Di tengah tingginya angka pengangguran, Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dengan inisiatif menghadirkan program magang bagi fresh graduate sebagai solusi transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja.
Program ini kerap dipuji karena dianggap membuka pengalaman, jejaring, dan keterampilan bagi lulusan baru yang minim jam terbang.
Namun, dibalik semangat tersebut, muncul pertanyaan yang jarang dibicarakan: ke mana arah kebijakan ini bagi pengangguran lama yang usianya sudah lewat kategori fresh graduate?
Ketika akses program difokuskan pada mereka yang baru lulus, sebagian pencari kerja lain justru semakin terpinggirkan dari peluang peningkatan kompetensi.
Alih-alih menjadi solusi menyeluruh, program magang berisiko menciptakan segmentasi baru dalam pasar kerja, antara yang dianggap “siap dibina” dan mereka yang perlahan tersisih.
Di sinilah efektivitas program magang perlu ditinjau ulang, bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi dari keadilan akses dan dampaknya bagi seluruh kelompok pencari kerja.
Secara konsep, program magang memang dirancang sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Bagi fresh graduate, minimnya pengalaman sering menjadi hambatan utama untuk masuk ke pasar kerja formal.
Data BPS menunjukkan bahwa lulusan baru masih mendominasi angka pengangguran terbuka di Indonesia, terutama pada kelompok usia 20–24 tahun.
Di mana pada awalnya Program Magang ini dibuka untuk 20.000 peserta, yang nantinya akan ditingkatkan lagi hingga ratusan ribu peserta.
Dalam konteks ini, program magang dapat membantu menutup kesenjangan keterampilan dengan memberi pengalaman kerja, jejaring profesional, serta pemahaman langsung terhadap kebutuhan industri.
Tidak heran jika kebijakan ini kerap dipandang sebagai solusi praktis dan relatif cepat untuk menekan pengangguran muda.
Namun, efektivitas program magang menjadi dipertanyakan ketika kebijakan ini diposisikan sebagai solusi utama pengangguran secara keseluruhan.
Fokus yang terlalu sempit pada fresh graduate berpotensi mengabaikan kelompok pengangguran lama, mereka yang telah berulang kali gagal masuk pasar kerja, mengalami penurunan keterampilan, atau terkendala usia dan syarat administratif.
Bagi kelompok ini, masalah yang dihadapi bukan lagi sekadar kurang pengalaman, melainkan persoalan struktural: mismatch keterampilan, diskriminasi usia, hingga terbatasnya program peningkatan kapasitas yang relevan.
Di sisi lain, skema magang yang tidak inklusif juga berisiko memperlebar segmentasi di pasar tenaga kerja.
Fresh graduate diberi akses pada pelatihan dan pengalaman kerja, sementara pengangguran lama semakin tertinggal karena tidak masuk dalam kategori sasaran.
Jika kondisi ini terus berlangsung, magang tidak lagi berfungsi sebagai jembatan bersama, melainkan sebagai pintu selektif yang hanya terbuka bagi kelompok tertentu.
Akibatnya, kebijakan yang semula dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam akses terhadap kesempatan kerja.
Untuk menjawab ketimpangan tersebut, program magang perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan yang lebih menyeluruh dan inklusif.
Pemerintah tidak cukup hanya membuka akses magang bagi fresh graduate, tetapi juga perlu merancang skema yang relevan bagi pengangguran lama.
Pendekatan berbasis usia dan status kelulusan sebaiknya digeser menjadi pendekatan berbasis kebutuhan keterampilan.
Dengan demikian, setiap pencari kerja baik lulusan baru maupun mereka yang telah lama menganggur memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya.
Selain itu, integrasi antara program magang dengan pelatihan reskilling dan upskilling menjadi langkah penting.
Pengangguran lama membutuhkan lebih dari sekadar pengalaman kerja singkat; mereka memerlukan pembaruan keterampilan yang sesuai dengan perubahan pasar kerja.
Program pelatihan berbasis sektor, didukung kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, dapat menjadi jalan keluar agar kebijakan tidak berhenti pada pengalaman sementara, melainkan membuka peluang kerja yang berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa magang tidak berubah menjadi substitusi tenaga kerja murah, dengan memperkuat pengawasan dan evaluasi pasca program.
Pada akhirnya, efektivitas program magang tidak semestinya diukur hanya dari jumlah peserta atau keberhasilan fresh graduate masuk ke dunia kerja.
Ukuran keberhasilan yang lebih adil adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjangkau seluruh kelompok pencari kerja dan mengurangi pengangguran secara merata.
Tanpa keberanian untuk memperluas sasaran dan memperbaiki desain kebijakan, program magang berisiko menjadi solusi yang timpang membantu sebagian, tetapi meninggalkan yang lain.
Di sinilah negara diuji: apakah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar hadir untuk semua, atau hanya bagi mereka yang paling siap menerima kesempatan.
Penulis: Alya Zakira
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
