Pernahkah kamu bertanya, mengapa Indonesia masih menjadi negara dengan kasus tuberkulosis (TB) tertinggi kedua di dunia, padahal pemerintah sudah menyediakan pengobatan TB secara gratis?
Pertanyaan ini penting, mengingat laporan Global TB Report tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi sekitar 1 juta kasus TB setiap tahun, dengan 125.000 kematian atau setara dengan 14 jiwa tiap jamnya. Kondisi ini menempatkan Indonesia berada di urutan kedua penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia, setelah India.
Pemerintah sebenarnya sudah mendorong upaya eliminasi TB melalui berbagai kebijakan, mulai dari pengobatan TB gratis, skrining masif, hingga ACF (Active Case Finding). Namun kenyataannya, kasus TB masih tetap tinggi. Kenapa hal ini bisa terjadi?
Nyatanya, TB adalah masalah yang kompleks, bukan hanya urusan medis saja. Ada “pemain rahasia” yang seringkali diabaikan oleh publik. Faktor-faktor inilah yang diam-diam menjadi penghalang, sehingga upaya pemerintah untuk mengeliminasi TBC jadi kurang maksimal.
Baca juga: Panduan Lengkap Pengobatan Penyakit TBC untuk Pemulihan Optimal
Tuberkulosis Bukan Sekedar Masalah Medis
Secara medis, TB diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium Tuberculosis. Di Indonesia, bakteri ini paling sering menyerang sistem pernapasan, sehingga TB kerap dikenal sebagai penyakit paru.
Penularannya pun sangat mudah, bakteri TB dapat berpindah lewat udara ketika penderita batuk atau bersin, membuat infeksi ini sulit dikendalikan. Calon penderita tidak pernah tahu kapan dan dimana bakteri ini melayang bebas. Meski begitu, TB tidak hanya menyerang paru-paru, bakteri ini juga dapat menyerang organ penting lain, seperti ginjal, tulang, bahkan otak.
Pemerintah sebenarnya sudah mengambil langkah serius, lho! Buktinya, mereka sudah memiliki “panduan besar” berupa Perpres No. 67/2021 tentang Penanggulangan TBC.
Sayangnya, fokus kebijakan ini masih terlalu fokus pada langkah-langkah hilir (downstream) dalam aspek medis, yaitu hal-hal yang dilakukan ketika seseorang sudah sakit, seperti pemeriksaan, tes rontgen, minum obat selama berbulan-bulan, pemantauan pasien, sampai edukasi supaya pasien tidak putus obat. Semuanya penting dan jelas perlu dilakukan, tapi langkah-langkah ini hanya menyentuh akibat dari masalah yang lebih besar.
Sementara itu, penyebab TB yang sebenarnya justru ada di tingkat hulu (upstream), yaitu hal-hal yang menentukan seberapa besar peluang seseorang tertular TB dari awal. Ada persoalan sosial-ekonomi yang menjadi akar masalah, mulai dari kualitas hunian, kondisi kemiskinan, kepadatan penduduk, hingga stigma masyarakat terhadap TB. Semua hal inilah yang ikut membentuk situasi kesehatan masyarakat dan membuat penganan TB tidak sesederhana yang terlihat.
Data global menunjukkan bahwa sekitar 97% kasus TB di dunia terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Negara-negara ini bukan hanya menghadapi persoalan medis, tetapi juga tantangan hilir yang kompleks, mulai dari kemiskinan, kualitas hunian yang buruk, hingga akses layanan kesehatan yang terbatas. Ironisnya, tantangan-tantangan sosial-ekonomi justru lebih sulit diatasi dibandingkan penanganan bakterinya sendiri.
Secara medis, peluang kesembuhan pasien TB sebenarnya cukup tinggi, bisa mencapai 88% jika ditangani secara tepat dan tuntas. Namun, keberhasilan medis ini sering terhambat oleh kondisi hidup masyarakat yang tidak mendukung. Oleh karena itu, tidak heran kalau WHO mengkategorikan TB sebagai poverty-related disease yang sangat erat dengan kondisi ketidaksetaraan sosial.
