Setiap tahap pelaksanaan harus dievaluasi dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kapasitas daerah, dan kualitas layanan yang diberikan. Pendekatan bertahap memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kelemahan sejak dini, melakukan perbaikan, dan memastikan bahwa perluasan program tidak mengorbankan kualitas maupun keselamatan anak-anak yang menjadi target utama program ini.
Baca Juga: MBG (Makan Bergizi Gratis): Program Mencerdaskan Bangsa, Bukan Meracuni Bangsa
Penutup: Harapan Tidak Cukup, Tata Kelola adalah Kunci
MBG adalah kebijakan besar dengan potensi besar. Namun potensi itu hanya bisa terwujud jika dibarengi dengan tata kelola yang serius, pengawasan ketat, dan perencanaan yang matang. Tanpa itu, program ini berisiko menjadi sumber kekecewaan panjang bagi masyarakat yang sejak awal menaruh harapan besar.
Harapan boleh tinggi, tetapi kebijakan publik hanya bisa berhasil dengan keberanian untuk membangun fondasi yang kokoh, bukan sekadar mengejar tepuk tangan sesaat.
Penulis: Anggun Zahra Syaharani
Mahasiswa Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga (UNAIR)
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru? NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(3), 215–226.
Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., Wicaksono, A. S. P. Y., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarkatan dan Aspek Negara Berkembang. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(4), 1329–1342.
Eyes, I. N. (2025). Evaluasi Program Makan Siang Gratis di Sekolah: Dampak terhadap Gizi, Kesehatan, dan Motivasi Belajar Siswa. Jurnal Ilmu Pendidikan, 1(4), 232–245.
Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 5(2), 130–137.
Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa. Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika, 2(2), 21–31.
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
