Pernah merasa harga barang makin mahal, padahal pola belanja terasa biasa saja? Atau saat melihat kurs di money changer, angka Rupiah terhadap dolar Singapura (SGD) makin “menjauh”? fenomena ini bukan sekedar angka, melainkan cerminan tekanan yang lebih dalam pada perekonomian. Di balik pelemahan Rupiah, ada cerita tentang arus modal, respons kebijakan bank sentral, dan ketahanan sistem keuangan kita.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Diamati?
Berdasarkan data nilai tukar yang dipublikasikan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), dalam periode sekitar satu tahun (awal April 2025-pertengahan April 2026) daya beli Rupiah terhadap SGD mengalami penurunan dari 1 April 2025 senilai 0,008108 per 100 rupiah menjadi 0,007405 pada 17 April 2026. Sebaliknya per 1 SGD pada tanggal 1 April 2025 senilai Rp 12.327,80 lalu pada 17 April 2026 mencapai Rp 13.474,30.
Sekilas, penurunan nilai tukar ini tampak kecil, namun dampaknya besar. Pelemahan Rupiah terhadap SGD menyebabkan harga barang impor (khususnya yang berasal dari atau melalui Singapura) menjadi lebih mahal, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi domestik. Selain itu, biaya transaksi internasional juga meningkat sehingga dapat menekan kinerja sektor perdagangan dan investasi.
Singapura memiliki peran penting sebagai pusat keuangan dan hubungan perdagangan regional. Dengan pelabuhan yang termasuk pelabuhan tersibuk di dunia serta posisinya di jalur vital Selat Malaka, Singapura menjadi penghubung utama arus barang, jasa, dan modal di kawasan Asia Tenggara.
Oleh karena itu, pergerakan nilai tukar terhadap SGD tidak hanya mencerminkan hubungan bilateral, tetapi juga menjadi indikator penting tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan internasional dan arus modal.
Apa yang Terjadi di Balik Pelemahan IDR terhadap SGD?
Indonesia sedang mengalami kondisi “pengeluaran lebih besar daripada pemasukan”. Hal ini tercermin dalam laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.
Pada periode akhir 2025, transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit -1,4 miliar USD yang menunjukkan bahwa kebutuhan devisa untuk impor jasa, pembayaran bunga utang, serta aliran keuntungan ke luar negeri lebih besar dibandingkan pemasukan dari ekspor.
Namun tekanan terhadap Rupiah tidak hanya berasal dari transaksi berjalan. Pada sisi transaksi finansial, data NPI menunjukkan bahwa nilai aset luar negeri meningkat lebih besar dibandingkan kewajiban kepada pihak asing. Secara neto, kondisi ini menandakan bahwa adanya defisit transaksi finansial atau dengan kata lain terjadi aliran modal keluar (capital outflow).
Artinya, dana domestik lebih banyak mengalir ke luar negeri dibandingkan dana asing yang masuk ke Indonesia. Kondisi ini meningkatkan permintaan terhadap valuta asing dan turut menekan nilai tukar Rupiah. Fenomena ini juga mencerminkan bahwa daya tarik investasi domestik relatif lebih rendah dibandingkan luar negeri, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor suku bunga, risiko, maupun ekspektasi pasar.
Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas
Dalam kondisi ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Langkah – langkah yang dilakukan yaitu:
1. Intervensi Pasar Valuta Asing
Untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing.
2. Kebijakan Suku Bunga (BI Rate/BI 7-Day Reverse Repo Rate)
Untuk memengaruhi arus modal dan menjaga stabilitas nilai tukar.
3. Operasi Pasar Terbuka
Untuk mengelola likuiditas dalam sistem keuangan.
Kebijakan ini bekerja melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter, di mana perubahan suku bunga memengaruhi arus modal, investasi, dan pada akhirnya nilai tukar.
