Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin mengubah cara dunia usaha beroperasi. Di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga logistik, perusahaan berlomba meningkatkan efisiensi melalui penggunaan robot dan sistem otomatis. Transformasi ini mempercepat proses produksi sekaligus menekan biaya tenaga kerja.
Namun, di balik efisiensi tersebut, muncul persoalan yang tidak sederhana. Ketika mesin mulai menggantikan peran manusia, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja, tetapi juga oleh struktur penerimaan negara. Selama ini, kontribusi pekerja terhadap kas negara salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Jika jumlah tenaga kerja berkurang, maka potensi penerimaan dari sektor ini pun ikut tergerus.
Otomatisasi dan Ancaman terhadap Basis PPh 21
Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Data International Federation of Robotics menunjukkan bahwa kepadatan robot industri global terus meningkat, dengan rata-rata 151 robot per 10.000 pekerja pada 2022. Sementara itu, laporan McKinsey & Company memperkirakan otomatisasi dapat menggantikan hingga 30 persen aktivitas kerja secara global pada 2030.
Di Indonesia, dampaknya memang belum sekuat negara maju. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 140 juta orang, dengan dominasi sektor padat karya. Namun tren digitalisasi menunjukkan bahwa adopsi otomatisasi akan terus meningkat, terutama di sektor industri dan jasa modern.
Dalam konteks fiskal, kondisi ini menjadi perhatian. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 merupakan salah satu kontributor penting dalam penerimaan pajak penghasilan. Ketika perusahaan mengurangi tenaga kerja dan menggantinya dengan mesin, basis pemajakan dari sektor ini berpotensi menyusut secara bertahap.
Pro vs Kontra: Antara Inovasi dan Keadilan Fiskal
Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah sistem perpajakan saat ini masih cukup adaptif terhadap perubahan teknologi? Jika kontribusi tenaga kerja menurun, sementara efisiensi meningkatkan keuntungan perusahaan, maka terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi beban pajak.
Dalam diskursus global, salah satu gagasan yang mulai berkembang adalah pengenaan cukai otomatisasi atau robot tax. Ide ini berangkat dari prinsip bahwa penggunaan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia seharusnya tetap memberikan kontribusi fiskal kepada negara.
Pendukung kebijakan ini melihatnya sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan penerimaan negara sekaligus mengatasi dampak sosial otomatisasi. Penerimaan dari kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk program pelatihan ulang tenaga kerja, penguatan jaring pengaman sosial, hingga peningkatan kualitas pendidikan vokasi.
Meski demikian, gagasan ini tidak lepas dari kritik. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi hambatan terhadap inovasi. Pengenaan pungutan tambahan pada teknologi dapat membuat perusahaan menunda investasi, terutama dalam industri yang sangat kompetitif.
Di sisi lain, tanpa kebijakan penyeimbang, otomatisasi berisiko memperlebar kesenjangan. Perusahaan menikmati peningkatan produktivitas, sementara sebagian tenaga kerja kehilangan sumber penghasilan dan kontribusi fiskalnya menurun.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di era teknologi tidak bisa hanya berfokus pada penerimaan, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika pasar tenaga kerja dan daya saing industri.
Belajar dari Kebijakan Korea Selatan
Pengalaman Korea Selatan sering menjadi rujukan dalam diskusi mengenai pengenaan pajak atau pungutan terhadap otomatisasi. Pada 2017, pemerintah di bawah kepemimpinan Moon Jae-in memperkenalkan kebijakan yang kerap disebut sebagai robot tax.
Meski istilah tersebut cukup populer di ruang publik, secara teknis kebijakan ini bukan pajak baru yang dikenakan langsung pada robot, melainkan pengurangan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi otomatisasi.
Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendorong adopsi teknologi, termasuk potongan pajak bagi perusahaan yang membeli robot industri. Kebijakan ini berhasil mempercepat transformasi industri dan menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan tingkat robotisasi tertinggi di dunia.
Data International Federation of Robotics mencatat bahwa kepadatan robot di Korea Selatan telah melampaui 900 unit per 10.000 pekerja, angka yang jauh di atas rata-rata global.
Namun, percepatan otomatisasi tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi pasar tenaga kerja. Pemerintah melihat adanya potensi ketidakseimbangan antara peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.
Dalam konteks ini, pengurangan insentif pajak dipilih sebagai langkah moderat untuk mengendalikan laju otomatisasi tanpa secara langsung menghambat inovasi.
Pendekatan ini menarik karena menunjukkan bahwa intervensi fiskal tidak selalu harus berbentuk pungutan baru. Dengan menyesuaikan kebijakan insentif, pemerintah tetap dapat memengaruhi keputusan investasi perusahaan.
Di satu sisi, perusahaan masih memiliki ruang untuk mengadopsi teknologi. Di sisi lain, ada sinyal bahwa penggunaan robot dalam skala besar juga memiliki implikasi sosial yang perlu diperhitungkan.
Baca juga: Kemunculan Robot NEO dan Realita Ketimpangan di Tengah Kemajuan Teknologi
Selain itu, kebijakan tersebut juga membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan kembali sumber daya fiskal. Pengurangan insentif berarti meningkatkan potensi penerimaan negara secara tidak langsung. Dana ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung program pelatihan tenaga kerja, pendidikan, serta kebijakan sosial lainnya yang membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Relevansi dan Tantangan bagi Indonesia
Indonesia memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor padat karya membuat dampak otomatisasi memiliki pola yang lebih gradual. Di sisi lain, pemerintah juga sedang mendorong industrialisasi dan investasi berbasis teknologi.
Kondisi ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih hati-hati. Pengenaan cukai langsung pada robot berpotensi menimbulkan resistensi dari pelaku usaha dan investor. Selain itu, definisi mengenai “robot” atau sistem otomatis juga belum memiliki batasan yang jelas dalam konteks perpajakan.
Pendekatan alternatif yang lebih realistis adalah dengan memperluas basis pajak melalui keuntungan yang dihasilkan dari otomatisasi. Skema ini memungkinkan negara tetap memperoleh penerimaan tanpa menghambat adopsi teknologi. Kebijakan insentif juga dapat menjadi bagian dari solusi.
Perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja, seperti pelatihan ulang dan peningkatan kapasitas, dapat diberikan keringanan pajak. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan keberlanjutan tenaga kerja. Perkembangan otomatisasi dan kecerdasan buatan tidak dapat dihindari.
Teknologi ini membawa peluang besar bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun tanpa penyesuaian kebijakan, dampaknya dapat menimbulkan tantangan baru bagi tenaga kerja dan sistem perpajakan.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan sekadar apakah robot harus dikenai pajak, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa manfaat otomatisasi tetap berkontribusi pada kepentingan publik. Ketika robot mulai menggantikan pekerja, sistem perpajakan juga perlu beradaptasi agar penerimaan negara tetap terjaga dan transformasi ekonomi berjalan secara lebih inklusif.
Penulis: Farra Difa Aurannisha
Mahasiswa Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
Dosen Pengampu: Iwan Tarto Timur, S.E., M.Acc.Fin.
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
