Sudah siapkan Indonesia (semua aspek meliputi masyarakat dan pemerintah) menyambut Revolusi Industri 4.0? Revolusi industri sendiri adalah pola penekanan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation (Detik.com 2018). Dimana hal-hal yang berisifat manual akan digantikan oleh sistem robotik yang secara tidak langsung akan menggusur tenaga-tenaga manusia yang digantikan oleh sistem yan dirancang untuk menjalankan suatu pekerjaan.
Contoh yang paling nyata adalah persaingan toko retail online (e-commerce) dengan toko retail konvensional, dimana dengan datangnya toko-toko retail online tersebut menggusur keberadaan toko-toko retail konvensional di mata konsumen. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena toko retail online memberikan kenyamanan dan kemudahan konsumen untuk berbelaja barang-barang kebutuhan yang mereka inginkan hanya sekali klik, pembayaran lewat transfer rekening bank dan jelang beberapa hari (bahkan beberapa jam) barang yang dipilih sudah sampai di tangan konsumen.
Contoh lain dari perkembangan revolusi industri adalah lahirnya perusahan teknologi berbasis transportasi online yang mengancam perusahan-perusahan transportasi massal yang sudah besar di Indonesia. Bahkan sering terkali terjadi demonstrasi dari penyedia usaha transportasi konvensional tentang keberadaan transportasi online.
Dalam bidang keuangan, produk-produk dari revolusi industri juga berkembang pesat, sebut saja uang digital atau e-money saat naik kendaraan umum atau saat bayar biaya jalan bebas hambatan. Ada juga OVO, sebuah produk uang digital yang bisa digunakan untuk membayar biaya transportasi onine seperti Grab.
Jadi, sudah siapkah Indonesia menghadapi era Revolusi Industri 4.0? Jelas sangat siap dari segi infrastrukstur, tapi kalo dari sumber daya manusianya (SDM)? Tentu banyak yang belum bisa menerima kemajuan di era revolusi industri ini. Mereka yang belum siap adalah masyarakat dari golongan menengah ke bawah yang terancam lapangan pekerjaan nya oleh kemajuan teknologi di era ini. Sebut saja supir taksi konvensonal yang terancam keberadaanya oleh taksi berbasis online. Tukang ojek konvensional yang terancam oleh ojek berbasis online yang menawarkan berbagai macam kemudahan dengan harga yang terjangkau, sebut saja toko-toko retail dari kelas menengah hingga atas yang terusik oleh keberadaan toko retail online atau e-commrece yang menawarkan berbagai kemudahan serta diskon yang menjanjikan.
Dengan tergurusnya beberapa pekerjaan konvensional yang diambil alih oleh kemajuan zaman, jelas menimbulkan permasalahan bagi masyakat yang sudah “merasa” di dalam zona aman. Contohnya demostrasi besar-besaran yang dilakukan perusahan taksi online yang mengingkan transportasi online dilarang di Indonesia. Kemudian tindakan kriminal yang dilakukan beberapa oknum yang melukai para pekerja transportasi online, serta gelombang PHK yang dilakukan perusahan karena perusahana mereka kalah bersaing dengan startup dari medium hingga unicorn.
Sehingga mengakibatkan kerugian dan akhirnya melalukan PHK terhadap para pekerjanya karena sudah tidak sanggup membayar gaji karyawan.
Dengan realita keadaan saat ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Jelas optimalisasi sumber daya manusia harus dilakukan oleh pemerintah melalui BLK (Balai Lingkungan Kerja) dengan memberikan kompetensi kepada masyarakat terdamapak tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Sehingga saat selesai melakukan pelatihan dan pendidikan, masyarakat yang terdampak mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Serta pemerintah harus menggandeng perusahan-perusahan startup dari level menengah hingga unicorn untuk mau menampung masyarakat-masyarakat terdampak kemajuan era revolusi industri untuk dilatih dan diterima sebagai salah satu bagian dari startup-stratup ini.
Contohnya masyakarat terdampak transportasi online seperti tukang ojek, supir taksi konvensional dilatih dan dimitrakan kepada startup-stratup unicorn penyedia transportasi online seperti Go-Jek, Grab.
Dengan adanya koneksi antara startup dengan pemerintah, maka pemerintah bisa menyelesaikan masyarakat terdampat revolusi industri serta para pelaku usaha diera revolusi ini (startup) bisa berkontribusi untuk mengurangi penggangguran yang terdampak dari kemajuan era revolusi industri ini.
Anang Kabul Prasetyo
Mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Universitas Negeri Semarang
Baca juga:
Laporan Kegiatan Seminar Youth Policy dan Pelantikan Balitbang PB HMI “Investing In Youth For National Development”
Bagaimana Seharusnya Mahasiswa?
Apa Guna?
