Fasilitas yang dimiliki negara, seperti kendaraan dinas, rumah dinas, hingga perangkat operasional kantor merupakah fasilitas yang dibiayai oleh pajak rakyat. Tujuan diberikan nya fasilitas tersebut adalah untuk mendukung pelayanan publik.
Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan banyaknya fasilitas negara yang disalahgunakan fungsi untuk kepentingan pribadi. Salah satu penyelenggara negara yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penyelenggara negara yang mendapatkan fasilitas negara tersebut. Namun, amanah tersebut sering kali disalahgunaan untuk kepentingan pribadi yang digunakan sesuka hati.
Pemicu dari penyalahgunaan fasilitas ini berawal dari hilangnya batasan antara hak jabatan dan kepentingan pribadi. Banyak ASN yang merasa bahwa fasilitas yang diberikan negara merupakan privilege yang dapat digunakan sesuka hati. Sikap permisif ini membuat para ASN menormalisasi tindakan-tindakan yang menyalahi aturan dalam menggunakan fasilitas negara seperti menggunakan mobil dinas untuk berlibur.
Contoh nyata dalam isu ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Isu tersebut dilakukan oleh oknum ASN yang diam-diam menjual aset milik pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Dua unit kendaraan dinas, yaitu Toyota Fortuner dan Toyota Avanza, dijual dengan ilegal oleh pelaku dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan aset daerah dan prosedur inventarisasi yang kurang untuk mengubah status kendaraan dinas menjadi barang dagangan.
Baca Juga: Korupsi Tak Pernah Usai: Saat Sistem Lebih Kuat dari Penegakan Hukum
Alasan seperti ekonomi yang lesuh, desakan hutang, serts minimnya audit menjadi pemicu nya. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan murni tindak pidana penggelapan aset negara yang merugikan daerah hingga ratusan juta rupiah.
Di lain daerah, masyarakat dibuat geger oleh ASN yang mengubah fungsi kendaraan dinas menjadi usaha rental mobil. Isu tersebut terjadi di Merauke, Papua Selatan pada 27 Mei 2025. Tiga Unit mobil dinas berjenis Mitsubishi Triton, Toyota Avanza, dan Hilux Double Cabin sempat direntalkan oleh pelaku dan baru terungkap pada saat terjadi laka lantas. Isu ini dapat memperlihatkan bahwa integritas ASN masih perlu ditanyakan.
Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN yang menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dapat dijatuhi sanksi ringan hingga berat. Sanksi tersebut meliputi:
- Sanksi Ringan: Berupa teguran tertulis atau lisan
- Sanksi Sedang: Berupa pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) 25% selama 6, 9, atau 12 bulan
- Sanksi Berat: Berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, atau pemberhentian tidak hormat sebagai ASN.
Untuk mengatasi permasalah ini, diperlukan langkah yang sistemik serta tidak sekedar reaktif, langkah tersebut dengan cara:
- Pelacakan berbasis GPS pada setiap fasilitas negara agar unit dapat dilihat pergerakan nya secara real-time
- Audit fisik secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah
- Diberikan nya sanksi yang tegas melalui jalur hukum atau pemecatan secara tidak hormat
- Membuka pengaduan masyarakat (Whistleblowing System) untuk melaporkan jika ada yang menyalahgunakan fasilitas negara
Isu yang terjadi di NTT dan Merauke harus menjadi evaluasi mendalam bagi integritas ASN di Indonesia. Setiap ASN wajib mengimplemntasikan budaya Core Values ASN BerAKHLAK yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kejujuran serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas negara. Oleh karena itu, Fasilitas negara bukan untuk pamer kekuatan atau mencari tambahan penghasilan, melainkan menjadi alat bantu untuk mempermudah pelayanan bagi rakyat.
Penulis:
1. Agung Nur Wibowo (004)
2. Mahendra Dwi Febrian (006)
3. Fauzan Akmal Rusli (040)
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
