Bayangkan sebuah pemandangan di ruang kelas saat ujian Pendidikan Agama Islam (PAI) berlangsung. Seorang siswa dengan sigap menjawab soal pilihan ganda tentang keutamaan sikap jujur dan amanah.
Tangannya bergerak lincah menyilang huruf ’B’ pada lembar jawaban, sementara di bawah kolong mejanya, secarik kertas contekan tersembunyi rapat.
Inilah paradoks terbesar dalam dunia pendidikan kita hari ini, ketika nilai 100 di atas kertas berhasil diraih, namun integritas justru jatuh ke titik terendah. Fenomena ini membawa kita pada sebuah refleksi mendalam mengenai efektivitas sistem asesmen pembelajaran PAI di sekolah saat ini.
Apakah kita sedang mendidik manusia untuk menjadi saleh secara substansi, atau kita sekadar melatih mereka untuk menjadi ’teknisi jawaban’ yang pandai memanipulasi angka demi sebuah angka di dalam rapor?
Kegelisahan ini bukanlah tanpa alasan. Di tengah maraknya berita tentang krisis moral remaja, mulai dari aksi pem-bully-an yang semakin beringas hingga lunturnya etika di media sosial, kita patut bertanya: ke mana perginya nilai-nilai agama yang selama bertahun-tahun diujikan di sekolah?
Prestasi akademik PAI yang sering kali terlihat gemilang di atas kertas seolah terputus dari realitas perilaku siswa di dunia nyata. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk meninjau kembali bagaimana kita mengukur keberhasilan sebuah pembelajaran agama.
Kita tidak lagi bisa menutup mata bahwa sistem evaluasi yang ada cenderung hanya menyentuh permukaan kognitif, tanpa mampu menyelami kedalaman karakter yang seharusnya menjadi ruh dari pendidikan itu sendiri.
Ketimpangan antara capaian angka dan bukti nyata akhlak ini akhirnya menyeret kita pada sebuah kenyataan pahit dalam dunia sekolah.
Masalahnya, sistem pendidikan kita saat ini seolah telah terkunci dalam sebuah pola yang lebih menyembah data daripada makna, sebuah kondisi yang membuat kita sering kali terjebak dalam apa yang disebut sebagai ’formalisme akademik’.
Di balik tumpukan berkas penilaian, kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai ’formalisme akademik’. Guru PAI yang secara teoretis bertugas membentuk moralitas, justru sering kali disibukkan oleh tuntutan administratif untuk menghasilkan data kuantitatif yang rapih demi mengisi aplikasi e-rapor.
Angka-angka di rapor seolah menjadi ’berhala’ baru dalam sistem pendidikan kita, padahal esensi dari asesmen pembelajaran PAI seharusnya melampaui angka-angka statistik yang kaku. Sebagai gambaran nyata, mari kita tinjau dari sebuah kasus yang sering ditemui di banyak sekolah.
Sebut saja seorang siswa bernama Omar (nama samaran). Omar adalah ’bintang kelas’ dalam mata pelajaran PAI; ia selalu meraih skor di atas 95 dalam ujian tulis materi ’Adab terhadap sesama’. Ia menghafal seluruh dalil tentang pentingnya kasih sayang dan larangan menyakiti orang lain.
Namun, di luar jam pelajaran, Omar justru menjadi motor utama aksi perundungan (bullying) terhadap teman sekelasnya yang lebih lemah.
Sebaliknya, ada siswa lain, katakanlah bernama Sajid, yang sering kali harus mengikuti remedial karena kesulitan menghafal urutan sejarah atau istilah-istilah fikih yang rumit dalam lembar ujian.
Namun, Sajid adalah orang pertama yang akan berhenti untuk membantu gurunya membawakan barang, atau tanpa diminta membersihkan sisa sampah di area musala sekolah setelah sholat berjamaah.
Di sinilah paradoks angka itu muncul secara nyata. Jika kita hanya bersandar pada lembar ujian tulis, maka sistem asesmen kita akan memenangkan Omar sebagai ’siswa terbaik’ dan melabeli Sajid sebagai ’siswa gagal’. Padahal, secara substansi, Sajid-lah yang terlah berhasil menginternalisasikan nilai-nilai agama.
Fenomena ini membuktikan bahwa instrumen penilaian yang hanya berbasis ’kertas’ sering kali memotret kedalaman karakter siswa yang sesungguhnya.
Jika penilaian hanya berhenti pada angka, maka pendidikan agama tak lebih dari sekadar transfer pengetahuan (transfer of knowledge), bukan transformasi jiwa (transformation of soul).
Kegagalan transformasi jiwa ini nyatanya semakin diperumit oleh tinjauan kurikulum yang berlaku saat ini. Di bawah payung Kurikulum Merdeka, misalnya, penekanan pada pembentukan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila adalah sebuah cita-cita yang mulia.
Namun, dalam tataran teknis asesmen pembelajaran PAI, guru sering kali dihadapkan pada tumbukan rubrik penilaian yang sangat kompleks.
Mandat kurikulum menuntut guru untuk mampu menakar dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia secara mendalam pada setiap individu siswa. Misalnya, dengan alokasi waktu mata pelajaran PAI yang rata-rata hanya 3 jam pelajaran per minggu, mampukah guru melakukan observasi yang benar-benar valid terhadap ratusan siswa?
Di sinilah muncul ’dilema administratif’. Guru sering kali terpaksa mengisi ribuan kolom instrumen penilaian sikap hanya demi memenuhi prasyarat pelaporan hasil belajar. Alhasil, proses asesmen karakter yang seharusnya bersifat kualitatif dan humanis, bergeser menjadi sekadar rutinitas birokrasi yang melelahkan.
