Bagaimana dua kubu militer, aktor asing, dan kecerdasan buatan generatif mengubah media sosial menjadi medan perang yang membunuh warga sipil secara diam-diam.
Bayangkan kita tidak perlu mengirim satu pun tentara ke negara yang ingin kita destabilisasi. Tidak perlu bom, tidak perlu invasi. Cukup smartphone, akun media sosial palsu, konten yang dirancang dengan cermat, dan pemahaman mendalam tentang psikologi massa maka kita bisa memperpanjang perang, menghalangi gencatan senjata, dan mengarahkan warga sipil ke zona kematian tanpa pernah menarik pelatuk senjata.
Itulah yang terjadi di Sudan sejak 15 April 2023. Dan ini bukan teori. Ini terdokumentasi.
Perang saudara antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) telah menjadi salah satu bencana kemanusiaan paling parah di abad ini. Lebih dari 13.000 orang tewas hanya di tahun pertama, jutaan warga terusir dari rumah mereka, dan sekitar 25 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat (Freedom House, 2024a).
Memasuki 2025, SAF perlahan merebut kembali wilayah-wilayah penting di sekitar Khartoum, namun konflik di Darfur terutama di El Fasher terus berlanjut dengan tuduhan genosida terhadap kelompok etnis non-Arab (Freedom House, 2025a).
Namun di balik perang fisik itu, ada perang lain yang hampir tidak terlihat perang informasi. Dan dalam banyak hal, perang inilah yang jauh lebih berbahaya.
Membangun Narasi di Tengah Kekacauan 2023
Konflik bersenjata di Sudan pecah pada 15 April 2023 setelah meningkatnya ketegangan antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Persaingan kekuasaan antara kedua aktor militer tersebut akhirnya berubah menjadi pertempuran terbuka di ibu kota Khartoum dan kemudian meluas ke berbagai wilayah lain di negara tersebut.
Konflik ini tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga berkembang di ruang digital, di mana media sosial menjadi alat penting bagi kedua pihak untuk mempengaruhi opini publik domestik maupun internasional. Sejak hari-hari pertama perang, platform media sosial seperti Twitter/X dan Facebook digunakan secara intensif oleh kedua pihak untuk menyampaikan narasi mereka mengenai situasi konflik.
RSF secara aktif mempublikasikan video operasi militer, pernyataan resmi, serta klaim kemenangan di medan perang melalui akun media sosial mereka. Konten-konten tersebut sering kali dirancang untuk menampilkan kekuatan militer RSF serta menunjukkan bahwa kelompok tersebut memiliki kendali atas berbagai wilayah strategis.
Selain menampilkan aktivitas militer, RSF juga berusaha membangun citra politik tertentu melalui propaganda digital. Dalam beberapa unggahan, RSF membingkai dirinya sebagai kekuatan yang mendukung tuntutan Revolusi Sudan, yang dikenal dengan slogan “kebebasan, perdamaian, dan keadilan.”
Untuk memperkuat narasi ini, beberapa konten propaganda menggunakan tagar yang merujuk pada revolusi Sudan, seperti #حراس_الثورة_المجيدة yang berarti “penjaga revolusi mulia.” Selain itu, sejumlah unggahan dipublikasikan dalam bahasa Inggris dengan tujuan menjangkau audiens internasional, termasuk media Barat dan komunitas internasional yang mengikuti perkembangan konflik Sudan (Khalafallah, 2025).
Di sisi lain, SAF juga memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi strategis selama konflik berlangsung. Melalui berbagai akun resmi dan tidak resmi, SAF menyebarkan pernyataan yang membantah klaim RSF serta berusaha menunjukkan bahwa militer masih memiliki kendali atas situasi keamanan di berbagai wilayah.
Narasi semacam ini juga berfungsi untuk mempertahankan moral pasukan serta menjaga dukungan publik terhadap militer. Namun, salah satu karakteristik utama dari perang informasi dalam konflik Sudan adalah sulitnya memverifikasi banyak klaim yang beredar di ruang digital.
Baik SAF maupun RSF sering kali mempublikasikan klaim kemenangan atau informasi mengenai situasi keamanan yang tidak dapat diverifikasi secara independen oleh jurnalis maupun organisasi pemantau konflik. Menurut laporan SMEX, kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses jurnalis ke wilayah konflik, sehingga masyarakat sering kali harus mengandalkan informasi dari media sosial yang belum tentu akurat (SMEX, 2023).
AlTaher (2023) menemukan bahwa penelitian terhadap aktivitas media sosial selama konflik Sudan menunjukkan bahwa sebagian kecil akun sangat aktif dalam menyebarkan pesan terkait perang. Aktivitas tersebut termasuk posting berulang dan retweet dalam jumlah besar yang dapat memperkuat narasi tertentu serta menciptakan kesan dukungan publik yang luas di media sosial.
