Membuka Mata, Menutup Celah: Sadarkan PSK dari HIV

Ringkasan

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah individu yang menyediakan jasa seksual untuk memperoleh pendapatan. Dalam praktiknya, PSK termasuk populasi kunci dengan risiko tinggi terinfeksi HIV, ditunjukkan oleh meningkatnya kasus pada kelompok usia produktif.

Kondisi ini menandakan bahwa penyebaran HIV tidak hanya dipicu perilaku berisiko, tetapi juga mencerminkan kelemahan sistem pencegahan yang belum secara khusus menjangkau PSK sebagai kelompok prioritas.

Ingin publikasi Artikel, Opini, Berita dan Essay di Media Mahasiswa Indonesia?

Atau di Media Online Nasional, Hubungi Redaksi MMI

Chat WA Kirim Email

Stigma, kriminalisasi, mobilitas tinggi, dan layanan kesehatan yang belum ramah populasi kunci memperbesar celah kebijakan yang pada akhirnya meningkatkan risiko penularan.

Situasi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah meninjau kembali efektivitas program pencegahan HIV agar jangkauan terhadap kelompok berisiko dapat berjalan lebih terarah dan konsisten.

Pendahuluan

Human Immunodeficiency Virus (HIV) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang belum ditangani secara optimal di Indonesia.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tren peningkatan kasus pada kelompok usia produktif menunjukkan bahwa penularan HIV bergerak lebih cepat daripada kemampuan sistem kesehatan untuk mengendalikannya. Di tengah situasi ini, pekerja seks komersial (PSK) merupakan salah satu kelompok yang paling rentan.

Kerentanan ini muncul tidak hanya dari aktivitas seksual yang berulang, tetapi juga dari kondisi kerja, tekanan ekonomi, relasi kuasa dengan klien, dan kondisi sosial budaya yang tidak menyediakan ruang aman untuk melindungi diri.

Banyak PSK bekerja tanpa perlindungan yang memadai, tidak memiliki kemampuan untuk menolak permintaan klien, dan sering berpindah lokasi untuk menghindari penggerebekan atau penegakan hukum oleh pemerintah daerah.

Kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun terus meningkat. Sampai Desember 2013, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mencapai 1.195 orang, serta ada 2.917 orang yang terinfeksi HIV positif baru.

Mayoritas dari kasus AIDS tercatat di Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebanyak 242 kasus, dengan pencapaian indikator sebesar 85,54%. Di Provinsi Jawa Barat jumlah kumulatif HIV tercatat sebanyak 57.914 orang.

Laporan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) dalam Natasya et al. (2025) menunjukkan bahwa di Indonesia, ada 57.299 orang dengan HIV (ODHIV) yang terdata dari 6.142.136 orang yang menjalani tes HIV selama tahun 2023. Data ini menunjukkan peningkatan kasus baru HIV pada tahun tersebut.

Baca Juga: Menghapus Stigma: Menghadapi Tantangan Pasien HIV dan Etika Keperawatan

Di kalangan Pekerja Seks Komersial (PSK) terdapat 5,85% kasus. PSK adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai risiko tinggi terkena HIV/AIDS, karena sering terlibat dalam hubungan seksual heteroseksual.

Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi, sehingga mereka menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Situasi ini semakin diperparah oleh faktor struktural yang jarang dibahas: bagaimana kebijakan pemerintah merespons populasi kunci seperti pekerja seks.

Indonesia sebenarnya memiliki beragam peraturan yang mengatur penanggulangan HIV, mulai dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, hingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV dan IMS.

Namun, tidak satu pun dari peraturan ini yang secara khusus menyasar pekerja seks sebagai kelompok yang menghadapi berbagai hambatan-hambatan sosial, hambatan ekonomi, dan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan.

Semua peraturan tersebut masih berada pada tataran konsep umum pencegahan HIV, alih-alih pendekatan berbasis risiko dan karakteristik kelompok.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika menganalisis peran pemerintah daerah. Alih-alih memperkuat layanan kesehatan, beberapa pemerintah daerah masih mengutamakan pendekatan ketertiban umum dengan melakukan razia atau menutup lokasi pekerja seks komersial.

Pendekatan ini menciptakan paradoks: di satu sisi, pemerintah ingin menurunkan angka penularan HIV, tetapi di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan bagi pekerja seks komersial juga berkurang karena mobilitas tinggi yang ditimbulkan oleh upaya penegakan hukum.

Ketika pekerja seks komersial berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, tenaga kesehatan, penyuluh lapangan, dan program penjangkauan kehilangan kontak dan gagal menerapkan intervensi yang konsisten. Akibatnya, penularan HIV menjadi sulit dipantau dan dicegah.

