Laut Cina Selatan telah lama menjadi kawasan strategis yang menyimpan potensi ketegangan politik dan militer. Selain menjadi jalur pelayaran internasional yang dilalui sepertiga perdagangan global, wilayah ini juga mengandung sumber daya alam yang melimpah, baik dalam bentuk perikanan maupun cadangan minyak dan gas.
Negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan saling mengklaim sebagian wilayahnya, sehingga menciptakan tumpang tindih kepentingan yang kompleks.
Dalam konteks inilah ASEAN sebagai organisasi kawasan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik melalui diplomasi multilateral.
Sebagai organisasi yang mengedepankan sentralitas dan stabilitas kawasan, ASEAN memanfaatkan berbagai forum untuk menjaga komunikasi antara negara-negara yang terlibat.
ASEAN Regional Forum (ARF) menjadi salah satu platform utama bagi ASEAN untuk mengundang aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan terutama Tiongkok dalam melakukan dialog terbuka terkait isu keamanan kawasan.
Keberadaan ARF memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan, penguatan langkah-langkah pembangunan kepercayaan, serta pencegahan salah perhitungan militer yang dapat memicu konflik terbuka.
Walaupun forum ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, efektivitasnya terlihat dalam kemampuannya mempertahankan ruang konsultasi yang stabil.
Baca Juga: Perang Dagang As-China: Mampukah ASEAN Plus Three Melindungi Rantai Pasok dan Ekspor Indonesia
Selain ARF, ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) menjadi wadah kerja sama teknis yang lebih operasional.
Melalui latihan keamanan maritim, pertukaran informasi, dan peningkatan kesadaran domain maritim, negara-negara anggota dapat meningkatkan kapasitas keamanan masing-masing dan memperbaiki koordinasi dalam penanganan insiden.
ADMM-Plus memberikan dimensi praktis dalam diplomasi ASEAN, yang tidak hanya bergantung pada dialog politik, tetapi juga kerja sama konkret di lapangan.
Sementara itu, hubungan antara ASEAN dan Tiongkok memainkan peran sentral dalam dinamika Laut Cina Selatan. Sejak penandatanganan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada 2002, ASEAN mendorong terciptanya Code of Conduct (COC) yang lebih mengikat.
COC diharapkan menjadi kerangka hukum dan norma perilaku yang dapat membatasi aktivitas militer, mengatur pembangunan fasilitas, serta mendorong penyelesaian damai.
Meski negosiasi berlangsung lambat akibat perbedaan kepentingan dan resistensi terhadap aturan yang membatasi, upaya ini mencerminkan komitmen ASEAN untuk menjaga stabilitas melalui diplomasi jangka panjang.
Namun demikian, peran ASEAN dalam mengelola konflik tidak lepas dari berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan terbesar berasal dari fragmentasi kepentingan antarnegara anggota.
Baca Juga: Laut Cina Selatan: Diplomasi ASEAN Diuji di Tengah Bayang-Bayang Dominasi Tiongkok
Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam, yang memiliki klaim teritorial langsung, sering menginginkan sikap yang lebih keras terhadap Tiongkok, sementara negara-negara seperti Kamboja dan Laos cenderung mendukung Beijing karena ketergantungan ekonomi. Perbedaan ini membuat ASEAN sulit membangun posisi bersama yang solid.
Selain itu, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok menambah kompleksitas situasi. Kedua kekuatan besar ini memiliki kepentingan strategis di kawasan, sehingga negara-negara ASEAN kerap berada dalam dilema antara menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok dan mempertahankan keamanan strategis melalui keterlibatan Amerika Serikat.
Rivalitas ini secara tidak langsung menguji kemampuan ASEAN mempertahankan sentralitas dan otonominya dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.
Keterbatasan institusional ASEAN juga menjadi hambatan penting. Prinsip konsensus yang menjadi ciri khas ASEAN Way sering kali membuat proses pengambilan keputusan berjalan lambat, terutama ketika menghadapi situasi mendesak.
Selain itu, tidak adanya mekanisme penegakan hukum membuat kesepakatan yang dicapai bersifat normatif dan tidak mengikat secara hukum. Hal ini terlihat jelas dalam implementasi DOC maupun dalam hambatan menuju finalisasi COC.
Meskipun banyak tantangan, prospek ASEAN dalam menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan tetap terbuka. ASEAN dapat memperkuat kerja sama keamanan maritim melalui patroli bersama, berbagi informasi intelijen, serta peningkatan kemampuan pengawasan maritim.
Baca Juga: Ketegangan Taiwan–Tiongkok: Api Kecil yang Bisa Menyebabkan Perang Dunia Ketiga
Mendorong finalisasi COC yang lebih mengikat juga menjadi langkah penting dalam menciptakan kejelasan aturan dan mencegah tindakan agresif dari pihak mana pun.
Selain itu, menjaga sentralitas ASEAN dalam kerangka Indo-Pasifik akan memastikan bahwa organisasi ini tetap menjadi aktor utama yang memfasilitasi dialog dan kerja sama keamanan.
Pada akhirnya, peran ASEAN dalam mengelola konflik dan diplomasi multilateral di Laut Cina Selatan menunjukkan kombinasi antara keterbatasan dan potensi.
ASEAN mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sengketa teritorial secara langsung, tetapi keberhasilannya terletak pada kemampuan menjaga dialog, mencegah eskalasi, dan menciptakan norma-norma perilaku yang dapat mengurangi ketegangan.
Keberlanjutan peran ini akan sangat bergantung pada kemampuan ASEAN menjaga kesatuan internal, meningkatkan kapasitas kerja sama maritim, serta menavigasi tekanan geopolitik dari kekuatan besar.
Dalam konteks yang semakin kompleks, ASEAN tetap menjadi aktor kunci yang menentukan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.
Penulis: Martha Vera Intan Tuturop (NIM: 2023031054105)
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Jurusan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih
Dosen Pengampu: Melpayanty Sinaga, S.IP., MA.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
