Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pemerasan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, bersama tujuh pejabat imigrasi lainnya.
Modus yang digunakan adalah menarik biaya ekstra dari setiap dokumen izin tinggal. Total perputaran uang haram dalam kasus ini mencapai Rp145,5 miliar. Jumlah ini disamarkan menggunakan puluhan rekening nominee atas nama orang lain, seperti kurir dan pekerja kebersihan.
Dalam konteks ini, penulis berargumen bahwa kasus korupsi birokrasi di kementerian bukan sekadar pelanggaran pidana murni, melainkan hilangnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi. Di sini, pejabat telah menggunakan otoritas legal publik untuk kepentingan finansial privat.
Baca juga: Bentuk dan Jenis-Jenis Korupsi
Dalam teori Hukum Administrasi Negara (HAN), setiap korupsi birokrasi selalu diawali oleh maladministrasi atau penyimpangan prosedur administrasi. Lemahnya fungsi pengawasan internal (seperti Inspektorat) membuat penyimpangan administratif ini mengkristal menjadi delik pidana korupsi yang merugikan.
Ketidakpatuhan ini pada hakikatnya merupakan hulu dari segala bentuk malpraktik kekuasaan, di mana deviasi terhadap hukum formal sengaja dilakukan untuk menciptakan celah koruptif. Dalam perspektif HAN, korupsi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan memanfaatkan ruang gelap birokrasi yang minim transparansi.
Ketika pemerasan dalam pengurusan izin tinggal atau manipulasi e-purchasing terjadi, esensi pelayanan publik telah bergeser menjadi komoditas ekonomi personal pejabat.
Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh hanya terpaku pada penghukuman pidana di hilir, melainkan harus menyentuh perbaikan sistem administrasi di hulu guna menutup ruang bagi tindakan sewenang-wenang (abuse of power).
Baca juga: Indonesia Gelap: Krisis Penegakan Hukum dan Akar Korupsi yang Sudah Kacau
Selain itu, digitalisasi pelayanan publik seperti sistem perizinan tinggal WNA harus diintegrasikan sepenuhnya secara transparan. Sistem ini idealnya tidak membuka ruang negosiasi atau interaksi fisik antara pemohon dan pejabat imigrasi.
Proses tersebut juga harus diawasi oleh lembaga eksternal independen seperti Ombudsman Republik Indonesia guna memastikan hak-hak publik terpenuhi tanpa distorsi finansial pribadi.
Pada akhirnya, kasus pungli izin tinggal ini menjadi alarm keras bagi dunia akademis dan praktisi hukum. Peristiwa ini membuktikan bahwa mata kuliah HAN bukan sekadar teori tekstual di ruang kelas, melainkan instrumen hidup yang krusial untuk mengawal moralitas penguasa.
Tugas hukumlah untuk merebut kembali otoritas publik yang telah diselewengkan demi kemaslahatan bersama. Hanya dengan pengawasan yang ketat dan transparansi yang mutlak, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance) bukan lagi sekadar utopia di atas kertas perundang-undangan.
Penulis: Amaida Aulia
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Dosen Pengampu: Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum.
Editor: Nilam Indahsari
Editor Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