Dilema Kebijakan: Ketika BI Rate Turun
Menariknya, berdasarkan data kebijakan moneter Bank Indonesia, suku bunga acuan menunjukkan tren penurunan yang konsisten sepanjang periode 2025 – 2026. BI Rate tercatat sebesar 5,75% pada Januari 2025 – April 2025, kemudian menurun jadi 5.50% pada Mei 2025 – Juni 2025, penurunan berlanjut menjadi 5,25% pada Juli 2025, turun lagi ke 5,00% pada Agustus 2025, hingga akhirnya mencapai 4.75% pada periode September 2025 – Maret 2026.
Kebijakan ini mencerminkan adanya trade off dalam kebijakan moneter. Penurunan suku bunga mencerminkan upaya pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain daya tarik investor asing menurun, berpotensi memicu capital outflow, dan memberikan tekanan tambahan pada nilai tukar Rupiah.
Pelemahan nilai tukar tidak hanya berdampak pada perdagangan, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan. Perusahaan dengan kewajiban dalam valuta asing akan menghadapi beban yang lebih besar. Jika tekanan ini berlanjut, risiko dapat merambat ke sektor perbankan dan keuangan. Kondisi ini dikenal sebagai risiko sistemik, di mana gangguan pada satu sektor dapat memengaruhi keseluruhan sistem keuangan.
Masalah Struktural yang Perlu Diperhatikan
Menurut saya, pelemahan Rupiah terhadap SGD bukan hanya fenomena jangka pendek, tetapi mencerminkan tantangan struktural. Ketergantungan terhadap impor jasa serta arus modal jangka pendek membuat Rupiah rentan terhadap gejolak eksternal. Selama struktur ekonomi domestik belum diperkuat, tekanan terhadap nilai tukar berpotensi akan terus berulang.
Baca juga: Redenominasi Rupiah dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah tepat dalam menjaga stabilitas jangka pendek, khususnya melalui instrumen kebijakan moneter. Namun, tanpa diiringi perbaikan fundamental ekonomi seperti penguatan sektor riil, peningkatan ekspor bernilai tambah, serta pengurangan ketergantungan terhadap aliran modal jangka pendek kebijakan tersebut cenderung bersifat stabilisasi sementara, bukan solusi untuk menyelesaikan akar permasalahan.
Rekomendasi Strategis dalam Menghadapi Tekanan Nilai Tukar
Untuk menjaga stabilitas Rupiah sekaligus memperkuat ketahanan sistem keuangan, diperlukan bauran kebijakan yang terintegrasi.
Pertama, penguatan kebijakan moneter yang kredibel. Artinya, Bank Indonesia perlu menjaga kredibilitas suku bunga serta melakukan intervensi nilai tukar secara terukur. Kebijakan moneter yang konsisten akan membantu menahan tekanan terhadap Rupian, terutama dalam menghadapi volatilitas arus modal global.
Kedua, penguatan sektor keuangan dan koordinasi kebijakan. Sektor keuangan harus dibuat lebih kuat agar mampu menghadapi tekanan dari eksternal. Selain itu, kerja sama antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam kebijakan fiskal juga penting agar kondisi ekonomi tetap stabil secara keseluruhan.
Ketiga, dalam jangka panjang Indonesia perlu memperkuat struktur ekonominya. Dengan cara mengurangi ketergantungan impor jasa, meningkatkan ekspor yang memiliki nilai tambah, serta mengembangkan sektor riil agar lebih mampu bersaing di pasar global.
Penulis: Melanie Maida Cahyani Putri
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
Bank Indonesia. (2026). BI Rate. BI-Rate
Bank Indonesia. (2026). Kurs Transaksi Rupiah. Foreign Exchange Rates
Bank Indonesia. (2026). Neraca Pembayaran Indonesia – Triwulan IV 2025. Neraca Pembayaran Indonesia – Triwulan IV 2025
Bank Indonesia. (2026). Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Moneter. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter
Monetary Authority of Singapore. (2026). Exchange Rates. Monetary Authority of Singapore
Wise. (2026). Riwayat Nilai Tukar Dolar Singapura Ke Rupiah Indoneisa. Riwayat Nilai Tukar dolar Singapura ke rupiah Indonesia | Konverter Mata Uang | Wise
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
