Bayangkan suasana pagi hari di sebuah sekolah dasar pinggiran kota atau pelosok desa. Bel masuk berbunyi, anak-anak berlarian masuk kelas, namun tidak semuanya siap menerima pelajaran. Ada seorang siswa yang duduk lemas di bangku belakang, matanya sayu dan sulit berkonsentrasi.
Di rumahnya tadi pagi, sarapan hanyalah segelas teh manis atau sisa nasi dingin semalam karena orang tuanya tidak sempat atau tidak mampu menyediakan makanan yang layak. Ini adalah potret nyata yang masih banyak terjadi di Indonesia.
Di tengah situasi inilah, program pemerintah baru yang bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) datang membawa janji manis yang sangat memikat hati. Siapa yang tidak ingin melihat anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kenyang, dan cerdas?
Secara sederhana, program ini terdengar seperti angin segar yang sangat dinantikan. Idenya adalah negara hadir langsung ke piring makan siswa, memastikan bahwa setiap anak, kaya atau miskin, mendapatkan asupan gizi yang setara. Jika program ini berjalan mulus, dampaknya bagi masa depan anak-anak kita sungguh luar biasa.
Kita tidak hanya bicara soal perut kenyang, tapi soal keadilan sosial. Anak dari keluarga kurang mampu tidak perlu lagi merasa minder atau kelaparan saat teman-temannya jajan enak.
Dengan perut yang terisi makanan bergizi seperti daging, telur, sayur, dan susu, otak mereka akan punya “bahan bakar” yang cukup untuk menyerap pelajaran matematika atau sains. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang pintar dan tidak mudah sakit.
Selain manfaat bagi anak-anak, ada harapan besar bahwa program ini bisa menjadi penyelamat ekonomi bagi rakyat kecil. Bayangkan jika setiap sekolah diwajibkan membeli bahan makanannya dari lingkungan sekitar.
Warung makan tetangga sekolah akan kebanjiran pesanan katering, petani sayur di desa tidak perlu bingung membuang hasil panen, dan peternak ayam lokal akan punya pembeli tetap setiap hari.
Uang triliunan rupiah dari kas negara tidak akan menguap ke perusahaan besar di kota, melainkan berputar di desa-desa, masuk ke kantong ibu-ibu PKK dan pedagang pasar. Ekonomi desa yang tadinya lesu bisa mendadak hidup kembali berkat pesanan makan siang ini.
Namun, di balik bayangan indah tersebut, ada kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Pepatah lama mengatakan bahwa “tidak ada makan siang yang benar-benar gratis.” Seseorang harus membayarnya, dan dalam hal ini, yang membayar adalah uang negara, yang notabene berasal dari pajak rakyat.
Inilah yang membuat banyak orang, terutama kaum ibu dan pekerja kelas menengah, merasa was-was. Biaya untuk memberi makan puluhan juta anak setiap hari sangatlah fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah. Pertanyaan besarnya adalah, dari mana uang sebanyak itu didapatkan jika kondisi keuangan negara sedang pas-pasan?
Baca Juga: Advokasi Penguatan Program MBG: Evaluasi Pelaksanaan dan Rekomendasi Dapur di Sekolah
Kekhawatiran yang muncul di masyarakat sangat masuk akal. Orang-orang takut pemerintah akan mencari jalan pintas dengan menaikkan pajak demi membiayai program ini. Isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, misalnya, sudah membuat banyak orang pusing.
Akan menjadi sebuah ironi yang menyedihkan jika anak-anak mendapatkan makan gratis di sekolah, tetapi orang tua mereka di rumah menjerit karena harga sabun, beras, dan kebutuhan pokok lainnya melambung tinggi akibat pajak yang naik.
Jika daya beli orang tua hancur, kesejahteraan anak di rumah pun ikut terancam. Jadi, ada ketakutan bahwa kelas menengah akan dijadikan “sapi perah” untuk menanggung biaya program ini.
Selain masalah dana, ada juga kesalahpahaman soal tujuan program ini yang perlu diluruskan. Pemerintah sering bilang program ini untuk mencegah stunting atau masalah anak tumbuh kerdil.
Padahal, menurut banyak dokter dan ahli kesehatan, stunting itu terjadi di masa seribu hari pertama kehidupan, yaitu sejak di kandungan sampai usia dua tahun. Jika anak sudah masuk usia sekolah dasar, masa kritis itu sudah lewat.
Memberi makan anak SD memang bagus untuk konsentrasi belajar, tapi kurang tepat jika disebut sebagai solusi stunting. Banyak yang menyarankan, jika uangnya terbatas, sebaiknya dana itu difokuskan dulu untuk ibu hamil dan balita di Posyandu, bukan dihabiskan seluruhnya untuk anak sekolah yang sudah besar.
Masalah lain yang tak kalah menakutkan adalah soal pelaksanaan di lapangan. Kita semua tahu, mengurus logistik di negara kepulauan seperti Indonesia itu susahnya minta ampun. Mengirim makanan segar ke daerah terpencil tanpa basi adalah tantangan berat.
Belum lagi soal sampah. Jika jutaan kotak makan kemasan plastik atau styrofoam dibuang setiap hari setelah jam makan siang, Indonesia akan menghadapi gunung sampah baru yang mengerikan. Tanpa persiapan matang, program makan siang ini bisa berubah menjadi bencana lingkungan.
Terakhir, momok yang paling menghantui pikiran rakyat adalah korupsi. Trauma masa lalu soal bantuan sosial yang disunat isinya masih membekas. Ada ketakutan besar bahwa anggaran makan siang ini akan menjadi bancakan para oknum nakal.
Misalnya, jatah uang makan per anak yang seharusnya lima belas ribu rupiah, bisa jadi disunat sana-sini hingga nilai makanan yang sampai ke piring siswa hanya seharga delapan ribu rupiah.
Akibatnya, menu yang dijanjikan daging sapi segar bisa berubah menjadi sosis murah yang penuh pengawet, atau susu murni diganti dengan air gula berperisa susu. Tanpa pengawasan yang super ketat dari orang tua dan masyarakat, program mulia ini hanya akan mengenyangkan para koruptor, bukan anak-anak kita.
Pada akhirnya, kita semua sepakat bahwa niat memberi makan anak bangsa adalah hal yang sangat mulia dan patut didukung. Namun, niat baik saja tidak cukup. Program ini butuh perencanaan yang matang, bukan sekadar janji manis politik.
Sebaiknya program ini dijalankan secara bertahap, dimulai dari daerah yang paling membutuhkan, sembari memperbaiki sistem agar tidak bocor.
Kita sebagai masyarakat harus terus cerewet mengawasi, memastikan bahwa setiap rupiah uang pajak kita benar-benar berubah menjadi gizi yang nyata bagi anak-anak, bukan sekadar menjadi angka di laporan pejabat atau keuntungan bagi segelintir orang. Kita ingin program ini sukses mencetak generasi emas, bukan malah membuat negara lemas karena beban utang.
Penulis: Aguswan Zai (321230004)
Mahasiswa Sastra Inggris Universitas AKI
Dosen Pengampu: Dr. Ahmad Tauchid, S.S., M.Pd.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
