Pemberontakan vs Kepentingan Rakyat Papua

Konflik Sipil
Pembakaran Pesawat Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata

Bermula pada kejadian penyanderaan pilot penerbangan Susi Air di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata atau dinamai dengan Organisasi Papua Merdeka. Pilot yang berwarga negara Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mehrtens pada awal Februari lalu berujung pada prajurit TNI tewas dan penetapan status siaga tempur.

Dilansir pada surat kabar CNN, Kapten Philip disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua setelah pesawat yang dia terbangkan diserbu dan dibakar Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bandara Paro, Nduga, Papua, 7 Februari 2023 lalu.

Pada awalnya, Kapten Philip lewat video menyampaikan OPM akan membebaskan dirinya setelah Papua merdeka. Namun, permintaan itu ditolak dan TNI dengan segala daya dan upaya mengerahkan kekuatan untuk membebaskan Kapten Philip.

Bacaan Lainnya
DONASI

Baca Juga: UU Otsus Papua vs Cara Pandang Terhadap Papua

Mengapa OPM menyandera?

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menjelaskan alasan mengapa pasukan gerilyawan melakukan penyanderaan terhadap Kapten Philips Max Marthin.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pilot maskapai sipil Susi Air tersebut disandera karena peran politik negara asalnya Selandia Baru, yang terlibat membantu Indonesia dalam ‘pembantaian’ warga asli Papua.

“Dengan dasar itu, maka mereka (Selandia Baru), pilot itu sebagai jaminan,” kata Sebby dalam rekaman suara pernyataan yang diterima Republika, di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, sebelumnya melakukan penyerangan di Lapangan Udara Paro, di Nduga, Papua Pegunungan, Selasa (7/2/2023) waktu setempat. Penyerangan tersebut dilakukan KKB yang dipimpin Egianus Kogoya.

Dalam penyerangan tersebut, KKB membakar satu pesawat penerbangan sipil milik perusahaan Susi Air. Dari aksi sepihak tersebut, KKB melakukan penawanan terhadap pilot Kapten Philips Max Marthin. Lima penumpang, dikabarkan juga masih dalam penguasaan KKB sebagai sandera.

Dalam siaran pers resmi TPNPB-OPM memastikan tak akan melepaskan sandera. Gerilyawan bersenjata pro-kemerdekaan Papua itu menegaskan hanya akan melepaskan sandera jika pemerintah Indonesia mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Papua.

“Kami TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma tidak akan pernah kasih kembali atau kasih lepas pilot yang kami sandera ini. Kecuali NKRI mengakui dan lepaskan kami dari negara kolonial Indonesia (Papua Merdeka),” demikian pernyataan resmi TPNPB-OPM yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Baca Juga: Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Gelar Aksi Damai Terkait Otonomi Khusus

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenarkan keberadaan pilot dan penumpang pesawat sipil Susi Air yang disandera KKB di Papua.

Sigit mengatakan, saat ini personelnya di kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih terus melakukan pemburuan, dan pencarian keberadaan kelompok separatis yang melakukan penyanderaan pilot warga negara Selandia Baru itu.

Dan sampai saat ini masih dalam proses pencarian, belum adanya kabar tindakan lanjut, itu membuat pihak Selandia Baru ingin ikut melepaskan warga negaranya.

Upaya pembebasan penyanderaan

Dalam melakukan penyelamatan kepada pilot dan beberapa penumpangnya, pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua Theo Hasegem mengatakan di situasi seperti ini keselamatan pilot adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, apalagi dia menduga pilot asal Selandia Baru itu sudah “merasa tidak nyaman” dan “trauma” sesudah peristiwa berdarah itu.

Menurut dia, seharusnya penyelamatan pilot dilakukan tanpa kekerasan, tanpa ada penangkapan, dan intimidasi terhadap siapapun. Oleh sebab itu, Theo mengusulkan perlu dilakukan “dialog terbuka yang difasilitasi pihak ketiga” dengan membuat tim negosiasi khusus, sebelum negosiasi dimulai.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan pihaknya akan tetap melancarkan serangan sampai dialog berlangsung di meja perundingan untuk membicarakan tuntutan mereka. Pihaknya juga meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pemerintah Selandia Baru untuk mendesak “operasi militer” yang dilakukan pemerintah Indonesia dihentikan.

Sebby menyebut serangan yang dilakukan TPNPB-OPM merupakan serangan balasan karena pada 23 Maret lalu TNI/Polri sudah melakukan operasi militer di Ndugama yang menewaskan ibu hamil dan dua anggota TPNPB.

Baca Juga: Penahanan 7 Tahanan Politik Papua: Antara menjaga keutuhan NKRI dan Pelanggaran HAM

Penyerangan terhadap aparat itu, juga dikatakan Sebby Sambom, dilakukan karena Panglima TNI Yudo Margono tidak menepati janji untuk menempuh upaya persuasif dalam membebaskan sandera pilot Philip Max Merhtens.

“Sekali lagi kami tegaskan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan kabinet tidak bisa alergi untuk duduk di meja perundingan dengan kami daripada pasukan Anda banyak mati,” kata Sebby juru bicara perwakilan dari Organisasi Pemberontakan Papua.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon—selaku mitra kerja TNI—mengatakan pergerakan yang dilakukan TNI merupakan ‘operasi yang bersifat persuasif’, bukan operasi besar-besaran yang berdampak pada masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Dia menyebut TNI masih mengedepankan cara persuasif dalam operasi pembebasan pilot Susi Air dan langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan ‘perhitungan’ yang memiliki dasar ‘informasi intelijen’ yang diterima.

