Pernahkah kita menyadari sebuah ironi dalam praktik keuangan syariah hari ini? Secara filosofis, sistem ini dibangun di atas prinsip risk-sharing, berbagi risiko melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Namun dalam praktiknya, industri justru didominasi oleh pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah.
Data menunjukkan bahwa portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad non-bagi hasil, sementara porsi equity financing relatif kecil (ResearchGate, 2024). Fenomena ini bukan tanpa alasan. Banyak pelaku industri menilai bahwa akad bagi hasil terlalu berisiko, sulit diawasi, dan tidak scalable untuk diterapkan secara massal, terutama pada sektor UMKM.
Namun, pandangan ini perlu dikritisi. Permasalahan utama bukan terletak pada akadnya, melainkan pada sistem dan infrastruktur yang belum optimal. Dengan dukungan teknologi dan tata kelola modern, akad bagi hasil bukan hanya feasible, tetapi justru menjadi kunci untuk mengembalikan ruh keuangan syariah yang sesungguhnya.
Keunggulan Berbagi Risiko: Stabilitas dan Keadilan
Dalam literatur ekonomi Islam, risk-sharing bukan sekadar konsep normatif, tetapi memiliki implikasi makroekonomi yang nyata. Pemikir seperti M. Umer Chapra menekankan bahwa sistem berbasis utang cenderung menciptakan ketidakseimbangan karena kewajiban pembayaran bersifat tetap, terlepas dari kondisi ekonomi (Chapra, 2000).
Sebaliknya, dalam sistem bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditentukan oleh kinerja riil usaha. Artinya, ketika ekonomi mengalami guncangan, beban tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha. Risiko dibagi secara proporsional, sehingga sistem menjadi lebih adaptif dan tahan terhadap krisis.
Baca juga: Paradigma Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi dan Kegagalan Pasar
Selain itu, dari perspektif distribusi, akad bagi hasil menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Tidak ada eksploitasi sepihak. Keuntungan dibagi sesuai kontribusi dan performa, bukan ditentukan secara sepihak di awal kontrak.
Dengan kata lain, bagi hasil bukan hanya soal halal atau tidak, tetapi soal keadilan dan stabilitas ekonomi.
Masalahnya Bukan Akad, tapi Implementasi
Jika konsepnya sekuat itu, mengapa implementasinya masih terbatas?
Jawabannya terletak pada persoalan klasik: asimetri informasi dan moral hazard. Dalam akad bagi hasil, pengelola usaha memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak penyedia dana. Hal ini membuka peluang manipulasi laporan keuntungan (Ascarya, 2015).
Selain itu, biaya monitoring yang tinggi membuat lembaga keuangan enggan mengadopsi skema ini secara luas. Mengawasi satu per satu usaha nasabah tentu membutuhkan sumber daya besar.
Namun penting untuk ditekankan: ini adalah masalah teknis, bukan kelemahan fundamental dari akad bagi hasil itu sendiri.
Menjawab Ketakutan dengan Data dan Realitas
Sejumlah penelitian terbaru justru menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Studi oleh Annizar & Junarsin (2025) menemukan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan aset bank syariah secara signifikan.
Memang, dari sisi risiko, akad ini memiliki volatilitas lebih tinggi. Analisis menggunakan metode Value at Risk (VaR) menunjukkan bahwa potensi fluktuasi pada pembiayaan bagi hasil bisa mencapai 20-40%, lebih tinggi dibandingkan pembiayaan murabahah yang relatif stabil (Winarni dkk., 2025).
Namun di balik risiko tersebut, terdapat potensi imbal hasil yang jauh lebih tinggi. Prinsip high risk, high return berlaku di sini. Bahkan, studi oleh MDPI (2021) menunjukkan bahwa equity financing berkontribusi terhadap stabilitas jangka panjang sistem keuangan dibandingkan pembiayaan berbasis utang.
Artinya, risiko yang lebih tinggi bukan alasan untuk menghindari, melainkan untuk dikelola dengan lebih baik.
Teknologi: Game Changer Bagi Hasil!
Di sinilah peran teknologi menjadi krusial.
Perkembangan fintech, big data, dan digital reporting telah mengubah cara lembaga keuangan melakukan analisis dan monitoring. Model credit scoring berbasis data mampu memprediksi risiko nasabah dengan lebih akurat, sehingga mengurangi ketidakpastian.
Selain itu, teknologi seperti blockchain dan smart contracts memungkinkan transparansi laporan keuangan secara real-time dan sulit dimanipulasi (Jurnal Al-Musyarakah, 2023). Ini secara langsung menjawab masalah moral hazard yang selama ini menjadi momok utama.
Contoh nyata juga sudah terlihat. Lembaga keuangan mikro seperti BMT mampu menerapkan pembiayaan bagi hasil secara luas berbasis komunitas. Di sisi lain, platform fintech syariah mulai menghubungkan investor dengan UMKM melalui skema kemitraan yang efisien dan terukur (ADB, 2022).
Dengan kata lain, hambatan klasik bagi hasil mulai kehilangan relevansinya di era digital.
Risiko Utang: Ancaman yang Sering Diabaikan?
Argumen bahwa bagi hasil terlalu berisiko sering kali mengabaikan fakta penting: sistem berbasis utang juga memiliki risiko besar, bahkan lebih sistemik.
Sejarah mencatat bahwa krisis keuangan global, termasuk krisis 2008, dipicu oleh akumulasi utang dan instrumen berbasis bunga. Sistem ini menciptakan bubble yang pada akhirnya meledak dan berdampak luas.
Berbeda dengan itu, dalam sistem bagi hasil, risiko tersebar dan terlokalisasi. Kerugian tidak langsung menjalar ke seluruh sistem. Ini membuatnya lebih tahan terhadap systemic collapse.
Selain itu, teori keagenan modern menunjukkan bahwa risiko moral hazard dapat ditekan melalui desain kontrak yang tepat, seperti skema insentif bertahap (incentive compatible constraints) (Ascarya, 2015).
Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah bagi hasil berisiko, tetapi: risiko mana yang lebih sehat bagi sistem ekonomi?
Masa Depan Keuangan Syariah: Saatnya Naik Kelas
Mendorong penerapan akad bagi hasil secara massal bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan strategis. Ke depan, ada tiga langkah kunci yang perlu dilakukan.
Pertama, akselerasi digitalisasi. Lembaga keuangan syariah harus berani bertransformasi dengan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Kedua, reformasi regulasi. Otoritas seperti OJK perlu memberikan insentif bagi pembiayaan berbasis bagi hasil, termasuk perlindungan risiko dan dukungan kebijakan.
Ketiga, peningkatan literasi dan kapasitas UMKM. Tanpa pelaku usaha yang siap secara manajerial dan digital, skema bagi hasil akan sulit berkembang.
Pada akhirnya, keuangan syariah tidak boleh berhenti pada label shariah-compliant. Ia harus bergerak menuju sistem yang benar-benar shariah-based, di mana nilai keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama.
Dengan kombinasi antara prinsip syariah dan inovasi teknologi, penerapan akad bagi hasil dalam skala besar bukan lagi sekadar wacana. Ia adalah keniscayaan.
Dan mungkin, ini adalah momentum terbaik untuk membuktikannya.
Penulis: Muhammad Raihan Ilham (H5401241076)
Mahasiswa Ekonomi Syariah, IPB University
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
- Annizar, R., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, Musyarakah Financing Risk and Performance of Islamic Banks.
- Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective.
- Winarni, dkk. (2025). Analisis Risiko Pembiayaan dengan Metode Value at Risk.
- MDPI. (2021). Islamic Equity Financing and Financial Stability.
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
