Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 80 persen pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Di tengah upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara dan mempersempit tax gap, perhatian terhadap perilaku perpajakan perusahaan menjadi semakin penting. Salah satu isu yang terus menjadi sorotan adalah praktik agresivitas pajak.
Agresivitas pajak merujuk pada berbagai strategi yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak serendah mungkin, baik melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum maupun melalui pendekatan yang lebih agresif. Meskipun sering dianggap sebagai langkah efisiensi bisnis, praktik ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan yang baik.
Sebuah penelitian terhadap 24 perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024 menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, pertumbuhan penjualan (sales growth), dan intensitas persediaan (inventory intensity) memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak Perusahaan.
Industri Strategis dengan Kontribusi Besar
Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Selain berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja yang besar dan termasuk prioritas dalam agenda transformasi industri nasional.
Karakteristik industri ini menjadikannya menarik untuk diteliti dari perspektif perpajakan. Tingginya investasi pada persediaan, persaingan pasar yang ketat, serta kebutuhan ekspansi yang berkelanjutan mendorong perusahaan untuk terus melakukan efisiensi biaya. Dalam situasi tersebut, pajak sering kali menjadi salah satu area yang mendapatkan perhatian khusus dari manajemen perusahaan.
Pemegang Saham Mayoritas dan Strategi Pajak
Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan saham suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan (agency theory), di mana pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.
Ketika kontrol perusahaan berada di tangan kelompok pemegang saham tertentu, keputusan-keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan, dapat diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Dalam beberapa kasus, dorongan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dapat memicu penggunaan strategi penghematan pajak yang lebih agresif.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa tata kelola perusahaan yang kuat dan transparan tetap diperlukan agar kepentingan bisnis tidak mengorbankan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
Pertumbuhan Penjualan Tidak Selalu Berbanding Lurus dengan Kepatuhan Pajak
Secara umum, pertumbuhan penjualan dipandang sebagai indikator kesehatan bisnis. Namun penelitian ini menemukan bahwa peningkatan sales growth justru berkorelasi positif dengan agresivitas pajak.
Fenomena tersebut dapat dipahami karena perusahaan yang sedang bertumbuh membutuhkan modal kerja yang besar untuk mendukung ekspansi usaha. Ketika pendapatan meningkat, beban pajak yang harus ditanggung juga ikut meningkat. Akibatnya, manajemen berpotensi mencari berbagai cara untuk mengoptimalkan laba setelah pajak agar tetap memiliki ruang yang cukup untuk investasi dan pengembangan usaha.
Di satu sisi, strategi ini dapat dipahami sebagai bagian dari manajemen keuangan perusahaan. Namun di sisi lain, hal tersebut menunjukkan perlunya pengawasan agar upaya efisiensi tidak berkembang menjadi praktik yang berpotensi merugikan negara.
Persediaan sebagai Celah Perencanaan Pajak
Variabel lain yang terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah inventory intensity atau intensitas persediaan. Semakin besar proporsi aset perusahaan yang tersimpan dalam bentuk persediaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak.
Dalam industri makanan dan minuman, persediaan memegang peranan penting karena berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi dan distribusi. Namun pengelolaan persediaan juga melibatkan berbagai kebijakan akuntansi yang dapat memengaruhi perhitungan laba dan pada akhirnya memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan.
Biaya penyimpanan, penyusutan nilai persediaan, hingga metode penilaian persediaan dapat menjadi instrumen yang dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Karena itu, pengawasan terhadap praktik pelaporan persediaan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan.
Implikasi bagi Pemerintah dan Dunia Usaha
Hasil penelitian ini memberikan sejumlah pelajaran penting. Bagi otoritas pajak, temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat pendekatan pengawasan berbasis risiko, khususnya pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, tingkat pertumbuhan tinggi, dan intensitas persediaan yang besar.
Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menjadi pengingat bahwa strategi pajak yang baik tidak hanya berfokus pada penghematan biaya, tetapi juga mempertimbangkan aspek reputasi, kepatuhan, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.
Sementara bagi investor, informasi mengenai karakteristik kepemilikan perusahaan, tren pertumbuhan penjualan, dan struktur aset dapat menjadi indikator tambahan dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan.
Menyeimbangkan Efisiensi dan Kepatuhan
Pada akhirnya, agresivitas pajak merupakan isu yang berada di persimpangan antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan memang memiliki hak untuk melakukan perencanaan pajak secara legal, tetapi di saat yang sama juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak yang wajar.
Dalam konteks Indonesia yang masih berupaya meningkatkan rasio pajak dan memperkuat penerimaan negara, keseimbangan antara kepentingan korporasi dan kepentingan publik menjadi semakin penting. Temuan dari sektor makanan dan minuman ini menunjukkan bahwa dinamika internal perusahaan memiliki pengaruh nyata terhadap perilaku perpajakan, sehingga perbaikan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan perpajakan harus berjalan beriringan.
Dengan demikian, agenda peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Penulis : Sisca Domigo Gracia
Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Tarumanagara
Dosen Pengampu : Tony Sudirgo, S.E., M.M., Ak, CA, BKP
Editor: Darsono. AR
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