Dengan begitu respon Indonesia tidak tanggap terhadap penyanderaan Susi Air, sudah lebih dari dua bulan pilot Susi Air yang memiliki kewarganegaan Selandia Baru disandera oleh TPNPB-OPM. Dengan waktu selama itu, Theo Hasegem menilai pemerintah sudah ‘tidak mampu’ membebaskan sandera dan menyarankan pemerintah untuk menyerahkan pembebasan kepada Selandia Baru.

“Mungkin sudah ada pertemuan antara pemerintah dengan pemerintah Selandia Baru, saya yakin itu sudah. Di situ mungkin ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Tapi ketika sudah ada tindakan brutal seperti ini, menurut saya kesepakatan itu sudah gagal karena sudah didahului dengan pembunuhan, penembakan, penangkapan, dan kemudian terjadi penyerangan,” ujar Theo.

Tetapi, pihak TPNPB-OPM berkukuh hanya ingin bernegosiasi dengan pemerintah pusat karena ini ‘masalah politik’.

Baca Juga: Pemblokiran Internet oleh Jokowi terhadap Warga Papua: Melanggar HAM Kah?

Respon Susi Pudjiastuti untuk maskapainya

Susi Air menarik dan menghentikan penerbangan di Papua, karena tidak ada jaminan keamanan untuk maskapainya. Adanya kasus masalah penyanderaan pilot dan penumpang serta pembakaran pesawat pada Susi Air akhirnya Susi Pudjiastuti pun marah dan menarik semua armadanya.

Penerbangan pesawat sangat dibutuhkan di Papua, pesawat sebagai alat transporatasi dan alat distribusi akan mempermudah perekonomian di Papua.

“Saya sebagai pemilik Susi Air meminta maaf pada masyarakat Papua dan pemerintah Papua karena 70 persen penerbangan kami harus berhenti di Papua,” ungkap Susi dan menjelaskan bahwa hal ini tentunya akan menganggu suplai logistik bagi masyarakat pegunungan Papua.

Dengan ditariknya penerbangan ke Papua, banyak penundaan pengiriman barang ke Papua, akibatnya pemasokan barang pangan menipis bahkan tidak ada. Pada daerah Papua, seperti viralnya berita pada sosial media. Curahan ibu penjual warung sembako kepada perwakilan pemerintah daerah yang turun langsung ke lokasi.

“Saya yang punya kios saja sudah lama tidak makan nasi, sampai minta ubi ke tetangga sebelah. Saya minta keamanannya bapak-bapak untuk lebih ketat lagi. Supaya barang-barang saya cepat datang, hampir 3 minggu dipending,” ujar ibu toko sembako yang disampaikan pada reporter Kumparan pada 2 Maret 2023.

Maskapai milik negara tidak bisa memberi penerbangan ke seluruh Papua, jadi songkongan pihak swasta-lah yang diharapkan. Bagaimana jika keamanan tidak bisa dijamin oleh pemerintah daerah? Dan hanya adanya kepentingan pihak Organisasi Pemberontakan Papua yang terus memaksa pembebasan Papua tanpa melihat rakyat Papua lainnya yang kesusahan.

Baca Juga: Papua: Kami Ingin “Di-Indonesiakan” dengan Baik

Langkah yang harus diambil

Tanggapan Indonesia dianggap lambat karena banyak pertimbangan di dalamnya, jika menuruti Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia dan sandra dilepas tanpa adanya persiapan bahwa rakyat di Papua pun banyak menderita karena TPNPB-OPM hanya mementingkan kepentingan organisasi saja.

Sedangkan jika keadaan tidak bisa dikembali seperti semula, Papua akan mengalami kesulitan akses distribusi barang.

Tindakan tegas dari Susi Pudjiastuti mengambil langkah dengan menarik maskapainya untuk melindungi pekerja Susi Air adalah tindakan benar. Seharusnya pemerintah daerah-lah yang turut andil menengahi masalah tersebut, karena keamanan untuk maskapai akan menyangkut kesejahteraan rakyat Papua.

Dan juga jika pemerintah pusat berani mengambil langkah tegas dengan bernegosiasi langsung dan mendengarkan aspirasi, keluhan, bahkan masukan dari kelompok TPNPB-OPM seharusnya masalah tentang Papua tidak akan berangsur lama.

Dengan pemerintah pusat bernegosiasi dan memberikan kesibukan, itu akan mengalihkan fokus TPNPB-OPM. Pasti telah terjadi ketimpangan pada pedalaman Papua makanya Papua ingin memerdekakan diri. Dengan dialihkan fokus Papua kepada perluasaan perkembangan daerah Papua seperti yang diinginkan penduduk asli Papua.

Penulis: 

Cinta Yudisra
Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Editor: Ika Ayuni Lestari     

Bahasa: Rahmat Al Kafi

Kirim Artikel

Pos terkait

Kirim Artikel Opini, Karya Ilmiah, Karya Sastra atau Rilis Berita ke Media Mahasiswa Indonesia
melalui WhatsApp (WA): 0822-1088-8201
Ketentuan dan Kriteria Artikel, baca di SINI