Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi hari pencetak sejarah bagi Indonesia. Kita telah memiliki presiden dan wakil presiden yang baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan memimpin Indonesia untuk periode 2024-2029.
Besar harapan rakyat Indonesia kepada mereka agar dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan makmur.
Dalam kepemimpinan presiden sebelumnya, negara kita juga mengalami banyak perkembangan, seperti pembangunan IKN, sirkuit Mandalika, Kereta Cepat Indonesia, fasilitas umum, bantuan sosial, dan masih banyak lainnya.
Namun, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh presiden dan wakil presiden yang baru, seperti pemberantasan korupsi, penyediaan BBM, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan SDA.
Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden yang terpilih harus bisa meningkatkan perhatiannya terhadap hal-hal tersebut supaya negara kita menjadi negara yang makmur dan rakyatnya sejahtera.
Pertama adalah masalah korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan kriminal yang sangat merugikan bagi negara kita.
Anggaran dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru dirampas oleh oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Mereka merampas uang milik negara hingga milyaran bahkan triliunan rupiah.
Baca Juga: Harapan Generasi Muda Indonesia dalam Bidang Pendidikan pada Masa Presiden Baru
Bayangkan saja ketika kita sudah tertib untuk membayar pajak kepada pemerintah, tetapi pajak yang kita bayarkan bukannya untuk peningkatan kesejahteraan namun justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
Tindakan korupsi yang marak terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidaktegasan hukum. Sering kita melihat berita di sosial media tentang oknum pemerintah yang tertangkap karena kasus korupsi, mereka hanya dijatuhi hukuman yang terbilang ringan, dan juga ditempatkan di sel tahanan yang nyaman.
Oleh karena itu, hukuman bagi koruptor di Indonesia harus dipertegas agar memberikan efek jera bagi pelakunya, dan juga kinerja dari KPK harus ditingkatkan agar bisa memberantas korupsi dengan lebih baik lagi.
Kedua, yaitu harga dan ketersediaan BBM. Kita telah mengetahui bahwa harga BBM saat ini semakin lama semakin naik. Kenaikan harga BBM juga membuat harga barang lainnya naik sehingga membuat masyarakat merasa kesulitan.
Selain harga BBM yang semakin naik, BBM bersubsidi juga semakin sulit ditemukan. Contohnya ketika kita hendak membeli BBM bersubsidi, banyak SPBU yang kehabisan stok BBM bersubsidi dan akhirnya mau tidak mau membuat masyarakat membeli BBM non subsidi dengan harga yang lebih mahal.
Selain itu, BBM bersubsidi juga dibatasi oleh pemerintah, hanya masyarakat dengan kendaraan tertentu saja yang dapat membeli BBM bersubsidi.
Baca Juga: BBM Melejit Rakyat Tercekik
Harga BBM yang semakin naik dan juga pembelian BBM bersubsidi yang dibatasi membuat kita sebagai masyarakat merasa tertindas. Oleh karena itu, besar harapan masyarakat agar pemerintah dapat menangani masalah tersebut.
Ketiga, terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan, seperti di rumah sakit dan klinik, membutuhkan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan untuk meringankan biaya kesehatan bagi masyarakat, yaitu berupa pengadaan kartu BPJS.
Namun, keberadaan kartu tersebut kurang berpengaruh bagi masyarakat. Sering terjadi di rumah sakit, pasien yang menggunakan kartu BPJS seakan akan di nomor dua kan oleh pegawai rumah sakit, mereka cenderung dilayani dengan kurang perhatian. Sementara, pasien yang tidak memakai kartu BPJS dilayani dengan cepat dan tanggap.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia kurang baik dan harus diperbaiki. Pasien dengan kartu BPJS juga harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan pasien yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia agar dapat memberikan pelayanan dengan baik dan adil bagi seluruh masyarakat.
Terakhir, yaitu terkait dengan pengelolaan SDA yang ada di Indonesia. Negara kita adalah negara yang kaya akan SDA, seperti minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan masih banyak lainnya. Namun, kenyataannya negara kita masih kurang baik dalam mengelola SDA.
Ketika kita melihat peta SDA yang ada di negara kita, terdapat banyak sekali simbol yang melambangkan barang tambang dan sumber daya lainnya. Namun, pengelolaan sumber daya tersebut kebanyakan masih dilakukan oleh negara asing.
Baca Juga: Pemanasan Global: Antara Harapan Publik dan Kebijakan Pemerintah Melalui Food Estate
Salah satu contohnya adalah pertambangan emas di Papua, pertambangan ini dikelola oleh perusahaan asing. Miris ketika sumber daya kita malah dikuasai oleh asing. Bayangkan saja berapa ratus ton emas yang telah mereka keruk dan dibawa ke negaranya.
Seandainya pemerintah bisa mengelola sumber daya sendiri, maka negara kita akan menjadi negara yang makmur.
Oleh karena itu, besar harapan masyarakat kepada presiden dan wakil presiden terpilih agar bisa mengelola SDA dengan mandiri agar hasil dari pengelolaannya dapat memberikan dampak positif bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis: Singgih Ridho Dermawan
Mahasiswa Jurusan Manajemen, Universitas Tidar
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
