Kasus maladministrasi dalam deklarasi damai konflik Hak Asasi Manusia (HAM) Talangsari yang diungkap oleh Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan, bahwa penyelesaian konflik HAM di Indonesia masih menghadapi banyak masalah serius. Alih-alih menjadi langkah nyata untuk memulihkan keadilan bagi korban, proses deklarasi damai tersebut justru dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, penulis berpendapat, bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah masih cenderung formalitas dan belum benar-benar berpihak pada korban.
Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam deklarasi damai disebutkan, bahwa hak-hak korban telah dipenuhi selama bertahun-tahun. Namun, hasil temuan Ombudsman menunjukkan, bahwa pemenuhan tersebut belum dilakukan secara maksimal. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam akuntabilitas serta transparansi pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat.
Baca juga: Teori Konflik: Memahami Ketegangan Sosial dalam Masyarakat
Kedua, proses penyelesaian konflik ini tidak sepenuhnya melibatkan korban. Beberapa pihak yang terdampak justru tidak dilibatkan dalam deklarasi damai, sehingga keputusan yang dihasilkan terkesan sepihak. Padahal, dalam penyelesaian konflik berbasis HAM, partisipasi korban adalah hal yang sangat penting agar keadilan yang dihasilkan bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.
Ketiga, adanya indikasi diskriminasi dalam pemberian bantuan kepada korban semakin memperkuat adanya maladministrasi. Tidak semua korban mendapatkan perlakuan yang sama, baik dalam bentuk bantuan medis maupun psikososial. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar HAM yang menekankan kesetaraan dan keadilan bagi setiap individu tanpa pengecualian.
Secara logika, jika proses penyelesaian konflik dilakukan tanpa transparansi, partisipasi korban, dan keadilan yang merata, maka hasilnya tidak akan menyelesaikan masalah secara substansial. Justru, hal ini berpotensi memperpanjang luka sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.
Baca juga: Menyelesaikan Konflik Secara Damai
Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan kembali, bahwa maladministrasi dalam penanganan konflik HAM Talangsari mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Proses yang dilakukan lebih terlihat sebagai upaya administratif daripada penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan, bahwa setiap upaya penyelesaian konflik HAM dilakukan secara transparan, melibatkan korban secara aktif, serta menjamin pemenuhan hak secara adil dan merata. Selain itu, pengawasan dari lembaga seperti Ombudsman harus terus diperkuat agar praktik maladministrasi tidak terulang. Dengan begitu, penyelesaian konflik HAM tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan bagi semua pihak.
Penulis: Distra Yafi Narendra
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta
Dosen Pengampu: Dr. Yayuk Hidayah M.Pd.
Editor: Nilam Indahsari
Editor Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
