Kita sedang menyaksikan betapa murahnya harga sebuah ketertiban. Di Kalibata, nyala api yang menghanguskan lapak-lapak pedagang bukan sekadar kecelakaan, melainkan manifestasi dari kemarahan kolektif yang salah sasaran.
Bagaimana mungkin sebuah perselisihan lalu lintas bisa berakhir dengan hancurnya napas ekonomi rakyat kecil? Ada yang sakit dalam cara kita bereaksi.
Kericuhan ini bukan sekadar letupan amarah yang tiba-tiba. Di baliknya, ada benang merah kegagalan sistemik yang mengubah janji ketertiban menjadi mimpi buruk bagi warga. Alih-alih rasa aman, yang tersisa justru luka sosial yang mendalam di mana pedagang kecil dipaksa menelan kerugian, sementara akar masalahnya tetap dibiarkan menguap begitu saja.
Ketertiban sebagai Praktik Sehari-Hari
Dalam kacamata birokrasi, ketertiban sering kali hanya dianggap sebagai soal estetika dan angka-angka di atas kertas. Aparat turun ke jalan dengan mandat aturan, memastikan lalu lintas mengalir lancar dan trotoar bersih dari pandangan yang dianggap “kumuh.” Ketertiban dipuja sebagai prasyarat kota yang modern seolah-olah keteraturan adalah segalanya, meski ia harus dicapai dengan cara-cara yang mekanis.
Namun, di sinilah letak jebakannya. Ketika ketertiban dipraktikkan hanya sebagai rutinitas administratif yang dingin, ia kehilangan detak jantung kemanusiaannya. Fokus aparat sering kali bergeser: bukan lagi tentang bagaimana menciptakan harmoni sosial, melainkan sekadar menggugurkan kewajiban formal.
Ketertiban dipandang sebagai prosedur kaku tanpa ruang refleksi, abai terhadap fakta bahwa di balik setiap lapak yang digusur atau setiap warga yang ditindak, ada nyawa dan penghidupan yang sedang dipertaruhkan.
Tragedi Kalibata menjadi alarm keras bagi kita semua. Ia menyingkap tabir bahwa praktik penertiban yang terlihat “lazim” secara hukum, bisa seketika berubah menjadi sumbu ledak konflik yang destruktif saat ia berbenturan keras dengan realitas warga kecil. Di sana, kita melihat betapa tipisnya batas antara penegakan aturan dan hilangnya rasa keadilan.
Banalitas Hannah Arendt
Untuk memahami situasi ini, pemikiran filsuf Hannah Arendt tentang banalitas menjadi relevan. Arendt menjelaskan bahwa tindakan yang menimbulkan penderitaan tidak selalu berasal dari niat jahat. Kekerasan justru sering lahir dari tindakan-tindakan biasa yang dijalankan sebagai rutinitas, tanpa pertimbangan moral yang mendalam.
Dalam kerangka ini, aparat tidak dilihat sebagai pelaku dengan niat merugikan, melainkan sebagai bagian dari sistem yang bekerja secara mekanis. Tugas dijalankan karena memang demikian prosedurnya. Instruksi dilaksanakan karena itu bagian dari pekerjaan. Namun, ketika tindakan-tindakan tersebut tidak disertai refleksi atas dampaknya terhadap manusia lain, banalitas muncul.
Di Kalibata, cegatan dan penertiban bukanlah hal luar biasa dalam praktik keseharian aparat. Akan tetapi, ketika rutinitas itu bertemu dengan kondisi sosial yang rentan, efeknya menjadi jauh lebih besar. Ketertiban yang dijalankan secara biasa justru menghasilkan kekacauan yang tidak biasa.
Warga Kecil dan Kemiskinan
Di sisi lain, warga dan pedagang kecil yang terdampak tidak berada dalam posisi yang setara. Mereka hidup dalam kondisi kemiskinan struktural sebuah situasi di mana keterbatasan ekonomi bukan disebabkan oleh pilihan individu semata, melainkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang membatasi akses terhadap pekerjaan, ruang usaha, dan perlindungan.
Baca juga: Memahami Kemiskinan dan Diskriminasi dalam Terang Rerum Novarum
Berjualan di ruang publik sering kali bukan pilihan ideal, melainkan jalan terakhir untuk bertahan hidup. Ketika ruang tersebut ditertibkan tanpa solusi alternatif, warga kehilangan lebih dari sekadar tempat berjualan. Mereka kehilangan sumber penghasilan, rasa aman, dan kepastian hidup.
Dalam kondisi seperti ini, konflik menjadi mudah tersulut. Warga kecil tidak memiliki daya tawar yang kuat, sementara aparat hadir dengan otoritas penuh. Ketimpangan ini membuat warga selalu berada di posisi paling rentan ketika ketertiban ditegakkan.
Apa yang Sebenarnya dilindungi
Peristiwa ini pada akhirnya menyodorkan sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua: untuk siapa sebenarnya ketertiban itu diciptakan?
Apakah ia hadir sebagai perisai yang melindungi keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga, atau sekadar menjadi instrumen kaku untuk memastikan aturan berjalan tanpa gangguan, meski harus melindas martabat manusia di jalannya?
Bagi para pedagang kecil di Kalibata yang kini hanya bisa menatap abu dari lapak mereka, ketertiban tidak datang sebagai pelindung. Alih-alih memberikan rasa aman, ia justru hadir sebagai kekuatan dingin yang menghapus napas ekonomi mereka tanpa menyisakan ruang alternatif.
Kita harus jujur mengakui bahwa di tengah kepungan kemiskinan struktural, warga kecil sering kali terpojok di ruang-ruang kota yang paling rentan. Bagi mereka, trotoar atau pinggir jalan bukan sekadar aspal, melainkan satu-satunya panggung untuk menyambung hidup. Saat ruang itu dirampas atas nama keteraturan, yang tersisa bukan sekadar kekacauan fisik, melainkan keputusasaan yang mendalam.
Jika ketertiban terus-menerus dikerdilkan hanya sebatas kepatuhan prosedural dan keindahan visual, maka kota kita sedang menuju kegagalan yang hakiki. Kita mungkin berhasil membangun kota yang rapi secara administratif dan molek secara estetika, namun kita gagal membangun peradaban yang melindungi mereka yang paling lemah.
Tragedi Kalibata adalah pengingat pedih: bahwa ketertiban yang sejati tidak boleh hanya menuntut keteraturan, tetapi harus memiliki ruh keadilan dan kepekaan terhadap denyut nadi kehidupan rakyat kecil. Tanpa nurani, ketertiban hanyalah bentuk lain dari kekerasan yang dilegalkan.
Penulis: Putri Ayu Retno Wulandari
Mahasiswa Jurnalistik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
