Status kewarganegaraan menetapkan hak dan kewajiban seorang terhadap negara. Seorang administrator publik melaksanakan kewajiban dan memberikan layanan kepada masyarakat.
Layanan yang diberikan seorang administrator publik meliputi pelayanan KTP, Kartu Keluarga, paspor, akta kelahiran, dan layanan pendidikan dan kesehatan seperti bantuan sosial serta perlindungan hukum.
Status kewarganegaraan sangat penting untuk kemudahan memperoleh pelayanan publik.
Seorang administrator publik merupakan alat negara untuk membantu merealisasikan hak warga negara, seperti hak kesehatan melalui administrasi rumah sakit dan layanan BPJS.
Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan dan memastikan bahwa seluruh masyarakatnya dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah.
Pendidikan kewarganegaraan dalam administrasi publik memiliki peran strategis untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan jaminan kesehatan nasional.
Sebagai warga negara, pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran dalam membentuk kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban.
Baca Juga: Administrasi Publik yang Peduli: Menerapkan Nilai-nilai Pancasila untuk Pelayanan Publik yang Merata
Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bahwa kesehatan bukan sekadar kebutuhan individu, melainkan juga bagian dari hak sosial yang harus dijamin negara.
Kesadaran mengenai hak dan kewajiban penting untuk dibentuk sebagai upaya mendorong masyarakat untuk tidak hanya menerima kebijakan pemerintah, tetapi juga mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik.
Program jaminan kesehatan bersubsidi melalui praktiknya menunjukkan pentingnya kolaborasi antara nilai kewarganegaraan dan kualitas administrasi publik.
Pemerintah Indonesia melalui skema bantuan iuran jaminan kesehatan telah menanggung iuran puluhan juta masyarakat kurang mampu.
Namun, hambatan masih sering muncul dalam bentuk ketidaktepatan sasaran bantuan.
Kenyataanya terdapat jutaan masyarakat yang relatif lebih mampu justru masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran bantuan.
Pada awal Februari 2026, data yang diperoleh dari Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan penonaktifan meningkat drastis hingga mencapai 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk meningkat ketepatan sasaran.
Namun, perubahan yang terlalu cepat berpotensi akan mengganggu akses layanan kesehatan masyarakat.
Fenomena tersebut menggambarkan bahwa mewujudkan keadilan sosial melalui jaminan kesehatan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik saja, tetapi juga diperlukan tata kelola administrasi publik yang baik.
Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat untuk memahami mekanisme kebijakan publik, melaporkan ketidaktepatan data, serta ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan pelayanan publik.
Kolaborasi antara pendidikan kewarganegaraan dan administrasi publik menjadi kunci dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.
Baca Juga: Relevansi Kedisiplinan Pegawai dalam Administrasi Pemerintahan
Seorang administrator publik yang profesional membutuhkan masyarakat yang partisipatif, sedangkan masyarakat yang sadar akan hak membutuhkan sistem birokrasi yang transparan dan responsif. Tanpa keduanya, keadilan sosial akan sulit tercapai.
Pada akhirnya, jaminan kesehatan bukan hanya soal teknis pelayanan publik saja, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan dan perbaikan kualitas administrasi publik harus berjalan berdampingan agar tujuan keadilan sosial dalam bidang kesehatan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Penulis: Nabila Khoirunnisa
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
