Ketika ribuan driver ojek daring turun ke jalan pada pertengahan 2024 menuntut kenaikan tarif, perusahaan platform memberi jawaban yang menarik, algoritma yang menentukan harga berdasarkan permintaan pasar. Tidak ada manusia yang bisa disalahkan, tidak ada meja perundingan yang jelas. Sementara itu, para driver terus bekerja 12 jam sehari demi mencapai target poin yang lagi dan lagi ditentukan oleh sistem otomatis. Inilah ironi terbesar perdebatan teknologi dan pekerjaan di Indonesia, kita terlalu fokus pada ancaman penggantian di masa depan, sampai lupa bahwa teknologi sudah mengeksploitasi kita hari ini.
Narasi dominan tentang teknologi di dunia kerja selalu berkisar pada satu pertanyaan, akankah robot mengambil alih pekerjaan manusia? Pertanyaan ini mengalihkan perhatian dari realitas yang lebih mendesak. Teknologi tidak menunggu untuk menggantikan kita, ia sudah mengubah relasi kuasa di tempat kerja, memindahkan kontrol dari pekerja ke pemilik algoritma, dan menciptakan bentuk eksploitasi baru yang tersembunyi di balik efisiensi dan fleksibilitas.
Lihat saja ekonomi platform yang menyerap jutaan pekerja Indonesia. Penelitian The Prakarsa dan INDEF mencatat sekitar 4,2 hingga 4,3 juta orang bekerja sebagai mitra platform pada 2024, meningkat dua kali lipat dibanding 2019. Mereka disebut mitra, bukan karyawan, sehingga lepas dari perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak ada jaminan sosial, tidak ada cuti, tidak ada kepastian penghasilan. Yang ada adalah sistem rating otomatis yang bisa memutus akses mereka ke pekerjaan tanpa proses yang adil. Teknologi di sini bukan alat bantu, ia adalah majikan yang tidak terlihat, yang mengawasi setiap detik waktu kerja tetapi menolak tanggung jawab sebagai pemberi kerja.
Pola ini menyebar ke sektor formal. Gudang e-commerce menggunakan sensor gerak untuk memantau kecepatan pekerja mengemas barang. Call center menerapkan speech analytics untuk menilai performa tanpa konteks emosional. Bahkan kantor- kantor modern menggunakan software monitoring yang merekam setiap klik keyboard dan gerakan mouse. Teknologi memang meningkatkan produktivitas, tetapi dengan harga yang jarang dibicarakan: hilangnya otonomi pekerja, meningkatnya tekanan psikologis, dan normalisasi pengawasan total yang sebelumnya hanya ada dalam narasi distopia.
Kegagalan kita memahami ini terletak pada cara pandang yang keliru. Kita memperlakukan teknologi sebagai kekuatan alam yang netral, bukan sebagai pilihan desain yang mencerminkan kepentingan tertentu. Algoritma tidak objektif, ia diprogram oleh manusia dengan tujuan tertentu, biasanya memaksimalkan efisiensi dan profit. Ketika Amazon menggunakan AI untuk memecat pekerja gudang yang performanya di bawah rata-rata tanpa ada peninjauan manusia, itu bukan keputusan teknologi. Itu keputusan bisnis yang disembunyikan di balik teknologi agar tampak tidak bisa diganggu gugat.
Tentu ada yang berargumen bahwa teknologi justru membuka peluang kerja baru dan memberikan fleksibilitas. Driver ojol bisa mengatur jam kerjanya sendiri, pekerja lepas bisa bekerja dari mana saja, dan platform mempertemukan permintaan dengan penawaran secara efisien. Argumen ini tidak salah, tetapi tidak lengkap. Fleksibilitas tanpa perlindungan hanyalah nama lain dari prekaritas. Kebebasan mengatur waktu tidak berarti apa-apa jika penghasilan tidak cukup sehingga harus bekerja sepanjang waktu. Efisiensi pasar tidak adil jika satu pihak memegang semua data dan kontrol atas aturan main.
Yang kita butuhkan bukan penolakan terhadap teknologi, tetapi politisasi terhadap bagaimana teknologi dirancang dan digunakan. Pertama, perluas definisi hubungan kerja dalam regulasi. Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengakui pekerja platform, tetapi belum cukup dalam memastikan hak-hak dasar mereka. Pekerja yang mengandalkan platform sebagai sumber penghasilan utama harus mendapat jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan dari pemutusan akses sepihak. Jerman dan Prancis sudah mulai menerapkan ini dengan memaksa platform membayar kontribusi jaminan sosial.
Kedua, demokratisasi algoritma. Pekerja berhak tahu bagaimana sistem menilai performa mereka dan memiliki mekanisme untuk mengajukan keberatan. Transparansi algoritma bukan hanya isu privasi, tetapi isu keadilan kerja. Uni Eropa sedang menyusun regulasi yang mewajibkan perusahaan menjelaskan keputusan otomatis yang berdampak signifikan pada individu. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa.
Ketiga, libatkan pekerja dalam desain teknologi di tempat kerja. Terlalu sering, sistem baru diterapkan tanpa konsultasi dengan mereka yang akan menggunakannya setiap hari. Partisipasi pekerja bukan hanya soal etika, tetapi juga efektivitas, mereka yang paling memahami proses kerja sehari-hari adalah yang paling tahu di mana teknologi bisa membantu dan di mana ia justru kontraproduktif.
Perdebatan tentang teknologi dan pekerjaan harus bergeser dari pertanyaan “apakah” menjadi “bagaimana” dan “untuk siapa.” Teknologi tidak akan berhenti berkembang, dan seharusnya tidak. Tetapi kita punya pilihan tentang model bisnis apa yang kita izinkan, distribusi keuntungan seperti apa yang kita tuntut, dan perlindungan apa yang kita tegakkan. Selama kita masih terjebak pada ketakutan digantikan robot, kita membiarkan eksploitasi nyata yang terjadi hari ini berjalan tanpa perlawanan. Teknologi bisa membebaskan atau memperbudak, pilihannya bukan pada mesin, tetapi pada kita.
Penulis: Rezi Prasetyo
Mahasiswa Prodi Matematika, Universitas Pamulang
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
