Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara sejak 2019 telah menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia.
Bagi sebagian orang, IKN adalah simbol masa depan, modernitas, dan adanya ambisi besar Indonesia keluar dari zona nyaman.
Namun bagi sebagian lainnya, terutama masyarakat Kalimantan Timur, IKN menjadi pertanyaan besar, “Apakah ini berkah bagi tanah Borneo atau justru ancaman baru yang akan menambah panjang daftar kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial?”
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat PDRB Kaltim tahun 2023 mencapai Rp843,571 triliun, dengan sektor pertambangan dan menyumbangkan Rp364,365 terhadap PDRB provinsi tersebut.
Namun ketergantungan pada tambang telah mengakibatkan dampak yang serius terhadap lingkungan.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim melaporkan 1.735 lubang tambang terbengkalai di Kalimantan Timur akibat aktivitas 1.404 perusahaan tambang, dengan banyak di antaranya dekat pemukiman dan menimbulkan risiko ekologis serta keselamatan.
Dalam kondisi seperti ini, masuknya mega-proyek IKN ibarat pisau bermata dua, di satu sisi menjanjikan hingga membuka peluang ekonomi baru, tetapi di sisi lain akan menimbulkan dampak yang bersifat negatif bagi kelangsungan hidup dan lingkungan yang berkelanjutan.
Baca Juga: IKN and the ‘Ghost City’ Narrative: A Perspective That Needs Reconsideration
Pemerintah menyampaikan bahwa IKN dirancang sebagai kota hutan yang hijau dan berkelanjutan.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan lingkungan yang harus segera ditangani agar visi tersebut benar-benar dapat terwujud.
Beragam temuan dari organisasi masyarakat sipil serta pengamatan para pemerhati lingkungan memperlihatkan bahwa kawasan pembangunan IKN tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ekologis yang ideal.
Wilayah ini telah mengalami tekanan lingkungan akibat aktivitas pemanfaatan ruang di masa lalu, mulai dari perubahan tutupan lahan hingga berkurangnya kualitas ekosistem.
Artinya, meskipun rencana IKN tampak hijau di atas kertas, basis geologis dan ekologis wilayah tersebut telah mengalami tekanan bertahun-tahun.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa IKN membawa peluang ekonomi yang besar.
Otorita IKN mencatat bahwa tahap pertama pembangunan melibatkan sekitar 7.000 pekerja konstruksi, dengan proyeksi tahap kedua November 2025 menyerap hingga 20.000 pekerja untuk mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Perekonomian Kaltim pun telah menunjukkan tren positif, BPS mencatat bahwa adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69 persen (yoy) pada kuartal II 2025, hal tersebut jelas melampaui rata-rata nasional.
Maka dari itu, kehadiran IKN menjadi salah satu pendorong agar perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan di masa depan.
Baca Juga: Politik Ekonomi dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
Bahkan Wakil Presiden terpilih 2024–2029, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan non-Jawa-sentris dengan roadmap yang jelas.
Salah satu kekhawatiran besar yang perlu diwaspadai adalah potensi meningkatnya ketimpangan sosial di Kalimantan Timur.
Hal ini dapat terjadi ketika masuknya kelompok kelas menengah dari luar daerah berlangsung secara besar-besaran, sehingga membawa perubahan signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi setempat.
Kedatangan pendatang dengan daya beli yang lebih tinggi dapat memicu kenaikan harga tanah, biaya sewa, dan harga perumahan.
Dalam jangka panjang, tekanan harga tersebut berisiko membuat masyarakat lokal khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah kesulitan mempertahankan tempat tinggal mereka dan menanggung beban kenaikan biaya hidup.
Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini dapat menggeser posisi masyarakat lokal dari ruang ekonomi yang sebelumnya mereka kuasai dan memperlebar jurang ketimpangan antara pendatang dan penduduk asli.
Pada akhirnya, IKN adalah peluang sekaligus ujian yang harus dilalui oleh negara kita. Kaltim harus memastikan bahwa transformasi besar ini tidak hanya menguntungkan investor tetapi juga membawa kesejahteraan bagi warga lokal.
Masa depan IKN akan bergantung pada transparansi pemerintah, keberpihakan pada masyarakat adat, proteksi lingkungan, dan kemampuan masyarakat Kaltim mengambil peran dalam industrialisasi baru ini.
IKN bisa menjadi berkah besar apabila direncanakan dengan keberlanjutan yang nyata, tetapi ia juga bisa menjadi ancaman besar jika dibangun hanya karena adanya kepentingan politik dengan “tujuan-tujuan tertentu”.
Penulis: Ade Rizki Satriawan
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2024, 5 Februari). Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 tumbuh sebesar 6,22 persen . https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2024/02/05/1120/ekonomi-provinsi-kalimantan-timur-tahun-2023-tumbuh-sebesar-6-22-persen.html
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2025, 6 Agustus). Ekonomi Kaltim triwulan II-2025 tumbuh 4,69 persen, industri pengolahan jadi pendorong sektor utama . https://kaltimtoday.co/ekonomi-kaltim-triwulan-ii-2025-tumbuh-469-persen-industri-pengolahan-jadi-sektor-pendorong-utama
Jaringan Advokasi Tambang. (2019, 27 November). Ibu kota baru: Ribuan lubang tambang terbengkalai di Kaltim . https://jatam.org/id/lengkap/ibu-kota-baru-ribuan-lubang-tambang-terbengkalai-di-kaltim
Kompas.com. (2025, 7 November). Gibran sebut pembangunan IKN sudah punya roadmap dan batas waktu yang jelas . https://nasional.kompas.com/read/2025/11/07/11253471/gibran-sebut-pembangunan-ikn-sudah-punya-roadmap-dan-batas-waktu-jelas
Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025, 30 Oktober). OIKN memperkirakan jumlah pekerja mencapai 20.000 orang percepat pembangunan . Berita Antara. https://www.antaranews.com/berita/5211633/oikn-perkirakan-jumlah-pekerja-capai-20000-orang-percepat-pembangunan
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
