Papua: Benteng Terakhir yang Kian Tergerus Papua: Benteng Terakhir yang Kian Tergerus

Ekspansi Sektor Pangan, Energi, dan Tambang Mengancam Hutan Adat serta Komitmen Iklim Global

Tanah Papua, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan hutan hujan tropis terbesar dan paling utuh yang tersisa di Asia Tenggara, kini berada di persimpangan jalan yang kritis.

Di tengah krisis iklim global yang kian mengkhawatirkan, Papua kerap disebut sebagai “paru-paru dunia” dan benteng pertahanan terakhir Indonesia dari pemanasan global. Namun, status terhormat tersebut kini terancam oleh masifnya proyek strategis nasional dan investasi skala besar.

Ingin publikasi Artikel, Opini, Berita dan Essay di Media Mahasiswa Indonesia?

Atau di Media Online Nasional, Hubungi Redaksi MMI

Chat WA Kirim Email

Baca juga: Ironi Paru-Paru Dunia: Krisis Iklim dan Ancaman terhadap Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat Papua

Berdasarkan data pemantauan satelit terbaru, tutupan hutan Papua sebenarnya masih berada di kisaran 70 hingga 80 persen dari luas daratannya. Hutan primer ini menyimpan cadangan karbon raksasa di vegetasi, tanah, kawasan mangrove, hingga lahan gambut luas seperti di wilayah Merauke, Papua Selatan.

Sayangnya, pasca-pemekaran wilayah menjadi enam provinsi, pintu masuk investasi ekstraktif dinilai terbuka semakin lebar tanpa kontrol yang ketat.

Proyek Pangan dan Energi vs Emisi Karbon

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) baru-baru ini menyoroti rencana pelepasan ratusan ribu hektare kawasan hutan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) swasembada pangan dan bioenergi di Papua Selatan.

Berdasarkan analisis lingkungan, jika konversi hutan alam ini diubah menjadi perkebunan tebu skala besar untuk etanol, cetak sawah, dan kelapa sawit demi mengejar target biodiesel (seperti B50), diperkirakan akan melepaskan emisi antara 140 juta hingga 299 juta ton karbondioksida ke atmosfer.

“Jika jutaan hektare hutan Papua terus dialihfungsikan demi ambisi industri, pelepasan emisi karbon ini akan langsung merusak komitmen iklim Indonesia di mata internasional,” ujar perwakilan aktivis lingkungan dalam siaran persnya.

Baca juga: Isu Lingkungan Papua sebagai Tantangan Keamanan Global

Masyarakat Adat Menangis di Atas Tanah yang Kaya

“Hutan adalah pasar dan supermarket kami. Jika hutan dikosongkan, ke mana kami harus mencari kehidupan?”

Dampak nyata dari kerusakan lingkungan ini paling pertama dirasakan oleh Masyarakat Adat Papua. Dari wilayah pesisir Raja Ampat yang terancam ekspansi tambang nikel, hingga hutan-hutan di Sorong dan Merauke yang dikonversi menjadi sawit, hak atas tanah ulayat kian terpinggirkan.

Baca juga: All Eyes on Papua (Semua Mata Tertuju pada Papua): Deforestasi Wilayah Adat Papua

Pakar ekonomi pertanian mengingatkan bahwa jalan pintas berupa ekspansi lahan (deforestasi) selalu dipilih untuk mengejar pasokan pasar global, alih-alih memaksimalkan produktivitas lahan yang sudah ada (intensifikasi/replanting).

Akibatnya, terjadi kontradiksi yang menyakitkan: secara statistik, daerah Papua menyumbang pendapatan domestik yang besar dari sumber daya alamnya. Namun, persentase tingkat kemiskinan lokal di provinsi-provinsi baru Papua justru tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Baca juga: Papua di Persimpangan: Antara Ambisi Pembangunan dan Tangis Hutan Terakhir

Opini Global: Dunia Membutuhkan Papua, Papua Membutuhkan Perlindungan

Krisis lingkungan di Papua bukan lagi sekadar isu lokal atau nasional. Ketika pohon terakhir di hutan primer Papua ditebang, dampaknya akan beresonansi hingga ke belahan bumi lain dalam bentuk cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, dan percepatan pemanasan global.

Lembaga lingkungan internasional seperti Greenpeace terus mendesak adanya moratorium (penghentian sementara) total terhadap konversi hutan di Papua. Dukungan nyata terhadap ekonomi berbasis masyarakat adat—seperti ekowisata, sekolah adat, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu—harus diperkuat.