Beban moral pun makin terasa saat guru dihadapkan pada tuntutan ketuntasan nilai. Secara kurikuler, siswa diharapkan mencapai standar tertentu, namun secara spiritual, seorang guru tahu bahwa kematangan akhlak tidak bisa dipaksa mekar sesuai jadwal kalender akademik.
Ketika kurikulum menuntut kepastian data di atas kertas, sementara realitas batin siswa masih dalam proses pencarian, guru PAI berdiri di persimpangan yang sunyi di antara menjadi ’petugas administrasi’ yang patuh pada sistem, atau tetap menjadi ’pendidik’ yang mengedepankan integritas meskipun harus berhadapan dengan keterbatasan sistemik.
Baca Juga: Kualitas Guru Menentukan Arah Masa Depan Pendidikan
Akar masalah dari kegagalan instrumen berbasis kertas dalam menakar karakter terletak pada sifat instrumen itu sendiri yang bersifat statis. Menilai karakter siswa melalui lembar jawaban di atas kertas ibarat seseorang yang mencoba memotret aroma bunga mawar menggunakan kamera tercanggih sekalipun.
Kamera tersebut mungkin mampu menangkap keindahan warna dan detail tangkainya dengan sangat presisi, sama seperti siswa yang meraih nilai 100 dalam ujian teori. Namun, kamera sehebat apa pun tidak akan pernah bisa merekam keharuman mawar.
Begitu pula dengan asesmen pembelajaran PAI di sekolah saat ini. Kertas ujian hanya mampu memotret ’pengetahuan’ tentang kebaikan, bukan ’wangi’ dari kebaikan itu sendiri yang ada dalam perilaku nyata.
Ada jurang yang lebar antara ’tahu tentang kejujuran’ dan ’menjadi pribadi yang jujur’. Analogi lainnya adalah seperti membaca sebuah buku resep masakan. Seseorang bisa menghafal setiap bumbu lezat walaupun tidak pernah turun ke dapur.
Ketika penilaian PAI terlalu bertumpu pada ujian tulis, kita sebenarnya sedah melatih para ’penghafal resep’ spiritual, namun gagap saat ’memasak’ karakter di tengah terik problematika sosial.
Kertas ujian bersifat prediktif, sementara karakter bersifat performatif. Lembar jawaban tidak pernah bisa merekam detak jantung integritas saat seorang siswa tergoda untuk berbuat curang, atau rasa empati saat ia melihat temannya terjatuh.
Oleh karena itu, mendewakan angka di atas kertas sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan PAI adalah sebuah kesesatan pedagogis yang harus segera kita akhiri.
Jika lembar jawaban pilihan ganda telah mencapai batas kemampuannya, maka sudah saatnya kita beralih pada model asesmen yang lebih autentik dan humanis. Transformasi ini menuntut kita untuk melepaskan ego sektoral bahwa penilaian karakter adalah beban tunggal guru PAI. Di sinilah pentingnya kolaborasi ekosistem sekolah.
Asesmen pembelajaran PAI seharusnya dipandang sebagai sebuah kerja kolektif yang melibatkan seluruh elemen di lingkungan pendidikan. Bayangkan sebuah sistem di mana guru IPA, matematika, petugas kantin, hingga satpam sekolah turut memberikan ’kesaksian’ perilaku siswa.
Guru PAI tidak lagi bekerja dalam kesunyian di balik meja administrasi, melainkan menjadi dirigen yang menghimpun catatan-catatan kebaikan siswa dari berbagai sudut sekolah.
Kolaborasi ini memastikan bahwa penilaian karakter tidak lagi bersifat sepotong-sepotong, melainkan sebuah gambaran utuh yang mencerminkan pelajar yang sesungguhnya.
Selain itu, ekosistem ini harus meluas hingga ke lingkungan rumah. Orang tua perlu dilibatkan sebagai mitra dalam mengamati praktik keagamaan dan sosial di luar jam sekolah.
Baca Juga: Upaya Profesionalisasi melalui Sertifikasi Guru Berkala Lima Tahun yang Dianggap Memberatkan
Dengan adanya sinergi antara guru, manajemen sekolah, dan orang tua, asesmen bukan lagi menjadi instrumen untuk menghakimi ’baik’ atau ’buruknya’ seorang siswa, melainkan menjadi sarana pembimbingan yang berkelanjutan. Kita perlu menggeser fokus dari ’menghukum dengan angka’ menjadi ’merangkul sesama’.
Melalui kolaborasi ekosistem yang kuat, kita dapat menciptakan sebuah penilaian yang tidak hanya jujur di atas kertas, tetapi juga berdenyut nyata dalam perilaku sehari-hari.
Pada akhirnya, kita harus berani mengakui bahwa rapor hanyalah selembar kertas, sementara karakter adalah warisan abadi yang akan dibawa siswa sepanjang hayatnya.
Memaksakan asesmen pembelajaran PAI hanya pada instrumen berbasis kertas bukan saja tidak adil bagi guru dan siswa, tetapi juga berisiko mengkerdilkan ajaran agama itu sendiri.
Kita membutuhkan sistem penilaian yang lebih jujur, yang berani melihat ketulisan di mata siswa lebih dari sekadar ketepatan mereka menjawab soal pilihan ganda. Pendidikan agama tidak boleh berhenti pada mencetak manusia-manusia yang pandai berteori, melainkan harus mampu melahirkan pribadi yang berakhlak mulia di dunia nyata.
Sebab, tujuan sejati dari pendidikan agama bukanlah untuk memenangkan lembar ujian, melainkan untuk memenangkan pertempuran melawan keburukan dalam diri manusia. Biarlah angka-angka di rapor tetap ada, namun jangan biarkan angka tersebut membutakan kita dari cahaya karakter yang tak ternilai harganya.
Penulis: Pitra Gosha Patriasya (2511716)
Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