Bagi pasien TB, beban terbesar justru datang di luar urusan obat, seperti ongkos perjalanan ke fasilitas kesehatan, diskriminasi berupa pemutusan hubungan kerja, hingga kebutuhan ekstra seperti suplemen vitamin atau makanan bernutrisi tinggi yang mendukung kesembuhan pasien. Untuk kelompok rentan, kondisi ini membuat ‘pengobatan gratis’ tetap terasa mahal.
Di sinilah, pendekatan kebijakan di tingkat ‘hulu’ harus mampu menyatukan berbagai seluruh persoalan ‘hilir’, baik medis sampai sosial-ekonomi. Selama kondisi hidup pasien tidak dibenahi, pengobatan saja tidak akan cukup. Alhasil, upaya eliminasi TB akan terus berjalan di tempat.
Melihat TB dari Hulu ke Hilir
Untuk memahami kenapa TB masih menjadi persoalan besar meskipun berbagai kebijakan TB terus digencarkan pemerintah, kita bisa menggunakan kerangka upstream dan downstream determinants oleh Braverman, dkk (2011) yang banyak dipakai dalam kajian sosiologi kesehatan.
Upstream: Faktor Struktural yang Membentuk Risiko Sejak Awal
Upstream “hulu” merujuk pada faktor-faktor besar yang berada pada level struktural. Faktor-faktor ini yang membentuk kondisi masyarakat sejak awal, mulai dari kemiskinan, pendapatan yang tidak stabil, kondisi pemukiman yang padat, hunian yang tidak layak, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan yang tidak merata.
Semua ini menciptakan pola risiko di masyarakat bahkan sebelum seseorang sakit. Sifatnya yang struktural membuat kondisi tersebut tidak bisa diubah oleh individu, tetapi dipengaruhi oleh bagaimana negara mengatur kebijakan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pola serupa juga terlihat di Indonesia, dimana kemiskinan, kepadatan penduduk, dan kualitas hunian yang rendah masih banyak dijumpai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang berperan sebagai faktor struktural dalam penyebaran TB.
Baca juga: Kanker Bukan Hanya Sekedar Penyakit Fisik?
Downstream: Konsekuensi yang Terjadi di Level Individu
Berbeda dengan upstream, downstream ‘hilir’ adalah faktor yang muncul, lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari individu dan lingkungan sekitarnya, seperti kebiasaan merokok, stigma masyarakat, hingga kepatuhan pasien dalam menjaga protokol dan pengobatan hingga tuntas.
The Lancet Public Health (2019) bahkan menekankan bahwa faktor downstream tidak berdiri sendiri, tetapi sebagian besar merupakan produk lanjutan dari kondisi upstream.
Misal, individu merokok karena tekanan sosial-ekonomi, stigma masyarakat muncul karena minimnya edukasi mengenai TBC, atau putusnya pengobatan karena tekanan untuk bekerja setiap hari. Hal tersebut menunjukkan jika faktor downstream sering kali merupakan dampak langsung dari kondisi struktural yang lebih besar.
Mengapa Ini Penting dalam Kebijakan TB?
Memahami perbedaan antara pendekatan hulu (upstream) dan hilir (downstream) adalah kunci utama untuk merumuskan kebijakan TB yang benar-benar efektif.
Pendekatan hulu mencakup kebijakan dan sistem yang dibentuk pemerintah, mulai dari penyediaan layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan infrastruktur. Kebijakan inilah yang akhirnya perlu diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk program yang langsung menjangkau masyarakat.
Disinilah aspek downstream menjadi sama pentingnya. Kebiasaan, perilaku kesehatan, keputusan berobat, hingga stigma TB semuanya dibentuk oleh kondisi struktural tempat masyarakat menjalani kehidupannya sehari-hari.
Artinya, perbaikan di hilir tidak akan efektif tanpa perubahan di hulu, dan sebaliknya, kebijakan di hulu tidak akan terasa manfaatnya bila tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Maka dari itu, integrasi antara keduanya penting untuk mencapai keberhasilan eliminasi TB di indonesia.
Baca juga: Penularan Penyakit melalui Makanan (Foodborne Disease)
Integrasi pendekatan Medis dan Sosial dalam Penanganan Tuberkulosis
Kalau melihat gambaran besarnya, kita jadi paham bahwa memerangi TB bukan cuma soal menyediakan obat gratis atau memperbanyak skrining. Dua hal itu memang penting,tetapi ibarat memadamkan api hanya dengan menyiram bagian yang sedang terbakar, tanpa pernah mencari dari mana percikan api berasal.
