Kapitalisme yang tak terkendali sering kali menjadikan manusia sekadar alat produksi dan konsumen tanpa memandang martabatnya sebagai citra Allah.
Paus Fransiskus dalam Evangelli Gaudium menyebut sistem ekonomi yang menyingkirkan kaum miskin sebagai “ekonomi yang membunuh.”
Kritik keras ini megingatkan kita bahwa kapitalisme yang hanya mengejar keuntungan semata dapat menciptaakan ketidakadilan struktural, memperlebar jurang kemiskinan, dan merusak solidaritas sosial.
Jika dibiarkan, sistem seperti ini bagaikan “kotoran iblis” yang menodai wajah kemanusiaan dan mencemari rencana Allah bagi dunia.
Kapitalisme pada dasarnya adalah sebuah sistem ekonomi yang mengedepankan kebebasan pasar.
Namun, ketika kebebasan itu dibiarkan tanpa kendali moral, ia melahirkan kerakusan yang tak mengenal batas.
Popularium Progressio (1967) mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sosial pembangunan manusia seutuhnya yang memperhatikan aspek spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan, bukan semata produksi dan konsumsi.
Baca Juga: Oreo Supreme dan Kapitalisme
Ensiklik ini menyatakan bahwa ekonomi harus melayani manusia, bukan menjadi mekanisme yang hanya menguntungkan segelintir orang yang sudah memiliki kekuasaan dan modal besar (VI, 1967).
Kapatalisme yang tidak diimbangi nilai solidaritas dan subsidiaritas justru menciptakan kolonialisme baru, di mana yang kuat terus menindas yang lemah.
Ketika korporasi besar memiliki pengaruh politik yang lebih besar dibandingkan suara rakyat biasa, ketika regulasi lingkungan dibuat longgar demi kepentingan pemodal, maka demokrasi dan keadilan menjadi terbalik.
Nilai-nilai solidaritas mengharuskan kita untuk berbagi dan mengambil tanggung jawab bersama, sedangkan subsidiaritas mengajarkan bahwa keputusan-keputusan sebaiknya dibuat di tingkat terendah yang masih mampu, agar suara kecil tidak tenggelam oleh suara besar.
Realitas kapitalisme kini semakin mencolok dan memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
Demi mengejar pertumbuhan ekonomi, banyak kebijakan justru memberi ruang bagi korporasi besar untuk mengeksploitasi sumber daya alam.
Aktivitas pertambangan nikel di pulau-pulau kecil, misalnya, telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut, alih fungsi kawasan lindung, serta deforestasi besar-besaran yang mengancam keanekaragaman hayati.
Baca Juga: Judi Online dalam Terang Evangelii Gaudium
Di Raja Ampat, Papua Barat Daya, pemerintah bahkan harus mencabut izin usaha pertambangan setelah ditemukan pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan.
Kerusakan lingkungan ini bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga persoalan kemanusiaan.
Masyarakat pesisir kehilangan akses terhadap laut, sumber air menajdi tercemar, dan mata pencaharian nelayan serta petani terganggu.
Mereka yang seharusnya mendapat manfaat dari pembangunan justru menjadi korban, sementara keuntungan besar dinikmati oleh segelintir pihak yang memiliki modal.
Laudato Si’ mengingatkan bahwa, “jeritan bumi dan jeritan kaum miskin adalah satu dan sama” (LS 49).
Artinya, kerusakan ciptaan selalu berdampak paling berat pada mereka yang paling rentan; sehingga penyelamatan lingkungan adalah sekaligus tindakan keadilan sosial (Fransiskus, 2015).
Pada saat yang sama, ketidakpuasan publik terhadap elit politik semakin meningkat.
Baca Juga: Indonesia di Persimpangan Antara Krisis Moneter Baru atau Pemulihan Ekonomi
Kenaikan biaya hidup dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil memicu protes nasional di berbagai daerah.
Kejanggalan fasilitas dan tunjangan anggota legislatif yang sangat jauh dari kehidupan masyarakat biasa menjadi pemicu ketegangan sosial.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan telah memengaruhi kebjakan publik sehingga gagal menjawab aspirasi rakyat.
Paus Fansiskus dalam Evangelli Gaudium dengan tegas menyebut sistem ekonomi seperti ini sebagai “ekonomi yang membunuh” (EG 53) karena menciptakan eksklusi sosial dan meminggirkan kelompok lemah (Geraldy, 2025).
Untuk keluar dari lingkaran kapitalise yang merusak, pemerintah perlu memperketat regulasi industri ekstraktif, menindak tegas pelanggaran lingkungan, dan memastikan keterlibatan masyarakat alam proses perizinan.
Pengawasan independen dan transparansi data lingkungan menjadi kunci agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.
Demokrasi lingkungan harus berjalan; rakyat terutama komunitas lokal harus memiliki akses informasi dan hak partisipasi yang nyata dalam menentukan bagaimana alam di sekitar mereka digunakan.
Baca Juga: Politik Ekonomi dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
Dukungan terhadap alternatif ekonomi berkelanjutan, seperti perikanan ramah lingkungan, ekowisata, dan energi terbarukan harus diprioritaskan agar kesenjangan masyarakat tidak terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Ekonomi alternatif ini jika dikelola dengan prinsip keadilan, kepedulian terhadap lingkungan, dan penghargaan terhadap martabat manusia dapat menjadi jalan keluar dari sistem yang destruktif.
Selain itu, dunia usaha dan masyarakat sipil perlu berperan aktif.
Korporasi wajib menerapkan tanggung jawab sosial nyata, termasuk memulihkan lahan pasca-tambang dan memberdayakan ekonomi warga sekitar.
Gereja dan komunitas keagamaan dapat menjadi suara moral yang mengingatkan bahwa merawat bumi adalah bagian dari iman, sebagaimana ditekankan dalam Laudato Si’.
Melalui kolaborasi ini, pembangunan dapat diarahkan untuk menegakkan keadilan sosial dan menjaga kelestarian ciptaan, sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi saran kesejahteraan bersama, bukan sumber penderitaan.
Kesadaran ini sekaligus menjadi ajakan untuk bertobat bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara sosial.
Baca Juga: Dana Desa: Solusi Pembangunan Desa atau Wahana Korupsi Kepala Desa?
Kita dipanggil untuk menundukkan ekonomi pada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kasih.
Pembangunan sejati adalah pembangunan yang memulihkan, bukan merusak; yang mengangkat martabat, bukan menindas.
Saatnya kita berani berkata cukup pada kerakusan dan bersama-sama mengupayakan ekonomi yang melayani kehidupan.
Dengan begitu, kapitalisme tidak lagi mejadi kotoran iblis, tetapi dapat diubah menjadi sarana berkat yang membawa kesejahteraan bagi semua.
Penulis: Maria Nogo Kelodo
Mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, STIPAS St. Sirilus Ruteng
References
- Fransiskus, P. (2015). Laudato Si’; Pesan Magis Pertobatan Ekologis Paus Fransiskus. RIMBA-KU HIJAU.
- Geraldy, G. (2025, april 25). Mengenang Paus Fransiskus: Warisan Pemikiran Politik Ekologi dan Keadilan Sosial. Retrieved from Bicara Fakta lewaat berita Kumparan: https://kumparan.com/galang-geraldy-1740020078388618217
- VI, P. P. (1967). POPULORUM PROGRESSIO Ensiklik Paus Paulus VI tentang Perkembangan Masyarakat.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
