Awal 2026 kembali diwarnai rangkaian bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia seperti banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem yang melumpuhkan aktivitas masyarakat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang 2025 terjadi lebih dari 3.000 kejadian bencana, dan sekitar 98–99 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras bahwa bencana di Indonesia semakin sistemik dan berulang.
Banjir yang melanda wilayah Cilegon dan Serang pada awal 2026 menjadi contoh nyata bagaimana kombinasi faktor iklim dan kelalaian tata kelola lingkungan memperbesar risiko bencana. Data dari BNPB dan laporan pemerintah daerah menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari menyebabkan puluhan titik genangan di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, dengan ketinggian air mencapai 50–150 cm di sejumlah permukiman.
Ratusan hingga ribuan warga terdampak, sebagian harus mengungsi akibat rumah terendam dan akses transportasi terputus. Selain curah hujan ekstrem, penyebab utama banjir di wilayah ini berkaitan dengan buruknya sistem drainase perkotaan, sedimentasi sungai, serta alih fungsi lahan di kawasan resapan air menjadi area industri dan permukiman.
Baca juga: Banjir Surut, Masalah Air Bersih Belum Usai
Fenomena ini tidak dapat lagi dipahami sebagai peristiwa alam semata. Secara ilmiah, peningkatan intensitas bencana berkaitan erat dengan perubahan iklim global yang memicu ketidakstabilan sistem atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, serta frekuensi cuaca ekstrem.
Namun, perubahan iklim hanyalah salah satu sisi persoalan. Di sisi lain, cara manusia mengelola lingkungan justru memperbesar dampak yang ditimbulkan. Dengan kata lain, perubahan iklim memperkuat “pemicu”, sementara kelalaian manusia memperbesar “dampaknya”.
Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk kelalaian kolektif yang paling nyata adalah buruknya pengelolaan sampah. Saluran drainase yang tersumbat menyebabkan berkurangnya kapasitas aliran air, sehingga hujan dengan intensitas tinggi dengan mudah memicu banjir.
Selain itu, alih fungsi lahan secara masif turut memperparah risiko bencana. Kawasan hutan dan ruang terbuka hijau yang seharusnya berfungsi sebagai “spons alami” kini berubah menjadi kawasan permukiman dan industri.
Baca juga: Upaya dalam Meningkatkan Kelestarian Hutan dan Mencegah Kerusakan Hutan
Deforestasi juga memperburuk kondisi tersebut. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya meningkatkan risiko erosi dan longsor, tetapi juga mempercepat pelepasan karbon ke atmosfer, yang pada akhirnya memperparah pemanasan global.
Dampak dari kondisi ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Jutaan masyarakat terdampak setiap tahun, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta menghadapi peningkatan risiko kesehatan.
Menghadapi situasi ini, pendekatan parsial tidak lagi memadai. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan tata ruang berbasis mitigasi bencana, memastikan penegakan hukum lingkungan berjalan konsisten, dan meningkatkan kualitas infrastruktur pengendali banjir di wilayah rawan.
Di sisi lain, perubahan paling mendasar terletak pada perilaku masyarakat. Praktik sederhana seperti pengelolaan sampah yang baik, menjaga ruang terbuka hijau, serta penggunaan sumber daya secara bijak dapat memberikan dampak signifikan jika dilakukan secara kolektif.
Pada akhirnya, bencana bukan sekadar peristiwa yang harus diterima, melainkan cerminan dari relasi manusia dengan alam. Tanpa perubahan sikap dan kebijakan yang tegas, bencana akan terus berulang—bukan sebagai takdir, melainkan sebagai konsekuensi.
Penulis: Khaerun Naheru
Mahasiswa Biologi Universitas Pamulang Kampus Serang
Editor: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
- Tentang Penulis
- Artikel Lainnya
Mahasiswa Biologi Universitas Pamulang Kampus Serang