Di Indonesia, sumber persoalannya tidak hanya muncul ketika seseorang sudah sakit, tetapi jauh sebelum itu terjadi–di tempat mereka tinggal, bekerja, dan berinteraksi.
Selama keluarga hidup di rumah yang sempit dan kurang ventilasi, selama pekerja harus tetap bekerja ketika sedang batuk karena takut kehilangan penghasilan, atau selama masyarakat masih menganggap TB sebagai “penyakit memalukan”, maka kasus baru akan terus muncul, setinggi apapun upaya medis yang dilakukan.
Itulah sebabnya penanganan TB harus diupayakan oleh kolaborasi lintas sektor, seperti pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, lembaga sosial, komunitas, dan jaringan masyarakat sipil. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memutus rantai penularan, bukan hanya dengan menangani pasien yang sudah sakit, tetapi juga dengan mengurangi berbagai faktor risiko yang memunculkan kasus baru.
Jika kedua sisi ini bertemu di titik yang tepat, barulah kita bisa melihat penurunan kasus TB yang signifikan. Negara-negara seperti Peru, Laos, dan Kamboja sudah membuktikan bahwa keberhasilan menurunkan kasus TB bukan dicapai oleh layanan kesehatan saja, tetapi oleh keberpihakan sistem terhadap masyarakat yang paling rentan.
Kabar baiknya, Indonesia memiliki modal besar dalam upaya eliminasi TB. Kita sudah memiliki kerangka kebijakan nasional, fasilitas kesehatan makin terbesar, tenaga medis yang semakin terlatih, dan teknologi diagnostik modern.
Tantangan terbesarnya justru memperluas perhatian ke persoalan hulu–bagian yang sering dianggap berada di luar ranah medis. Padahal, di sanalah letak kunci untuk memutus rantai TB secara berkelanjutan. TB bisa dikalahkan. Yang kita butuhkan bukan hanya obat, tetapi perubahan.
Terima kasih kepada dosen pengampu sosiologi kesehatan Universitas Indonesia, Dr. Diana Teresa Pakasi dan Dr. Lidya Triana.
Penulis:
- Adam Raihan (2206076572)
- Agnes Sastra Sasmita (2206076780)
- Chonik Kumaidatur R (2206810212)
- Desty Alya Salshabrina (2206039841)
- Rissa Nasya (2206076761)
Mahasiswa Sosiologi, Universitas Indonesia
Referensi
Alfian, D. (2021). The Implementation Of Health Promotion In The Management Of Tuberculosis Disease. Journal Of Community Health, 7(1), 57-63. h ps://doi.org/10.25311/keskom.Vol7.Iss1.727
Basaraba, R. J., & Hunter, R. L. (2017). Pathology of tuberculosis: How the pathology of human tuberculosis informs and directs animal models. Microbiology Spectrum, 5(1), TBTB2-0029-2016. https://doi.org/10.1128/microbiolspec.TBTB2-0029-2016
Braveman, P., Egerter, S., & Williams, D. R. (2011). The social determinants of health:
Coming of age. Annual Review of Public Health, 32, 381–398. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-031210-101218
CNBC Indonesia. (2025, June 30). Pemerintah gelontorkan Rp 8 T untuk deteksi & pengobatan TBC gratis. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250630180536-4-645035/pemerintah-gelontorkan-rp-8-t-untuk-deteksi-pengobatan-tbc-gratis
Coussens, A. K., Zaidi, S. M. A., Allwood, B. W., Dewan, P. K., Gray, G., et al. (2024). Classification of early tuberculosis states to guide research for improved care and prevention: An international Delphi consensus exercise. The Lancet Respiratory Medicine, 12(5), 435–447. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(24)00028-6
D’Souza, A., Cruz, L. Q., Lozano, A., Tapia, P., Franco, J., Sosa, R., … & Evans, C. (2025). Evaluating the social capital and preferences for socioeconomic support of people living with tuberculosis in 32 impoverished communities in Lima, Peru: a qualitative study.