Di sisi lain, stigma yang melekat pada tenaga kesehatan belum sepenuhnya diatasi. Banyak pekerja seks komersial (PSK) enggan mencari pertolongan medis karena pengalaman yang tidak nyaman. Beberapa merasa dihakimi, diperlakukan berbeda, atau tidak diberikan informasi memadai tentang layanan HIV yang tersedia.

Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan tenaga kesehatan tentang layanan kunci yang ramah populasi belum merata dan belum diprioritaskan di banyak fasilitas pelayanan kesehatan.

Jika tenaga kesehatan tidak siap, bahkan pekerja seks komersial yang mencari pertolongan medis pun mungkin tidak mendapatkan pengalaman yang suportif.

Baca Juga: Universitas Airlangga Dukung ODHIV melalui Layanan Kesehatan Gigi dan Edukasi Inklusif

Selain aspek kebijakan dan layanan, kondisi sosial ekonomi merupakan faktor penting lain yang meningkatkan risiko penularan HIV di kalangan pekerja seks. Banyak pekerja seks memasuki profesi ini karena keterbatasan pilihan hidup.

Tekanan ekonomi dan kebutuhan mendesak mendorong mereka untuk menerima hubungan seks tanpa kondom demi bayaran yang lebih tinggi.

Ini bukan sekadar keputusan perilaku, melainkan bentuk kompromi hidup yang diciptakan oleh tekanan struktural: ketidakstabilan ekonomi, kurangnya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, dan ketidakmampuan untuk menolak permintaan pelanggan.

Situasi ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan HIV tidak hanya harus memberikan edukasi tetapi juga memahami konteks kehidupan pekerja seks.

Melihat berbagai faktor di atas, jelas bahwa pencegahan HIV di kalangan PSK tidak dapat dilakukan dengan pendekatan satu arah. Dibutuhkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap dinamika lapangan serta intervensi yang tidak hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan formal, tetapi juga melalui pendekatan berbasis komunitas.

Situasi ini sekaligus memunculkan pertanyaan utama yang harus dijawab dalam policy brief ini, yaitu sejauh mana pemerintah terutama pemerintah daerah mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan pencegahan HIV yang benar-benar menjangkau PSK, mengingat regulasi yang ada belum menyediakan strategi operasional yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Permasalahan

Upaya pencegahan HIV di kalangan pekerja seks menghadapi berbagai kendala, yang sebagian besar bukan berasal dari pekerja seks itu sendiri, melainkan dari ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dengan kondisi di lapangan.

Meskipun terdapat peraturan nasional tentang HIV, peraturan tersebut masih terlalu umum dan tidak memberikan gambaran operasional yang jelas tentang bagaimana intervensi harus dilaksanakan secara khusus untuk pekerja seks.

Ketika kebijakan tidak dirancang berdasarkan karakteristik dan kebutuhan kelompok berisiko tinggi, pelaksana di tingkat lokal akhirnya bekerja tanpa arahan yang jelas. Hal ini terlihat dari kurangnya pedoman teknis, yang membuat tenaga kesehatan dan lembaga terkait kebingungan tentang cara efektif menjangkau pekerja seks.

Situasi ini diperparah oleh pendekatan pemerintah daerah yang seringkali memprioritaskan pengendalian prostitusi. Penggerebekan dan pengusiran rutin justru menyebabkan mobilitas pekerja seks yang tinggi, sehingga intervensi kesehatan tidak konsisten.

Program konseling, distribusi kondom, dan tes HIV, yang seharusnya berkelanjutan, seringkali terganggu karena pekerja seks berpindah tempat untuk menghindari penegakan hukum.

Baca Juga: 5 Upaya Pencegahan HIV/AIDS

Situasi ini menciptakan ironi yang unik, upaya yang bertujuan menjaga ketertiban justru semakin mempersulit kelompok rentan untuk mengakses layanan kesehatan.

Selain isu kebijakan yang tidak spesifik, kualitas layanan kesehatan juga menjadi kendala utama pencegahan HIV di kalangan pekerja seks.

Banyak pekerja seks enggan mengakses fasilitas kesehatan karena pengalaman yang tidak nyaman, seperti sikap menghakimi, pertanyaan yang menyinggung, atau layanan yang tidak disediakan secara privat.

Ketika fasilitas kesehatan gagal memberikan rasa aman, pekerja seks cenderung menghindari tes, meskipun mereka menyadari risikonya. Situasi ini menunjukkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan tentang layanan inklusif belum optimal. Dalam hal edukasi, materi terkait HIV seringkali tidak disampaikan secara merata atau konsisten.