Eskalasi Perang Siber dan Pembungkaman Media 2024
Tahun 2024 menandai eskalasi yang lebih serius. SAF memutus akses internet di wilayah Darfur pada 2024, sementara RSF merebut kendali atas pusat data di Khartoum dan menyabotase peralatannya, menyebabkan pemadaman internet yang meluas.
Akibatnya, warga sipil Sudan menjadi sangat sulit mendapatkan informasi untuk menavigasi situasi perang termasuk mengetahui lokasi distribusi bantuan makanan, rute evakuasi, dan kondisi keamanan wilayah
Steinhauer (2025) mencatat bahwa tahun 2024 menandai eskalasi yang lebih serius. SAF memutus akses internet di wilayah Darfur pada 2024, sementara RSF merebut kendali atas pusat data di Khartoum dan menyabotase peralatannya, menyebabkan pemadaman internet yang meluas.
Akibatnya, warga sipil Sudan menjadi sangat sulit mendapatkan informasi untuk menavigasi situasi perang termasuk mengetahui lokasi distribusi bantuan makanan, rute evakuasi, dan kondisi keamanan wilayah.
Pada Januari 2024, pejabat pemerintah dan gubernur beberapa negara bagian di bawah kendali militer SAF mengeluarkan keputusan yang melarang publikasi informasi apapun yang “mencemarkan nama baik negara” atau lembaga negara termasuk militer (Freedom House, 2024b).
Kampanye mass-reporting terkoordinasi juga terjadi sepanjang tahun ini, di mana kelompok akun secara serempak melaporkan akun jurnalis dan media independen ke platform media sosial untuk memicu suspensi.
Pada Juni 2024, Beam Reports mengungkap jaringan disinformasi “Israel-Emirat” di platform X yang menuduh militer Sudan terlibat dengan kelompok teroris (Freedom House, 2025b).
Di bulan yang sama, pasukan RSF membunuh jurnalis Muawiya Abdel Razek beserta tiga anggota keluarganya di rumahnya di Khartoum. Keesokan harinya, jurnalis Makawi Mohamed Ahmed dibunuh di El Gezira (Freedom House, 2025a).
Pada Oktober 2024, kampanye propaganda kelompok Islamis pro-SAF menarget para pemimpin sipil Sudan yang berkunjung ke London, melabeli mereka sebagai “pengkhianat” yang berpihak pada RSF.
Kampanye ini berhasil memobilisasi aksi protes nyata di jalanan London yang menyerang para pemimpin pro-demokrasi tersebut. Di bulan yang sama, X akhirnya mensuspend akun resmi RSF dan para pemimpinnya satu setengah tahun setelah perang dimulai.
Tahun Ketiga, Propaganda Semakin Canggih 2025
Memasuki 2025, kondisi kebebasan informasi di Sudan semakin suram. Pertempuran di Khartoum terus mengintensifikasi, dengan SAF perlahan merebut kembali wilayah ibu kota, mengusir RSF dari Omdurman, dan merebut kembali kilang minyak vital, namun konflik di Darfur masih berlanjut dengan intensitas tinggi (Freedom House, 2025a).
Di ranah informasi, pada akhir 2025 Misbar platform fact-checking Arab mengungkap kampanye disinformasi terkoordinasi yang diduga dijalankan UAE. Kampanye ini menggunakan foto-foto perempuan Somalia yang dicuri dan akun influencer palsu untuk menyebarkan konten pro-UAE dan pro-RSF secara multibahasa di X, Facebook, dan TikTok.
Investigasi BBC yang menjadi dasar laporan Misbar menemukan bahwa dari Januari 2023 hingga September 2025, akun-akun palsu ini menghasilkan lebih dari 47.000 postingan yang menjangkau lebih dari 215 juta pengguna (Misbar, 2025).
AllAfrica (2025) mencatat bahwa per Mei 2025 setidaknya 90 persen fasilitas media Sudan termasuk TV, radio, dan surat kabar telah hancur total selama konflik. Kantor lebih dari 29 institusi media diserang, dihancurkan, dan ditutup paksa.
Para jurnalis yang tersisa tidak dapat menjalankan pekerjaan mereka secara independen dan aman. Kondisi ini menciptakan vakum informasi yang langsung diisi oleh propaganda dari kedua kubu persis seperti yang diperingatkan oleh teori propaganda klasik Harold Lasswell propaganda bekerja paling efektif ketika tidak ada sumber informasi alternatif yang tersedia.
Propaganda yang Membunuh secara Harfiah
Yang membedakan kasus Sudan dari kebanyakan studi propaganda lain adalah ini propaganda di Sudan tidak hanya memanipulasi opini publik. Ia membunuh orang secara harfiah.
SMEX mendokumentasikan langsung bagaimana kampanye disinformasi membahayakan keselamatan jiwa warga Sudan. Seorang jurnalis mengunjungi gedung Radio dan TV nasional tepat setelah SAF mengumumkan telah merebut kembali gedung tersebut hanya untuk bertemu langsung dengan pasukan RSF di dalamnya, sebuah pertemuan yang hampir merenggut nyawanya.
