Banjir perkotaan, penurunan kualitas udara, dan menyusutnya ruang terbuka hijau bukan sekadar persoalan teknis, melainkan konsekuensi dari tata kelola lingkungan yang belum terintegrasi secara lintas sektor. Dalam konteks ini, penghijauan tidak lagi cukup dipahami sebagai program rutin pemerintah, tetapi sebagai isu kebijakan publik yang menuntut kolaborasi multipihak.
Selama ini, kebijakan penghijauan cenderung dipusatkan pada peran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan, terutama ketika berhadapan dengan kompleksitas sosial, ekonomi, dan ekologis yang saling berkelindan. Tanpa keterlibatan aktor nonpemerintah, penghijauan berisiko menjadi agenda simbolik yang sulit berkelanjutan.
Pendekatan Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media, menawarkan kerangka kolaborasi yang lebih adaptif. Model ini menempatkan kebijakan lingkungan sebagai hasil interaksi berbagai kepentingan dan keahlian, bukan sebagai produk tunggal birokrasi.
Pemerintah tetap memegang peran sentral sebagai pembuat regulasi dan penentu arah pembangunan. Namun, kebijakan lingkungan yang efektif membutuhkan legitimasi ilmiah dan sosial. Di sinilah peran akademisi menjadi krusial.
Perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk menyediakan data, analisis risiko lingkungan, serta evaluasi kebijakan berbasis bukti. Tanpa dukungan tersebut, penghijauan mudah terjebak pada target administratif—seperti jumlah pohon yang ditanam—tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem.
Selain akademisi, dunia usaha memiliki potensi besar yang kerap dipersempit hanya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Padahal, sektor swasta memiliki keunggulan dalam inovasi teknologi, efisiensi manajemen, serta pendanaan alternatif.
Ketika keterlibatan dunia usaha tidak diintegrasikan dengan kebijakan publik, kontribusi yang dihasilkan cenderung terfragmentasi dan berumur pendek. Masyarakat juga memegang peran yang tidak kalah penting.
Banyak program penghijauan gagal bertahan karena minimnya partisipasi warga dalam perawatan dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan top-down. Tanpa rasa memiliki dari masyarakat, penghijauan kehilangan makna substantif dan hanya menjadi agenda jangka pendek.
Baca juga: Menjaga Lingkungan Sehat demi Kesejahteraan Generasi Mendatang
Dalam konteks Pentahelix, media berperan sebagai aktor penghubung sekaligus pengawas. Media tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk opini publik dan menekan akuntabilitas kebijakan.
Pemberitaan yang kritis dan berbasis data dapat mendorong konsistensi kebijakan lingkungan, sekaligus mencegah praktik simbolik yang kerap menyertai program penghijauan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan yang berhasil umumnya ditopang oleh mekanisme kolaborasi lintas sektor yang jelas.
OECD (2021) mencatat bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan kapasitas fiskal dan institusional.
Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, persoalan utama terletak pada implementasi. Pendekatan Pentahelix belum sepenuhnya dilembagakan sebagai mekanisme kebijakan.
Kolaborasi sering kali bersifat ad hoc, bergantung pada inisiatif individu atau proyek tertentu, tanpa kerangka evaluasi yang konsisten. Kelemahan pendekatan sektoral terlihat jelas ketika program penghijauan tidak terhubung dengan perencanaan tata ruang, kebijakan transportasi, maupun pembangunan ekonomi lokal.
Tanpa integrasi lintas sektor, penghijauan sulit memberikan dampak signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ke depan, pemerintah perlu memperjelas desain kolaborasi Pentahelix dalam kebijakan lingkungan. Pembagian peran yang tegas, keterbukaan data, serta mekanisme evaluasi berbasis kinerja menjadi prasyarat agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana. Akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media harus diposisikan sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
Pada akhirnya, tantangan lingkungan menuntut perubahan cara pandang dalam merumuskan kebijakan publik. Penghijauan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai program sektoral, melainkan sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi nyata.
Pendekatan Pentahelix menawarkan peluang tersebut, selama mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.
Rekomendasi: Dari Proyek ke Sistem Kolaboratif
- Pemerintah perlu melembagakan pendekatan Pentahelix dalam kebijakan penghijauan, bukan sekadar menjadikannya jargon atau proyek percontohan
- Akademisi harus dilibatkan sejak tahap perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai evaluator di akhir program.
- Peran dunia usaha perlu diperluas melampaui skema CSR
- Masyarakat harus diposisikan sebagai subjek utama, bukan sekadar penerima manfaat.
- Media perlu diperkuat sebagai aktor pengawas dan penghubung publik
Penulis: Fernanda Firrizqi
Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Dosen Pengampu: Dr. Izzatusholekha, S.Sos, M.Si
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