Mobilitas pekerja seks yang tinggi menyulitkan mereka untuk menghadiri sesi konseling yang hanya diadakan pada waktu dan lokasi tertentu. Akibatnya, banyak pekerja seks kurang memahami gejala HIV, pentingnya penggunaan kondom, atau manfaat deteksi dini.

Dinas Kesehatan, Satpol PP, pemerintah daerah, dan LSM sering bekerja sendiri-sendiri sehingga program yang satu dapat terhambat oleh kebijakan instansi lain. Contohnya, edukator lapangan yang sudah menjangkau PSK dapat kehilangan kontak setelah adanya razia mendadak.

Kurangnya komunikasi lintas sektor menyebabkan upaya penanggulangan HIV berjalan parsial dan kurang efektif. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan HIV pada PSK bukan hanya persoalan perilaku, tetapi hasil dari tantangan struktural yang belum ditangani dengan baik.

Kebijakan yang terlalu umum, layanan kesehatan yang belum inklusif, edukasi yang tidak berkesinambungan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi memperbesar risiko penularan. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan realistis terhadap situasi lapangan.

Bagaimana pemerintah dapat memperkuat kebijakan pencegahan HIV yang secara efektif menjangkau PSK sebagai populasi kunci yang selama ini belum tersentuh secara spesifik oleh regulasi nasional maupun implementasi daerah?

Kesimpulan

Upaya pencegahan HIV pada PSK sampai saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Meskipun sudah ada berbagai regulasi dan program nasional, kenyataannya banyak kebijakan belum diterjemahkan secara tepat di tingkat daerah.

Hal ini terlihat dari bagaimana regulasi hanya memberikan arahan umum tanpa strategi operasional yang benar-benar menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan PSK sebagai populasi kunci.

Baca Juga: PrEP: Obat Pencegah HIV untuk Kelompok Berisiko

Kondisi lapangan justru memperlihatkan adanya hambatan struktural, mulai dari razia yang memutus akses layanan, stigma dari tenaga kesehatan, kurangnya edukasi yang konsisten, hingga koordinasi lintas sektor yang tidak berjalan searah.

Situasi ini menunjukkan bahwa pencegahan HIV pada PSK bukan hanya tentang perilaku penggunaan kondom atau kunjungan ke fasilitas kesehatan, tetapi lebih kepada bagaimana sistem kesehatan dan kebijakan publik mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok yang secara sosial maupun ekonomi berada dalam posisi rentan.

Pendekatan pencegahan selama ini juga masih terfokus pada aspek medis tanpa mempertimbangkan realitas kehidupan PSK yang penuh tekanan dan mobilitas tinggi. Tanpa intervensi yang didasarkan pada pemahaman terhadap kondisi lapangan, kebijakan akan sulit mencapai sasaran.

PSK membutuhkan dukungan yang tidak hanya berupa edukasi, tetapi juga ruang yang aman untuk mengakses layanan, tenaga kesehatan yang tidak menghakimi, dan kebijakan daerah yang tidak saling bertentangan antara penegakan ketertiban dan kesehatan masyarakat.

Ketidaksinkronan inilah yang membuat program HIV sering berhenti di tengah jalan dan tidak memberikan hasil yang signifikan.

Karena itu, pencegahan HIV pada PSK harus dilihat sebagai isu kebijakan kesehatan yang membutuhkan penyelesaian di tingkat sistem, bukan hanya di tingkat individu.

Pemerintah perlu menata kembali mekanisme koordinasi, memperkuat pelayanan yang lebih ramah populasi kunci, serta menyesuaikan strategi di lapangan agar lebih realistis dan humanis.

Dengan memahami akar permasalahan dan memperbaiki bagian yang selama ini terabaikan, upaya pencegahan HIV pada PSK bukan hanya lebih efektif, tetapi juga lebih adil dan berkelanjutan bagi kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.

Rekomendasi

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka untuk memperbaiki kualitas kebijakan serta meningkatkan efektivitas upaya pencegahan HIV pada PSK, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Penyusunan pedoman teknis daerah yang secara khusus mengatur penjangkauan PSK;
Penghentian pendekatan represif dan beralih ke prinsip harm reduction;
Integrasi koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, Satpol PP, puskesmas, dan LSM;
Penetapan kebijakan daerah yang selaras antara ketertiban umum dan prinsip kesehatan masyarakat;
Penyediaan mekanisme monitoring dan evaluasi khusus untuk layanan HIV bagi PSK;
Penguatan akses terhadap layanan skrining dan terapi HIV melalui mobile clinic.

Penulis: Kelompok 10
1. Salsa Bilakirany
2. Siva Rahma S.p.s
3. Ulfiah
4. Della Edi Yanti
5. Ahmad Abhirama DwiPutra
6. Muhamad Anharudin
Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan Akademi Keperawatan Al Ikhlas