Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan paling disorot dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menggaungkan bahwa program ini akan membantu mengatasi stunting, memperbaiki gizi anak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara konsep, tujuan MBG memang terdengar mulia. Namun di balik narasi yang beredar, muncul pertanyaan besar: apakah kita sedang mengutamakan perut kenyang tetapi perlahan mengosongkan investasi untuk otak dan masa depan pendidikan Indonesia?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai sekitar Rp757,8 triliun, tetapi faktanya bahwa sekitar Rp335 triliun atau hampir 44% dari total anggaran pendidikan dialihkan untuk program MBG.
Angka ini bukan jumlah kecil. Ia bahkan menjadi salah satu alokasi terbesar yang pernah diberikan untuk satu program sosial dalam satu tahun anggaran. Data dari Bisnis.com menunjukkan bahwa alokasi ini melonjak sangat naik dibanding tahun sebelumnya dan langsung menyita hampir setengah dari anggaran pendidikan.
Ironisnya, Transparency International Indonesia juga mengkritik bahwa program sebesar ini belum memiliki payung hukum yang jelas. Artinya, dana ratusan triliun ini diturunkan tanpa adanya regulasi yang kuat dan tegas.
Sebagai mahasiswa, tentu kita tentunya memahami bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda, justru sektor inilah yang terdampak paling signifikan. Perguruan tinggi negeri mulai merasakan tekanan karena adanya pemangkasan anggaran operasional.
Sumber Kompas.id melaporkan bahwa efisiensi anggaran di PTN dapat berdampak pada naiknya UKT, berkurangnya beasiswa, hingga terhambatnya pengembangan fasilitas kampus. Beberapa universitas bahkan sudah memberikan sinyal “berhemat” karena dana operasional yang tidak lagi memadai.
Di sisi lain, sekolah-sekolah di daerah tertinggal yang mana kita ketahui masih banyak kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, guru profesional, dan akses teknologi. Infrastruktur pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas malah tertunda.
Padahal, kualitas pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru dan kurikulum, tetapi juga oleh sarana belajar yang memadai. Jika dana yang seharusnya memperbaiki fasilitas dasar justru dialihkan untuk konsumsi sesaat seperti MBG, maka yang dirugikan adalah generasi yang sedang dan akan bersekolah.
Masalah ini semakin kompleks dan rumit ketika kita berbicara tentang mutu guru dan dosen. Banyak program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi membutuhkan biaya besar dan konsisten. Dengan tekanan anggaran, program-program pengembangan ini berisiko dipangkas.
Baca Juga: MBG Mahal, Kesiapsiagaan Bencana Kecil: Prioritas Anggaran Perlu Dipertanyakan
Akibatnya, kualitas pembelajaran stagnan bahkan menurun. Padahal, kita semua tahu bahwa dunia pendidikan membutuhkan tenaga pendidik yang adaptif, kompeten, dan terus berkembang, terutama di tengah perubahan teknologi dan globalisasi.
Kritik terbesar terhadap MBG sebenarnya bukan pada tujuan programnya, melainkan pada cara pemerintah menentukan prioritas mana yang lebih penting. Gizi memang penting untuk masa depan anak bangsa, tetapi solusi untuk masalah stunting dan malnutrisi tidak cukup hanya dengan memberikan makanan gratis.
Permasalahan stunting adalah isu struktural: berkaitan dengan sanitasi, kesehatan ibu, pendapatan keluarga, pendidikan gizi, hingga akses layanan kesehatan dasar. MBG hanya menyasar satu bagian kecil dari masalah besar ini.
Alokasi anggaran yang sangat besar untuk program konsumtif ini dapat menimbulkan risiko ketergantungan. Program seperti MBG sangat rentan menciptakan kebiasaan bergantung pada bantuan, bukan pemberdayaan.
Jika masyarakat hanya menerima, bukan diberdayakan, maka efek jangka panjangnya justru bisa merugikan. Daripada itu, pendidikan yang seharusnya menjadi pendorong utama perubahan sosial dan ekonomi malah ditekan anggarannya.
Apabila prioritas seperti ini terus dipertahankan, maka dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif sangat besar.
Namun bonus ini justru bisa berubah menjadi beban demografi jika generasi muda tidak dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai.
Apa gunanya anak-anak mendapat makan gratis hari ini, jika nanti mereka tumbuh dengan kualitas pendidikan yang rendah, fasilitas belajar yang buruk, dan akses pendidikan tinggi yang makin mahal?
Perguruan tinggi juga menghadapi ancaman serius yang mana dapat saya rasakan sendiri. Tanpa dana yang cukup, universitas akan kesulitan melakukan berbagai kegiatan, pengembangan inovasi, dan kolaborasi dengan lembaga internasional.
Indonesia akan semakin tertinggal dalam hal riset dan teknologi jika beban pembiayaan pendidikan tinggi terus ditekan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan semangat untuk membangun SDM unggul dan bersaing di tingkat global.
Kesenjangan pendidikan pun berpotensi semakin melebar. Anak dari keluarga yang mampu tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas, sementara anak dari keluarga yang kurang mampu terancam tertinggal meski mendapatkan makanan gratis.
Ini adalah hal besar yang negara ingin bantu bagi masyarakat miskin, tetapi cara yang dipilih justru melemahkan pintu utama keluar dari kemiskinan, yaitu pendidikan.
Kita harus melihat MBG secara objektif tidak hanya mementingkan kesenangan sementara saja. Program ini tetap memiliki manfaat sosial, terutama bagi anak-anak yang kehidupannya rentan atau tertinggal di daerah rawan pangan yang mana sulit untuk mendapatkan makan yang layak.
Tetapi manfaat tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan pilar utama pembangunan negara. MBG memang bisa tetap berjalan, namun anggarannya harus ditempatkan pada pos yang tepat misalnya di sektor sosial, kesehatan, atau pangan bukannya malah menggerus atau memotong anggaran pendidikan.
Pemerintah seharusnya memperkuat transparansi, mencari payung hukum yang jelas, dan memastikan bahwa dana pendidikan digunakan terutama untuk meningkatkan mutu belajar, fasilitas sekolah, riset perguruan tinggi, dan kesejahteraan guru dan dosen.
Jika tidak, maka kita benar-benar akan sampai pada kondisi di mana generasi muda hanya merasakan perut kenyang tetapi otak kosong karena sistem pendidikan yang semakin melemah.
Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak maju karena sering memberi makan rakyatnya, tetapi karena mampu mencerdaskan mereka.
Pendidikan adalah investasi, bukan beban. Dan investasi ini tidak boleh dikorbankan hanya karena tergoda program populis yang hasilnya lebih cepat terlihat. Jika negara ingin kuat di masa depan, maka otak anak bangsa harus diprioritaskan, bukan hanya perutnya.
Penulis: Venny Rozella (NIM: 2410843011)
Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Andalas
Dosen Pengampu: Dr. Edi Hasymi, M.Si.
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
