Masalah gizi anak masih berskala besar. Data global menunjukkan sekitar 22,3% anak di dunia mengalami stunting, sementara 6,8% mengalami wasting dan 5,6% mengalami obesitas.
Di Indonesia sendiri, berbagai kajian nasional mencatat bahwa lebih dari seperempat anak usia sekolah masih menghadapi masalah kekurangan gizi dan anemia, yang berdampak langsung pada daya tahan tubuh dan kemampuan kognitif.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis negara yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak usia sekolah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Dukungan dan kritik yang muncul menunjukkan satu hal penting, yaitu tingginya kepedulian publik.
Namun, perdebatan MBG dihentikan atau dilanjutkan melainkan harus diarahkan pada agenda advokasi kebijakan yang lebih substansial dan berpihak pada kelompok paling rentan.
Kritik yang Perlu Didengar
Kelompok yang mendorong penghentian MBG umumnya berangkat dari kekhawatiran atas efektivitas dan keadilan program.
Pendekatan yang cenderung menyamaratakan penerima manfaat membuat MBG dinilai kurang tepat sasaran.
Anak-anak dari keluarga mampu menerima manfaat yang sama dengan anak-anak dari keluarga miskin dan berisiko stunting.
Selain itu, besarnya alokasi anggaran negara memicu kekhawatiran pemborosan. Di beberapa wilayah, makanan tidak dikonsumsi secara optimal karena menu tidak sesuai dengan kebiasaan lokal.
Jika kondisi ini dibiarkan, MBG berpotensi menjadi kebijakan mahal dengan dampak terbatas.
Hak Anak atas Gizi Tidak Bisa Ditunda
Di sisi lain, menghentikan MBG secara total justru berisiko menciptakan masalah baru. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bagi anak-anak dari keluarga rentan, makan bergizi di sekolah bukan sekadar tambahan, melainkan kebutuhan dasar.
Menghentikan program tanpa alternatif berarti membiarkan ribuan anak kembali belajar dalam kondisi lapar.
Dari sudut pandang hak anak, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin tumbuh kembang yang layak. MBG, meski belum sempurna, merupakan instrumen penting dalam pemenuhan kewajiban tersebut.
Oleh karena itu, advokasi publik perlu menolak logika penghentian total yang justru dapat merugikan kelompok paling lemah.
Manfaat MBG yang Telah Terbukti
Sebuah studi kualitatif yang dilakukan di SDN 3 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, memberikan gambaran konkret tentang implementasi MBG di tingkat satuan pendidikan dasar.
Sekolah ini dipilih sebagai penerima manfaat karena mayoritas peserta didiknya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
Sejumlah penelitian lapangan menunjukkan bahwa MBG memberikan dampak positif nyata. Studi implementasi MBG di tingkat sekolah dasar menemukan bahwa program ini membantu meningkatkan status gizi siswa serta mendukung konsentrasi dan energi belajar, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
Penelitian evaluatif di beberapa sekolah dasar dan menengah juga mencatat peningkatan kehadiran siswa, motivasi belajar, serta interaksi sosial yang lebih inklusif melalui momen makan bersama.
Temuan-temuan ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi intervensi pendidikan dan kesehatan yang saling terkait.
Evaluasi Program MBG di Sekolah Dasar dan Menengah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG telah berjalan sejak awal 2025 dan memberikan manfaat nyata berupa terpenuhinya kebutuhan gizi harian siswa serta meningkatnya konsentrasi belajar.
Namun, penelitian ini juga mengungkap persoalan mendasar, yaitu belum adanya regulasi teknis tertulis yang secara spesifik mengatur pelaksanaan MBG di tingkat daerah.
Variasi menu yang kurang sesuai dengan preferensi siswa, yang berdampak pada munculnya sisa makanan (food waste).
Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan standar gizi, tetapi juga oleh pendekatan yang adaptif terhadap kebiasaan makan anak tanpa mengurangi nilai gizi.
Lanjutkan MBG dengan Perbaikan Struktural
Posisi advokasi yang paling rasional dan berkeadilan adalah melanjutkan MBG dengan koreksi mendasar. Advokasi ini menuntut perubahan nyata, bukan sekadar penyesuaian kosmetik.
Pertama, sasaran MBG harus diprioritaskan pada anak-anak dengan risiko gizi tinggi, keluarga miskin, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Pendekatan berbasis data sosial-ekonomi dan kesehatan menjadi keharusan, bukan pilihan.
Kedua, desain program harus adaptif terhadap konteks lokal. Pelibatan sekolah, tenaga kesehatan, ahli gizi, dan orang tua penting untuk memastikan menu sesuai kebutuhan anak serta meminimalkan pemborosan.
Ketiga, transparansi anggaran dan evaluasi dampak harus dibuka ke publik. Masyarakat sipil, media, dan akademisi perlu diberi ruang untuk mengawasi dan menilai efektivitas program secara independen.
Keempat, pemerintah harus membuka ruang dialog yang bermakna. Kritik dan masukan publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi kebijakan, bukan sebagai ancaman legitimasi.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan gizi, kesehatan, dan minat belajar anak.
Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila MBG dikawal secara kritis dan konstruktif.
Alih-alih menghentikan program secara gegabah atau mempertahankannya tanpa evaluasi, advokasi publik harus menuntut MBG yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Masa depan generasi muda terlalu berharga untuk dikorbankan oleh kebijakan yang setengah matang.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah MBG harus dihentikan atau dilanjutkan, melainkan apakah negara berani memperbaikinya demi anak-anak yang paling membutuhkan.
Penulis: Dena Milah Athkia
Mahasiswa Prodi Matematika Terapan, IPB University
Dosen Pengampu: Dr. Ir. Burhanuddin, M.M.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