Klaim “kemenangan” palsu SAF ini adalah contoh nyata bagaimana disinformasi militer membahayakan nyawa warga sipil yang bergerak berdasarkan informasi tersebut (SMEX, 2023).
Di tingkat yang lebih luas, kampanye propaganda dari kedua kubu terbukti berhasil mengadvokasi SAF untuk merekrut jihadis, serta memobilisasi warga sipil untuk mengangkat senjata dan bergabung dalam pertempuran.
Kampanye propaganda juga secara konsisten mendorong penolakan terhadap upaya perdamaian melabeli siapapun yang menyerukan gencatan senjata sebagai “pengkhianat” yang berkonspirasi dengan pihak asing (Khalafallah, 2025).
Ideologi dan Kepentingan Geopolitik di Balik Propaganda
Di balik perang informasi antara SAF dan RSF, terdapat lapisan ideologi dan kepentingan geopolitik asing. Aktor-aktor kunci asing yang memanipulasi ruang informasi Sudan berbasis di Rusia, Mesir, Ethiopia, dan UAE.
Jaringan berbasis Rusia mendistribusikan konten propaganda kepada ratusan ribu akun di Facebook dan Instagram, mengikuti pola yang sudah diterapkan Rusia di banyak negara Afrika lainnya. UAE, yang dikonfirmasi mendukung RSF secara militer, juga terlibat aktif dalam kampanye disinformasi digital yang terungkap pada 2024 dan 2025 (Freedom House, 2024b).
Kelompok Islamis yang berafiliasi dengan rezim Omar al-Bashir dan Partai Kongres Nasional menjalankan kampanye propaganda yang mengadvokasi SAF untuk merekrut jihadis, menyerang tokoh-tokoh sipil yang netral, dan melabeli siapapun yang menyerukan perdamaian sebagai pengkhianat.
Kampanye mereka bahkan berhasil menggerakkan massa di luar Sudan seperti aksi protes di London pada Oktober 2024 yang secara fisik menyerang para pemimpin pro-demokrasi Sudan.
Mengapa Kasus Ini Penting untuk Kita Semua
Sudan bukan anomali. Sudan adalah cermin dari bagaimana propaganda digital bekerja dalam konflik bersenjata modern.
Pola yang terlihat di Sudan jaringan akun tidak autentik yang terorganisir, disinformasi yang dioutsource kepada aktor lokal agar tampak otentik, serangan siber terhadap media independen, pemadaman internet sebagai senjata, dan propaganda yang secara langsung mempengaruhi keputusan hidup-mati warga sipil adalah pola yang sudah dan akan terus muncul di konflik lain.
Selama komunitas internasional masih memandang propaganda digital sebagai masalah sekunder dalam konflik bersenjata, Sudan hanyalah peringatan dari banyak bencana serupa yang akan menyusul. Perang modern tidak lagi hanya dimenangkan dengan senjata. Ia dimenangkan atau sengaja diperpanjang dengan narasi. Dan narasi itu kini sedang dibangun dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia.
Penulis: Fadhilah Indahidayah (07041182328003)
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
AlTaher, N. (2023, June 2). Sudan’s warring sides use online manipulation extensively, disinformation group says. The National. https://www.thenationalnews.com/mena/2023/06/02/sudans-warring-sides-use-online-manipulation-extensively-disinformation-group-says/
Freedom House. (2024a). Sudan: One year into conflict, Freedom House urges united action to end violence and aid democratic transition. https://freedomhouse.org/article/sudan-one-year-conflict-freedom-house-urges-united-action-end-violence-and-aid-democratic
Freedom House. (2024b). Sudan: Freedom on the Net 2024 Country Report. https://freedomhouse.org/country/sudan/freedom-net/2024
Freedom House. (2025a). Sudan: Two years into conflict, Freedom House urges end to violence, accountability for perpetrators. https://freedomhouse.org/article/sudan-two-years-conflict-freedom-house-urges-end-violence-accountability-perpetrators
Freedom House. (2025b). Sudan: Freedom on the Net 2025 Country Report. https://freedomhouse.org/country/sudan/freedom-net/2025
SMEX. (2023). How disinformation campaigns endanger lives in Sudan. https://smex.org/how-disinformation-campaigns-endanger-lives-in-sudan/
Khalafallah, H. (2025). Beyond the battlefield: Sudan’s virtual propaganda warzone. The Tahrir Institute for Middle East Policy. https://timep.org/2025/01/14/beyond-the-battlefield-sudans-virtual-propaganda-warzone/
Misbar Editorial Team. (2025). Viral misinformation about Sudan fact-checked by Misbar in 2025. https://www.misbar.com/amp/en/editorial/2025/12/30/viral-misinformation-about-sudan-fact-checked-misbar-2025
Steinhauer, J. (2026). Disinformation in Sudan. Substack. https://jasonsteinhauer.substack.com/p/disinformation-in-sudan
AllAfrica. (2025). Sudan: UNESCO — World Press Freedom Day 2025, Sudan media landscape in disarray. https://allafrica.com/stories/202505050007.html
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