Dowdy, D. W., & Raviglione, M. C. (2021). Basic and descriptive epidemiology of tuberculosis. In M. Raviglione & G. Migliori (Eds.), Essential tuberculosis (pp. 49–64). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66703-0_4
Haldar, U., & Bisai, S. (2024). Catastrophic health expenditure out-of-pocket and impoverishment among persons with disability in India: Reflection from NSS, 2018. Journal of Rural Development, 43(1), 1–20.
Harling, G., Ehrlich, R., & Myer, L. (2008). The social epidemiology of tuberculosis in South Africa: A multilevel analysis. Social Science & Medicine, 66(2), 492–505. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.08.026
Hargreaves, J. R., Boccia, D., Evans, C. A., Adato, M., Petticrew, M., & Porter, J. D. H. (2011). The social determinants of tuberculosis: From evidence to action. American Journal of Public Health, 101(4), 654–662. https://doi.org/10.2105/AJPH.2010.199505
Inthavong, D., Elsayed, H., Keonakhone, P., Seevisay, V., Souksanh, S., Suthepmany, S., … & Yamanaka, T. (2025). Does nutritional support contribute to mitigating the financial burden faced by TB-affected households?. IJTLD open, 2(5), 260-268.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 19 Juni). Layanan TBC Itu Gratis, Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi SDM Indonesia. https://kemkes.go.id/id/layanan-tbc-itu-gratis-pemerintah-tegaskan-komitmen-lindungi-sdm-indonesia
Khuspe, P., Phade, S., Desai, S., Pawar, A., & Khuspe, K. (2025). Advances in tuberculosis diagnostics: From molecular innovations to AI-driven solutions. IP Indian Journal of Immunology and Respiratory Medicine, 10(1), 6–12. https://doi.org/10.18231/j.ijirm.2025.002
Organisasi Kesehatan Dunia. (t.t.). Populations & comorbidities – Social determinants. Program Global tentang Tuberkulosis dan Kesehatan Paru. Diakses pada [25 September 2025] dari https://www.who.int/teams/global-programme-on-tuberculosis-and-lung-health/populations-comorbidities/social-determinants
Oh, K. H., Morishita, F., Rahevar, K., Yadav, R. P., Tran, H. T. G., Marks, G. B., … & Marais, B. J. (2025). The Western Pacific Regional Framework to End TB: overview and critical reflection. IJTLD open, 2(2), 64-72.
Ramirez-Agudelo, J. L., & Pinilla-Roncancio, M. (2023). What are the factors associated with catastrophic health expenditure in Colombia? A multi-level analysis. PLoS ONE, 18(5), e0284672. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284672
Sayuti, M., & Sukeri, S. (2022). Assessing progress towards Sustainable Development Goal 3.8.2 and determinants of catastrophic health expenditures in Malaysia. PLoS ONE, 17(11), e0277839. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277839
Saputra, R., & Herlina, N. (2021). Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Puskesmas, Studi Literature Review. 2(3).
Sinta, R. (2025, April 15). Tembus 1 Juta Kasus, Pemerintah Fokus Tanggulangi TBC. GoodStats. Retrieved October 1, 2025, from https://goodstats.id/article/kasus-tuberkulosis-tbc-di-indonesia-jadi-prioritas-nasional-pada-2025-dalam-penanggulangannya-wrzix#google_vignette
Su, T. T., Kouyaté, B., & Flessa, S. (2006). Catastrophic household expenditure for health care in a low-income society: a study from Nouna District, Burkina Faso. Bulletin of the World Health Organization, 84(1), 21-27.
World Health Organization. (2017). Tuberculosis patient cost surveys: A handbook. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/259701
Yadav, J., Menon, G. R., & John, D. (2021). Disease-specific out-of-pocket payments, catastrophic health expenditure and impoverishment effects in India: An analysis of national health survey data. Applied Health Economics and Health Policy, 19(5), 741–752. https://doi.org/10.1007/s40258-021-00664-5
Zaidi, S. M. A., Coussens, A. K., Seddon, J. A., Kredo, T., Warner, D., McNerney, R., & Zumla, A. (2023). Beyond latent and active tuberculosis: A scoping review of conceptual frameworks. ClinicalMedicine, 62, 102332. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102332
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
